REDUKSI MISKONSEPSI TERHADAP KEDUDUKAN PENGAWAS DI CD WILAYAH

Oleh Zohari dan Juli Pari Dunda

(Pengawas SMA, SMK Provinsi Jawa Barat/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

MISKONSEPSI

Fowler (Suparno,2005:5) memandang miskonsepsi “sebagai pengertian yang tidak akurat akan konsep, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan  konsep-konsep yang berbeda, dan hubungan hirarkhis konsep-konsep yang tidak benar”.  Salah konsep atau miskonsepsi pada bidang kedinasan bisa terjadi karena kesalahan landasan filosofis, kesalahan penerapan regulasi atau kesalahan secara teknis pada penerapan. Seseorang yang mengalami miskonsepsi lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang tidak tahu konsep sama sekali. Karena konstruksi konsep selanjutnya akan terganggu. miskonsepsi sulit diperbaiki, berulang, mengganggu konsepsi selanjutnya. seringkali sisa miskonsepsi terus menerus mengganggu. Permasalahan yang sederhana dapat dipecahkan namun pada soal yang sulit sering miskonsepsi muncul kembali, miskonsepsi tidak dapat dihilangkan dengan ceramah yang bagus.

Penyebab miskonsepsi bisa dari orang yang bersangkutan sendiri yang tidak memperoleh informasi dengan utuh, bisa dari pemberi materi yang miskonsepsi atau dari buku atau  regulasi yang kurang update.

                             

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

Pengawas sekolah berdasarkan Permegpan dan RB No 21 Tahun 2010 dan Permendiknas No 43 Tahun 2014 memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1.            Menyusun Program Pengawasan

2.            Melaksanakan Program

3.            Melaksanakan pembinaan guru/kepala sekolah

4.            Memantau pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan

5.            Melaksanakan penilaian kinerja guru/kepala sekolah

6.            Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan

7.            Membimbing dan Melatih Profesional Guru

8.            Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah di MGMP/MKKS/FKKSS       dan sejenisnya

9.            Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah

10.         Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, system informasi dan manajemen

11.         Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah

12.         Membimbing pengawas sekolah muda/madya dalam melaksanakan tugas pokok

Sedangkan Tugas Penunjangnya diantaranya adalah

1.          Menyusun Karya Tulis Ilmiah

2.          Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan yang di publikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

3.          Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan yang di publikasikan dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit

4.          Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan yang tidak di publikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

5.           Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan yang tidak di publikasikan dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit.

Fungsi Pengawas Satuan Pendidikan adalah

Fungsi pengawas sebagai fasilitator, asesor, informan, dan evaluator bagi sekolah binaanya. Sebagai fasilitator pengewas sekolah menjadi perantara proses pembelajaran dan tata kelola yang maju dan berkembang. Sebagai asesor pengawas sekolah menilai 8 standar nasional pendidikan baik bersama TPMPS maupun diluar kapasistas sebagai pengawas yaitu sebagai asesor BAN SM. Sebagai informan pengawas memberikan berbagai informasi kepada sekolah baik yang terbuka atau terbatas dan sebagai evaluator yaitu mengevaluasi baik ketenagaan, kelembagaan ataupun program progam kegiatan.

KEDUDUKAN PENGAWAS

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bab IV Susunan Organisasi Pasal 6 menyatakan bahwa susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan wilayah 1-XIII terdiri dari Kepala, Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Pendidikan, Seksi Pengawasan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud adalah Pengawas Sekolah diantaranya, berkedudukan di Cabang Dinas Wilayah I-XIII.

Menurut Peraturan Gubernur No. 70 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pada Bab I Ketentuan Umum Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Sedangkan kedudukan di pada Bab VII tentang Kelompok Jabatan Fungsional tidak terungkap.  Kelompok Jabatan Fungsional pada Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1-XII berada di Cabang Dinas Wilayah 1-XIII. Dengan Demikian Kedudukan Pengawas Satuan pendidikan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah Kepala Cabang Dinas.

Peraturan Gubernur yang terakhir tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB yaitu Pergub No.13 Tahun 2019 pada Lampiran IV bagian D Kedudukan dan Perpindahan,  mengatakan bahwa Pengawas SMA, SMK, dan SLB berkedudukan di Dinas dan berkordinasi dengan Cabang Dinas Wilayah. Dengan demikian bahwa atasan langsung Pengawas Sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bukan lagi Kepala Cabang Dinas seperti pada Pergub sebelumnya yaitu Pergub 69 dan 70 tahun 2017. Karena berkedudukan di Dinas Pendidikan maka dengan demikian perlu perhatian berbagai pihak untuk segera ada perubahan diantaranya,  yaitu:

1.           Perlu ada revisi dan sosialisasi struktur organisasi baru sebagaimana Pergub Terakhir yaitu Pergub No 13 Tahun 2019, dimana pada struktur organisasi tersebut tertera Pengawas Sekolah serta garis komando dari Kadisdik dan garis kordinasi dari berbagai bidang yang berkepentingan.

2.           Kedudukan Pengawas Sekolah di Cabang Dinas bersifat kordinatif dan titipan dari Dinas Pendidikan sehingga ada hal-hal yang bersifat teknis tidak bisa mengalahkan substansial seperti garis Kordinasi dengan Kepala Cabang Dinas tidak menjadi garis komando. Begitu juga dengan delegasi SKP dan lainya perlu sosialisasi agar ada pemahaman yang utuh khususnya dari para Kasi Pengawasan. Sangat naif jika Kasi pengawasan karena menandatangani SKP lalu bertindak seolah olah menjadi atasan langsung Pengawas Sekolah.

3.           Kesejahteraan dan perlindungan Pengawas Sekolah berada secara langsung di Dinas Pendidikan, seperti misalnya administrasi Gaji dan Tunjangan yang sementara ini masih berada di Sekolah, meskipun kemajuan sudah signifikan dimana keduanya sudah menggunakan transaksi elektronik.  Sangat bijaksana jika Dinas Pendidikan segera memindahkan Administrasi Gaji dan Tunjangan ke Institusi Induk yaitu Dinas Pendidikan sebagaimana amanat dari Pergub secara tersirat.

4.           Pengawas Sekolah selama ini dalam menjalankan tugasnya dari satu sekolah binaan ke sekolah lain menggunakan kendaraan pribadi dan uang transport dari gaji atau tunjangan. Untung saja sekolah masih memahami dan menyisihkan uang untuk sekedar beli bensin entah uang itu dari BOS, BPMU atau dari Komite Sekolah. Kondisi seperti ini sangat terasa untuk pengawas yang sekolah binaanya yang asalnya dari Kabupaten. Berharap bahwa pengawas dapat meningkatkan mutu dengan baik jika hanya mengandalkan pada Sertifikasi yang sama dengan guru serta TPP. Jika dihitung hitung Take Home Pay  pengawas beda tipis saja dengan Staf Cabang Dinas, padahal pengawas mayoritas golongan IV/b sementara staf golongan II dan III, jadi sangat bijak dan tepat jika Dinas Pendidikan mengajukan kenaikan TPP Pengawas Sekolah serta adanya Kendaraan Inventaris meski hanya sekedar mobil ringan.

5.           Konsekuensi dai Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2019 juga mengisyaratkan harus adanya Ruang Pengawas tiap jenjang di Dinas Pendidikan Provinsi sehingga pengawas dapat bertemu tiap minggu atau tiap bulan untuk membicarakan banyak hal menyangkut peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, jika Kepala Sekolah, Kasi, Kepala Cabang Dinas berangkat ke Dinas Pendidikan dari Cabang Dinas ada anggaran perjalanan dinas, sudah selayaknya pengawas yang melaksanakan perjalanan dinas diperlakukan sama, karena sama memerlukan pembiayaan perjalanan.

Dari uraian tersebut semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa dipetik, dan semoga pengawas tetap bisa menjalankan tugas profesionalnya ditengah berbagai keterbatasan yang ada.