SEBUAH NAMA YANG HADIR KEMBALI DI SATUAN PENDIDIKAN “MURID”

Oleh Drs. Dedy Kustawan, M.Pd.

(Komunitas Cinta Indonesia #KACI#PASTI BISA#)

Selamat datang “murid” panggilanmu sudah terpilih dan hadir kembali menjadi istilah, atau sebutan di satuan pendidikan. Setelah sekian waktu istilah tersebut tidak digunakan di setiap satuan pendidikan. Apakah istilah murid jadi bagian dari peserta didik atau menggantikan istilah peserta didik? Kalau menggantikan berarti harus ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan pengantian atau perubahannya.

Menurut Wikipedia, “Murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Dalam konteks keagamaan murid digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana.” Panggilan bagi individu atau warga masyarakat yang sedang bersekolah jadi bervariasi, ada peserta didik, anak, siswa, dan murid.

Setelah lama tak digunakan, istilah “murid” kemudian muncul dan diucapkan oleh pihak-pihak yang lebih suka menyebut murid. Seperti mengenang lagu lawas atau sedang berkelana kembali ke masa lampau. Selamat datang kembali ke satuan pendidikan, semoga lebih berkenan, dan beberapa pihak berkenan mengikutinya dengan istilah “murid”. Bagaimana dengan istilah peserta didik yang tercantum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Munculnya kembali istilah murid apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak rupanya tidak dipersoalkan. Kemudian pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan muncul istilah murid. Apakah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tercantum istilah murid? Sama sekali tidak ada. Kemudian apakah Dapodik akan menggunakan istilah murid? Dapodik tentunya akan menggunakan istilah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, istilah yang digunakan adalah peserta didik tercantum pada Pasal 1 angka 4 sebagai berikut: “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.” 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disusun tentunya mengacu pada aturan di atasnya yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang. Namun sepertinya belum ada perubahan istilah pada undang-undang dan peraturan pemerintah, masih tetap “peserta didik” tetapi istilah murid tersebut sudah marak digunakan mengulang kembali istilah lama yang pernah digunakan di bidang pendidikan.

Istilah murid mulai tercantum pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional masih menggunakan istilah peserta didik. Begitu pula pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, tetap menggunakan istilah peserta didik. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler masih tetap menggunakan istilah peserta didik dan siswa.

Dari uraian di atas istilah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah “peserta didik”. Jadi secara produk hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap konsisten dengan menggunakan istilah “Peserta didik” bukan istilah “Murid”. Sedangkan istilah “murid” sebagai entitas atau nama generik dari aspek sosiologis menunjukkan betapa kayanya Bahasa Indonesia, seperti anak di TK/TKLB dan siswa di SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMALB. Istilah peserta didik dapat menyebut semuanya mulai dari satuan pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMALB.

Beberapa materi, pedoman/dokumen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada yang menggunakan istilah murid, namun dalam peraturan perundang-undangan masih tetap menggunakan istilah peserta didik. Dalam hal istilah peserta didik atau siswa diganti menjadi murid sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan banyak sekali dokumen sekolah yang harus menyesuaikan dan tentunya berkaitan pula dengan anggaran. Namun karena hal tersebut adalah pilihan dan merupakan hasil kajian serta dianggap yang terbaik, mengapa tidak. Perubahan dokumen contohnya pada Buku Induk Siswa, Buku Laporan Pendidikan Siswa/Peserta Didik, Buku Klaper, Ijazah, dan sebagainya. Hanya perubahan nama murid tapi risiko anggaran yang dibutuhkan satuan pendidikan se Indonesia akan menjadi cukup besar. Perubahan dalam aplikasi tentunya tidak seberat biaya cetak karena hanya cukup diedit saja. Ternyata perubahan istilah itu punya makna dan risiko. Pada acara-acara formal, apakah lebih baik apabila tetap menggunakan istilah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan supaya pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tidak ragu dengan istilah yang seharusnya digunakan? Penulisan murid/siswa/anak/peserta didik akan berkaitan dengan identitas berbagai dokumen yang perlu dipersiapkan di setiap satuan pendidikan.

Bandung, 26 Mei 2020