SEND DAN DELIVERY KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh Tatang Sunendar

(Widyaiswara Utama LPMP/Anggota KACI#Pasti Bisa#)

Kosa kata send dan delivery merupakan analogi whatshap pertama kali diutarakan oleh Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019 di depan sidang istimewa gabungan DPR RI, DPD  RI, serta MPR  RI. Saat  itu  presiden  mengutaran banyaknya kebijakan yang tidak dipahami, membingungkan serta salah persepsi yang diterima oleh masyarakat umum. Itu terjadi ditengarai akibat kebijakan sebatas SEND bukan deliveri sehingga wajar mengakibatkan kebingungan, muncul friksi di masyarakat.                                      

Send dan Delivery menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diuraikan Send artinya mengirimkan barang atau pesan tanpa si pengirim bertemu dengan si penerima pesan/barang, sedangkan delivery adalah mengirimkan pesan atau barang di mana si pengrim pesan bertemu dengan si penerima pesan. Dari kedua arti tersebut jika dikaitkan dengan kebijakan pendidikan maka banyak kebijakan pendidikan hanya dikirimkan atau disampaikan oleh pengambil kebijakan kepada si penerima pesan tanpa mengetahui pesan tersebut dipastikan diterima atau tidak, sedangkan kalau delivery si pengirim memastikan pesan itu diterima oleh penerima pesan dan si pengirim pesan bertemu langsung dengan si penerima pesan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan betul yang disinyalir bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan yang selama ini diterima mayoritas dilakukan dengan cara send melalui surat, brosur maupun media lainnya, sehingga wajar banyak salah persepsi yang muncul terkait kebijakan pendidikan sebab informasi hanya satu arah tidak ada proses klarifikasi maupun dialog interaktif. Menyadari kekurangan pola send dalam menyampaikan kebijakan pendidikan sekarang nampaknya Kemdikbud mengubah pola dengan menggunakan pendekatan delivery melalui kegiatan pola perwalian.

Perwalian merupakan suatu pola baru dalam penyampaian kebijakan oleh kementerian. Moda ini digunaan Mas Nadiem dalam menyampaikan suatu kebijakan dengan cara menunjuk pejabat eselon 3 di Kementerian untuk menjadi wali provinsi, misalnya untuk provisni Jawa Barat yang menjadi wali adalah salah seorang pejabat eselon 3 Dirjen Dikdamen. Adapun LPMP Jawa Barat sebagai Unit pelaksana teknis di daerah menunjuk widyaiswara dan jafung untuk menjadi wali kabupaten/kota di Jawa Barat.

Tugas wali Kab/Kota antara lain 1) mendampingi dinas pendidikan/KCD melakukan sosialsisi untuk satuan pendidikan dalam berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian seperti BOS, BDR, PPDB dan lainnya, 2) bekerja sama dengan dinas/KCD mendampingi satuan pendidikan terkait kebijakan pendidikan, 3) melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan, 4) melakukan evaluasi rencana kegiatan bersama dinas/KCD dalam pelaksanaan kegiatan serta 5) membuat laporan kegiatan.

Proses perwalian dilakukan untuk memastikan stakeholder maupun masyarakat memahami efistimologi, aksiologi maupun ontologi terhadap suatu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Dengan pola deliviery ini diharapkan satuan pendidikan juga dalam menyampaikan pesan dilakukan secara delivery agar orang tua masyarakat dan stakeholder pendidikan memahami. Hal ini sesuai dengan ungkapan ”kesetiaan dan ketaatan akan tumbuh dan berkembang jika pemahaman yang mendalam terhadap suatu kebijakan”.

Selanjutnya bagaimana kalau dinas pendidikan dan satuan pendidikan akan menyampaikan suatu kebijakan secara deliviery, siapa yang memastikannya pesan itu sampai ke stakeholder? Menurut hemat penulis yang tepat adalah pengawas pembina, karena sesuai dengan tupoksinya pengawas pembina dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengawas mempunyai tugas melakukan kegiatan memantau, menilai, membina dan melaporkan dengan sasaran guru dan kepala sekolah. Untuk guru terkait dengan kinerja guru dalam pelajaran, sedangkan untuk kepala sekolah kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah. Di samping itu pengawas juga mempunyai fungsi sebagai mitra, inovator, konselor, motivator, kolaborator, asesor evaluator dan konsultan. Dari tugas dan fungsi menunjukkan pengawas mempunyai relasi yang luas di antaranya relasi dengan guru, relasi dengan kepala sekolah, relasi dengan sesama pengawas, dan relasi dengan stakeholder pendidikan serta relasi dengan otoritas pemerintahan.

Semoga pola penyampaian pesan secara delivery tidak membuat masyarakat bingung, dan memandang kebijakan pendidikan karut marut. Semoga ada cahaya terang...