REFLEKSI PRAKTIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PERSEKOLAHAN DEWASA INI

Oleh Drs. Agus Setiawan, M.Pd.

(Kepala SMAN 1 Cikampek)

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan berjangka panjang. Berbagai aspek yang tercakup dalam proses saling berkaitan erat antara satu dan lainnya.  Proses pendidikan akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan, baik sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun aspek lain seperti guru, bahan ajar, fasilitas, kondisi siswa, metode mengajar yang digunakan, dsb.

Baik buruknya hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat, tetapi membutuhkan waktu yang agak panjang. Salah satu permasalahan yang muncul dan banyak dibicarakan dalam dunia pendidikan kita dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah muara dari sebuah proses pendidikan yakni terwujudnya manusia yang memiliki nilai hidup, pengetahuan hidup, dan keterampilan hidup.

Praktek pendidikan di sekolah dewasa ini

Orientasi pendidikan di suatu lembaga pendidikan akan menunjukkan bagaimana praktek pendidikan berlangsung, dan pada tahap berikutnya akan dapat dijadikan dasar untuk meramalkan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh praktek pendidikan tersebut. Orientasi pendidikan sedikitnya dapat dikaji berdasarkan empat dimensi, yakni dimensi peran guru, dimensi status anak didik, dimensi materi pengajaran, dan dimensi manajemen pendidikan.

Dimensi pertama yaitu mengenai peran guru. Peran guru terentang dari peran guru sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran (pekerja profesional) sampai pada peran guru yang lain sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indoktrinator. Di sekolah terdapat kontradiksi antara peran guru sebagai pekerja profesional dan pekerja birokrat. Guru bisa disebut sebagai pegawai sekolah, guru bukan entrepeneur individual, juga bukan seseorang yang berpraktek sebagai pribadi, meskipun guru memiliki kode etik, kebebasan bertindak dan mengambil keputusan atas pekerjaannya.

Di sekolah, guru seharusnya merupakan pekerja profesional. Namun kenyataannya guru lebih cocok kalau disebut pekerja profesional dalam setting birokrasi. Selanjutnya kepada siapa guru harus loyal? Sebagai pekerja profesional guru harus loyal dan mengabdikan diri untuk perkembangan siswa secara utuh, tetapi sebagai birokrat guru harus loyal kepada kepala sekolah dan jajaran birokrat di atasnya.

Dimensi kedua yaitu status anak didik. Orientasi pendidikan modern menempatkan siswa sebagai subyek. Orientasi ini berpandangan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, dengan demikian berarti sekolah adalah kehidupan itu sendiri dan kehidupan itu sendiri adalah pendidikan. Sekolah merupakan dunia riil siswa itu sendiri. Implikasi dari orientasi ini adalah kehidupan sosial siswa merupakan sumber transformasi kehidupan. Orientasi pendidikan ini memberikan penekanan dan tempat berkembangnya kreativitas, kemandirian, toleransi, dan tanggung jawab siswa. Proses pendidikan bukan terletak pada mata pelajaran yang diberikan, melainkan pada aktivitas sosial siswa itu sendiri.

Dimensi ketiga adalah materi pengajaran. Dimensi ini memiliki rentang dari materi oriented (subject oriented) sampai problem oriented. Materi oriented yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan yang akan disampaikan kepada siswa sudah terencana dan tersusun rapi  dan ada keharusan bahwa materi tersebut disampaikan kepada siswa sesuai silabus yang telah direncanakan. Akibatnya guru tidak mempunyai gerak dan kebebasan berimprovisasi dalam proses pendidikan. Materi oriented telah mengabaikan terhadap pendidikan nilai, baik nilai-nilai estetika, nilai-nilai synnoetic (kepekaan sosial) dan nilai-nilai etika. Sejalan dengan itu telah terjadi reduksionisme dalam praktek pendidikan, akibatnya para siswa tidak mampu berpikir secara kritis dan kreatif.

Sebaliknya kalau dimensi materi ini bersifat problem oriented, guru akan menyampaikan bahan pengajaran berangkat dari problem nyata yang dihadapi siswa dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, materi yang bersifat teoritis akan dihubungkan dengan realitas kehidupan siswa. Guru dituntut berperan aktif, kreatif dan berani membawa isu kontroversial ke dalam proses belajar mengajar. Adapun para siswa mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu yang sensitif, turut berempati dan simpati terhadap setiap kejadian dilingkungannya serta terbangun kepekaan sosialnya.

Dimensi yang keempat adalah manajemen pendidikan. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, manajemen pendidikan sentralistik sudah mulai ditinggalkan digantikan manajemen desentralistik atau school based management. Kurikulum yang sentralistik telah diubah menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang bersifat desentralistik. Dalam prakteknya, otonomi daerah telah melahirkan birokrat-birokrat pendidikan pada level pemerintahan di daerah. Manajemen pendidikan desentralistik (school based management) baru sebatas retorika, tetapi banyak terkooptasi oleh  kebijakan dan kepentingan politik pemerintahan di daerah. Manajemen pendidikan desentralistik yang seharusnya kebijakan pendidikan lebih banyak ditentukan pada level satuan pendidikan, dalam prakteknya lebih banyak diatur oleh birokrat-birokrat pendidikan di daerah sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintahan Daerah. Dominasi birokrasi dan kontrol yang berlebihan dari pemerintahan di daerah atas sekolah dan proses belajar mengajar melahirkan organisasi dan kultur sekolah yang tidak mendukung proses pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang bermutu.

Idealnya dengan manajemen pendidikan desentralistik stakeholder pendidikan bisa membantu dan mendorong lembaga pendidikan (sekolah) maju dan mandiri bukan menambah beban sekolah. Dengan desentralisasi ini diharapkan kreativitas dan daya inovatif kepala sekolah dan guru sebagai “street level beaurocrat”, pelaksanaan pendidikan pada level tingkat satuan pendidikan akan terangsang dan proses pendidikan akan berjalan dinamis.

Kalau empat dimensi di atas tidak dibenahi maka proses kemerosotan mutu pendidikan akan terus berlangsung. Mulai sekarang kita harus menentukan langkah-langkah dasar, agar proses kemerosotan segera berhenti dan secara berangsur-angsur mengangkat kembali praktek pendidikan di sekolah-sekolah ke taraf mutu dan martabat yang lebih tinggi dan lebih pantas.