Refleksi Pendidikan Indonesia 2020 dan Harapan 2021: ADAPTASI DAN INOVASI SEKTOR EDUKASI DI TENGAH PANDEMI

Oleh IDRIS APANDI

(Anggota Dewan Pendidikan Provinsi  Jawa  Barat Masa Jabatan 2019-2024)

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020 hingga saat ini berdampak terhadap berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan. Menurut saya, ada dua kebijakan Mendikbud yang monumental sebagai respon terhadap dampak pandemi tersebut. Pertama, dibatalkannya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2020 yang rencananya akan menjadi UN terakhir karena tahun 2021 akan diganti dengan Asesmen Nasional (AN). Lulusan sekolah tahun 2020 menjadi lulusan yang “spesial” karena lulus tanpa mengikuti UN. Ada yang menyebutnya sebagai “lulusan Covid-19”.

Kedua, ditutupnya sekolah untuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah (BDR). Ada tiga alternatif yang digunakan, yaitu moda daring (dalam jaringan/online), moda luring (luar jaringan/offline), dan moda kombinasi daring dan luring (blended).Ketiga moda tersebut digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan guru.

Kebijakan lainnya antara lain tidak diwajibkannya guru untuk mencapai semua target kurikulum, tidak diwajibkannya guru memenuhi jam tatap muka sebanyak 24 jam, sekolah diberikan pilihan untuk menggunakan atau mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, relaksasi dana BOS, dan subsidi kuota internet bagi guru dan peserta didik untuk menunjang pembelajaran secara daring.

Pelaksanaan PJJ diwarnai dengan berbagai tantangan. Mulai dari masalah sarana dan prasarana (smartphone/laotop), terbatasnya sinyal internet, hingga beban kuota internet yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik. Selain itu, ada kendala terkait kesiapan SDM guru dalam beradaptasi dengan PJJ, khususnya dalam penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pendukung PJJ moda daring. Awalnya banyak guru yang mengalami kesulitan, tetapi setelah beberapa bulan, mereka sudah banyak yang bisa beradaptasi dengan menguasai berbagai aplikasi video conference (vicon) seperti Zoom, Webex, Google Meet, dan Microsoft Teams. Mereka juga menguasai Learning Management System (LMS) seperti Google Form, Google Classroom, dan berbagai aplikasi lainnya. Dengan kata lain, ada hikmah di balik musibah, yaitu para guru banyak yang mau belajar TIK untuk menujang PJJ daring melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi profesi guru, LSM, komunitas, atau melakukannya secara otodidak.

Bagi peserta didik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, maka guru melakukan pembelajaran secara luring, seperti memanfaatkan TVRI, RRI, buku, modul, dan guru kunjung. Hal tersebut banyak terjadi di daerah yang akses internetnya terbatas dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Pada saat kegiatan guru kunjung, guru harus menempuh jarak hingga belasan hingga puuhan kilometer menuju tempat tinggal peserta didiknya. Ditambah medan yang cukup berat, seperti jalan yang rusak, masuk hutan atau perkebunan yang bisa membahayakan dirinya. Belum lagi jarak tempat peserta didik yang satu dengan yang lainnya berjauhan.

PJJ yang terlalu lama menyebabkan kebosanan pada orang tua,  peserta didik, dan juga pada guru-guru. Ada orang tua yang curhat bahwa mereka mengalami kesulitan menjadi “guru dadakan” bagi anaknya, sadar terhadap peran penting seorang guru, dan menginginkan agar anak-anak mereka segera sekolah kembali, tapi di sisi lain, mereka pun khawatir anak-anaknya terpapar Covid-19 kalau pembelajaran tatap muka kembali dibuka. Hal tersebut adalah sebuah dilema. Maju kena, mundur juga kena.

Selain orang tua yang kesulitan mendampingi anak Belajar dari Rumah (BDR), ada juga kasus tindakan kekerasan orang tua terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh stres yang dialami oleh orang tua. Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak terhadap aspek pendidikan, tetapi juga berdampak terhadap ekonomi, kesehatan, dan psikologi. Ada orang tua siswa yang di-PHK, dirumahkan, mengalami penurunan bahkan kehilangan penghasilan. Akumulasi stres tersebut akhirnya ditumpahkan kepada anaknya.

Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan bahwa PJJ bukanlah hal yang ideal, tetapi hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta tertular Covid-19. Walau dalam perjalanannya ada kepala sekolah, guru, pengawas, dan birokrat pendidikan yang meninggal akibat Covid-19. Hal ini bukan diakibatkan dari pembelajaran tatap muka di sekolah, tetapi bisa saja diakibatkan penyakit bawaan (komorbid) dari yang bersangkutan ditambah Coivid-19.

Melalui revisi ke-2 SKB 4 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan) tanggal 20 November 2020, pemerintah pusat membolehkan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan belajar tatap muka, tetapi harus diberlakukan syarat secara ketat serta mengikuti protoko kesehatan, dan yang paling utama adalah adanya izin dari orang tua peserta. Dengan demikian, pembelajaran tatap muka bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah pilihan saja. Kalau kondisi daerah atau sekolahnya kurang memungkinkan, maka jangan dipaksakan dilaksanakna pembelajaran tatap muka.

Dibolehkannya pembelajaran tatap muka didasari beberapa pertimbangan bahwa PJJ yang terlalu lama menyebabkan penurunan mutu pembelajaran (learning loss), ada risiko kekerasan dalam rumah tangga, ada risiko Drop Out (DO), dan ada risiko psiko-sosial lainnya. Walau demikian, aspek kesehatan dan keselamatan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik menjadi pertimbangan utama boleh atau tidak pembelajaran tatap muka. Beberapa pihak telah menyampaikan usulan agar pebelajaran tatap muka pada Januari 2021 ditunda mengingat tren kasus Covid-19 meningkat. Para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik pun harus dipastikan telah mengikuti tes awab atau antigen sebelum masuk sekolah agar sekolah tidak berpotensi menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah daerah terkait KBM tatap muka beragam. Misalnya di provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa sebanyak 785 dari 800 sekolah pada jenjang SMA/SMK siap melaksanakan pembelajaran tatap muka (detik.com, 28/12/2020), sedangkan untuk jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat kebijakannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kondisi tiap kabupaten/kota pun beragam, sehingga pemda setempat akan sangat hat-hati memutuskan boleh atau tidaknya pembelajaran tatap muka.

Tahun 2021 dunia pendidikan Indonesia masih harus menyesuaikan diri di tengah pandemi. PJJ nampaknya akan menjadi pilihan sampai situasi dan kondisi memungkinkan. Peran guru sebagai ujung tombak pembelajaran perlu terus ditingkatkan. Kreativitas dan inovasinya dalam pembelajaran akan sangat mendukung pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik.

Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran akan semakin strategis walau pembelajaran tatap muka sudah dibolehkan, apalagi Kemendikbud berencana akan menerapkan digitalisasi dalam pembelajaran. Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam pelaksanaan pembelajaran baik secara tatap muka maupun secara jarak jauh. Bagi kepala sekolah, erat kaitannya dengan peningkatan dalam tata sekola sekolah, dan bagi pemerintah, pandemi ini memberikan pelajaran untuk semakin meningkatkan tata kelola pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang antisipatif terhadap bencana atau pandemi.