Penulis: IDRIS APANDI

IDRIS APANDI
Oleh IDRIS APANDI
(Praktisi
Pendidikan)
Tahun 2021
memasuki tahun kedua pendidikan Indonesia belum bisa berjalan dengan normal.
Pasalnya, semua sudah mafhum bahwa sejak Maret 2020 negeri ini dilanda pandemi
virus Corona (Covid-19) dimana dunia pendidikan ikut terdampak. Ujian Nasional
2020 yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dibatalkan, kegiatan pembelajaran
tatap muka diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah
(BDR). Para guru tidak dibebani untuk mencapai semua target kurikulum karena
fokusnya guru diharapkan bisa melaksanakan PJJ secara optimal.
Moda PJJ yang
digunakan pada umumnya adalah moda dalam jaringan (daring) walau ada juga yang
menggunakan moda luar jaringan (luring) karena keterbatasan sarana
(laptop/smartphone), akses, dan kuota internet yang terbatas. Ada juga sekolah
yang menerapkan moda pembelajaran kombinasi daring-luring (blended learning).
Intinya, pembelajaran disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
Pembelajaran
daring di daerah yang akses internetnya bagus dan lancar mungkin tidak terlalu
jadi masalah. Orang tua tinggal menyiapkan biaya untuk membeli kuota internet
(walau bagi sebagian orang orang tua tidak mampu hal ini menjadi beban tambahan
ditengah beban ekonomi yang sudah tinggi), sedangkan di daerah yang terbatas
akses internetnya, para pelajar dan mahasiswa berjuang untuk mendapatkan sinyal
internet. Mereka menempuh perjalanan kiloan meter, pergi ke bukit, naik ke atas
pohon, naik ke atap rumah, atau menumpang di kantor yang memiliki akses
internet untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau tugas kuliah.
Menyikapi kondisi
pendidikan pada masa pandemi, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan
berbagai regulasi dan dan kebijakan agar operasional pendidikan bisa tetap
berjalan, meski dihadapkan pada potensi menurunnya mutu pembelajaran (learning
loss). Kebijakan dimaksud seperti menyusun pedoman BDR, penyesuaian kurikulum,
pemberian bantuan kuota internet bagi guru dan peserta didik, relaksasi
penggunaan dana BOS, dan berbagai pelatihan daring serta webinar¸ khususnya
untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pada masa
pandemi. Guru yang pada awalnya belum begitu memperhatikan terkait pentingnya
penguasaan TIK, tetapi karena pembelajaran moda daring memerlukan penguasaan
TIK, maka mereka harus keluar dari zona nyaman. Mau belajar TIK.
Dinas-dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota pun bekerja keras merespons berbagai
kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Sesuai dengan semangat otonomi
daerah, masalah pendidikan memang dikelola oleh pemerintah daerah. Oleh karena
itu, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam menyusun kebijakan
peningkatan mutu pendidikan di daerah dengan mengacu kepada regulasi dan
kebijakan dari pemeritah pusat.
Pengelolaan
pendidikan apalagi pada masa pandemi sangat tidak mudah. Mengapa demikian?
Karena Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan kondisi infrastruktur
pendidikan yang beragam. PJJ bukan pilihan ideal, tetapi pilihan tersebut
diambil dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan kepala sekolah, guru,
tenaga kependidikan, dan peserta didik agar jangan sampai terpapar Covid-19.
Pembukaan sekolah
untuk pembelajaran tatap muka harus melalui prosedur yang sangat ketat untuk
menjaga agar sekolah tidak menjadi cluster penyebaran Covid-19. Oleh karena
itu, walaun pada awal semester genap tahun pelajaran 2020-2021 pemerintah pusat
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk keputusan PTM, banyak
daerah yang belum berani menerapkannya karena jumlah kasus Covid-19 masih
tinggi. Kalau kualitas pendidikan menurun masih ditingkatkan kembali, sedangkan
jika nyawa manusia melayang tidak akan bisa kembali lagi.
Sambil menunggu
dibukanya kembali sekolah untuk PTM, sekolah harus menyiapkan Standar
Operational Procedure (SOP) dan berbagai perlengkapan untuk pembelajaran pada
masa kebiasaan baru (new normal) seperti spanduk-spanduk peringatan Covid-19,
alat pengukur suhu badan (thermo gun), hand sanitizer, sabun cuci tangan,
masker, face shield, dan sebagainya.
Penjaminan mutu
pendidikan pada masa pandemi dihadapkan pada tantangan menurunnya 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya pada standar proses dan standar
kelulusan. Keluhan yang terjadi pada saat PJJ atau BDR yaitu kebosanan dan
kejenuhan yang dirasakan oleh guru, siswa, dan orang tua. Walau guru sudah
berupaya menggunakan berbagai strategi pembelajaran daring agar pembelajaran
tidak membosankan, tetapi karena terlalu lama, para siswa pun tetap merasa
bosan. Para guru merasakan sendiri tantangan bagaimana mereka mengarahkan para
siswanya untuk mengikuti pembelajaran dan mengumpulkan tugas-tugas. Semua siswa
belum tentu mengikuti pembelajaran dengan fokus dan 100 persen mengerjakan atau
mengumpulkan tugas-tugasnya disebabkan berbagai alasan.
Orang tua mengeluh
karena memang banyak yang tidak paham apa yang harus dilakukan selama
membimbing anaknya belajar dari rumah. Belum lagi terkait kesibukan mereka
bekerja. Sebenarnya tugas orang tua bukan seperti guru yang mengajari anaknya
berbagai materi pelajaran, tetapi lebih kepada menciptakan lingkungan yang nyaman
untuk belajar anak, memotivasi, dan membangun komunikasi yang efektif dengan
anak untuk tetap semangat belajar dan membangun komunikasi dengan guru.
Kemdikbud
melaksanakan webinar terkait parenting dan bekerja sama dengan TVRI untuk
memasukkan materi parenting dalam program belajar dari rumah untuk membantu
orang tua membimbing anaknya saat BDR. Praktisi parenting dan psikolog pun
turut andil memberikan tip atau saran cara mendampingi anak belajar dari rumah,
tetapi pertanyaannya adalah berapa persen orang tua yang mengikuti acara
tersebut mengingat orang tua pun harus bekerja. Oleh karena itu, acara
parenting harus semakin sering dilaksanakan dan waktunya dilaksanakan pada saat
jam selepas kerja agar orang tua memiliki kesempatan untuk mengikutinya.
Orang tua pun
diimbau untuk mau belajar secara mandiri dari berbagai sumber terkait strategi
pendampingan anak saat belajar dari rumah. Hal ini bisa dilakukan jika mereka
sadar dengan perannya sebagai orang tua, memiliki jiwa pemelajar, dan memiliki
tingkat literasi yang tinggi. Ini hal yang tidak mudah mengingat masih
rendahnya minat baca masyarakat.
Belajar dari Rumah
(BDR) memunculkan kesadaran dari orang tua tentang pentingnya peran guru.
Mendampingi belajar satu orang anak saja sudah mengeluh dan merasa tidak
sanggup. Bagaimana dengan guru di sekolah yang harus membimbing puluhan bahkan
ratusan terhadap siswa? Oleh karena itu, muncul kesadaran untuk semakin
menghargai guru dan peran guru tidak akan bisa digantikan walau sudah ada
teknologi canggih karena belajar bukan hanya sekadar transfer ilmu pengetahuan
tetapi juga internalisasi nilai-nilai budi pekerti.
Pemerintah tidak
ingin gegabah melaksanaan PTM kalau tidak ada indikator-indikator terukur yang
mendukungnya. Oleh karena itu, pemerintah pun menerbitkan Surat Keputusan
Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri
Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Tujuannya agar pelaksanaan
pembelajaran pada masa pandemi termasuk keputusan untuk membuka sekolah untuk
PTM bisa dipertimbangkan dari berbagai sisi.
Kondisi pendidikan
yang seperti ini tentunya bukan berarti membuat semua pihak yang terkait dengan
pendidikan berpangku tangan, tetapi harus sinergi dan berkolaborasi mencari
solusi. Semua pihak harus bisa saling menguatkan untuk bangkit dan bergerak.
Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab
masyarakat. Begitu pun dunia usaha diharapkan bisa memberikan sumbangsih untuk
membantu meningkatkan mutu pendidikan.
Saat ini di
beberapa daerah sudah dilaksanakan uji coba PTM secara terbatas. Hal tersebut
tentunya perlu terus dipantau dan dievaluasi sebagai dasar untuk pelaksanaan
pembelajaran pada tahun pelajaran 2021-2022 karena setiap sekolah diharapkan
dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Keputusan terkait hal ini tentunya
ada pada pemerintah daerah atas persetujuan dari orang tua peserta didik.
Terkait dengan
pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, hal tersebut dapat tetap dimanfaatkan oleh
guru saat pembelajaran tatap muka. Guru pun diharapkan tetap semangat dalam
belajar TIK karena teknologi adalah hal yang sifatnya dinamis dan berkembang
sangat cepat. Beragam aplikasi pembelajaran terus dikembangkan dan menawarkan
pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik.
Pada September dan
Oktober 2021 rencananya Kemdikbud pun akan menyelenggarakan Asesmen Nasional
(AN) pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sebagai pengganti Ujian Nasional (UN)
dengan menggunakan tiga instrumen, yaitu; (1) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM),
(2) survei karakter, dan (3) survei lingkungan belajar. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri mengingat pendidikan Indonesia masih terdampak pandemi
Covid-19. Tujuan dari AN adalah untuk memetakan mutu pendidikan nasional.
Tujuan AKM untuk mengetahui gambaran kemampuan peserta didik pada literasi dan
numerasi yang akan ditindaklanjuti dengan berbagai program peningkatan kemampuan
literasi dan numerasi baik bagi guru maupun bagi peserta didik.
Survei karakter
berkaitan dengan upaya mewujudkan sosok pelajar pancasilais, dan survei
lingkungan belajar berkaitan dengan upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang
kondusif sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar
Dewantara yaitu menjadikan sekolah sebagai taman belajar bagi peserta didik.
Semoga para pemimpin dan pelaku pendidikan diberikan kekuatan untuk mewujudkan
cita-cita proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat Hardiknas 2021.