SERTIFIKASI GURU DAN KURIKULUM PROTOTIPE

Oleh Tatang Sunendar

(Widyaiswara PPPPTK IPA/Anggota KACI)

Sudah hal yang lazim setiap ada perubahan dalam bidang apapun pasti dua hal akan terjadi yaitu menguntungkan dan merugikan. Bagi yang cermat memanfaatkan momentum perubahan maka akan menguntungkan sebaliknya bagi yang kurang cermat dengan baik akan merugikan, pun demikian dengan pemberlakukan kurikulum prototipe, bagi sekolah penggerak yang sedang berjalan.

Adalah Ibu Deane, Pak Alex, dan Bu Shirly---kita sebut demikian---merupakan perwakilan dari sebuah sekolah di kota Menado mengajukan protes agar sekolahnya kembali menggunakan Kurikulum 13. Hal itu dilakukan saat saya mempunyai kesempatan melakukan monitoing kegiatan PMO level kota, dan kejadian serupa juga menimpa teman-teman lain beberapa sekolah di provinsi lain, juga sudah mulai disuarakan oleh pengurus besar PGRI, ini terjadi khusus di jenjang SMA. Kenapa mereka protes ingin kembali ke kurikulum 13? Pangkal penyebabnya adalah karena guru-guru yang mengajar di kelas 10 tunjangan sertifikasinya tidak cair-cair untuk triwulan pertama. Karena jumlah jam mengajar tidak sinkron di dapodik.

Kita ketahui dalam pedoman sertifikasi guru proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi guru menjadi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga guru di dalam mekanisme teknis dan diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Lebih lanjut dinyatakan guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik, maka guru tersebut sudah dinilai profesional dalam membuat praktek dan sistem pendidikan yang berkualitas dalam mengajar. Sehingga diharapkan untuk guru yang sudah lolos sergur ini mampu memberikan perubahan untuk pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Keuntungan bagi guru yang memperoleh sertifikat ini selain memberikan jaminan profesionalisme dalam mengajar, juga memberikan dampak positif dari sisi finansial karena dengan lulus sergur maka akan mendapatkan yang namanya tunjangan sertifikasi guru.

Besaran tunjangan guru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Untuk tunjangan profesi guru non PNS yang sudah memiliki Surat Keputusan Penyetaraan adalah setara gaji pokok PNS atau sebesar Rp 1,5 juta per bulannya. Golongan IIIA: Berkisar Rp 2,57 juta – Rp 4,79 juta untuk golongan lainnya berbeda lagi. Tunjangan profesi hanya akan cair apabila guru telah menerima Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) yang diberikan setiap satu semester.

Namun ada hal yang perlu guru perhatikan, bahwa penerbitan SKTP ini sangat dipengaruhi oleh Dapodik. Jadi jika Anda masih bermasalah di sistem Dapodik, maka SKTP akan sulit untuk terbit, sehingga TGP akan sulit cair juga. Itulah yang dialami oleh ibu Deane dan kawan-kawan tunjangannya tidak cair karena ada masalah di Dapodiknya.

Potensi guru yang sekolahnya menerapkan kurikulum sekolah penggerak akan bermasalah  terkait dengan sertifikasi guru mungkin saja terjadi hal ini diakibatkan:

1.         Dalam kurikulum protiotipe jumlah jam mengajar guru berkurang, ini diakibatkan dengan jam pelajaran dari penggabungan mata pelajaran seperti palajaran bidang IPA (kimia, fisika, biologi) bidang IPS (ekonomi, sejarah, antropogi). 

2.         Projek pelajar Pancasila dihargai dengan dimasukkan jam pelajaran namun pengajarnya dilakukan secara kolaboratif antara dua guru atau lebih sehingga mengurangi jumlah jam mata pelajaran.

3.         Belum sinkronnya struktur kurikulum prototipe dengan sistem yang ada di Dapodik.

4.         Kekurangancermatan dalam penugasan guru sehingga jumlah jam mengajar guru kurang dari 24 jam pelajaran.

Empat hal tersebut membutuhkan strategi atau pemahaman yang cermat wakasek kurikulum maupun tim pengembang kurikulum sekolah, dalam melakukan identifikasi jam pelajaran dan proses distribusi penugasan bagi setiap guru yang mengajar mata pelajaran dan yang mengajar pada projek profl pelajaran Pancasila. Selanjutyna perhatikan strukrur kurikulum yang ada di Dapodik, karena jika tidak sinkron antara penugasan guru dan komponen yang ada di Dapodik. Untuk menghindari agar guru tidak dirugikan dalam proses penerimaan tunjangan sertifikasi maka yang harus diperhatikan oleh sekolah adalah:

Pertama lakukan identifikasi jumlah jam pertahun untuk setiap mata pelajaran, kemudian tentukan apakah mau menggunakan sistem blok, mata pelajaran atau team teaching penugasan guru untuk setiap mata pelajaran, misalnya mapael IPA dengan jumlah jam 6 jam pelajaran yang terdiri dari guru kimia, fisika, dan biologi, saat diberi tugasnya mau menggunakan sistem blok mata pelajaran kimia dulu sampai tuntas, dilanjut pelajaran lainnya, mata pelajaran masing-masing 2 jam atau team teaching  6 jam dilaksnakan oleh ketiga mapel tersebut.

Kedua penugasan guru dalam kegiatan projek profil pelajara Pancasila, sebaiknya guru yang diberi tugas adalah guru kelas 10 yang jumlah jam mapelnya dikurangi oleh jam projek pelajar Pancasila, sehingga dalam kegiatan kolaborasinya terdiri dari guru-guru kelas 10.

Ketiga hindari memberi tugas guru sebagai koordinator projek pelajar Pancasila karena di Dapodik belum ada slot untuk koordiantor pelajar Pancasila. Cukup sebagai pengajar profil pelajaran Pancasila yang jumlahnya digabung dengan jumlah jam mata pelajaran.

Ketiga alternatif kegiatan tersebut diharapkan guru terhindar dari kesalahan input tugas mengajar yang harus dimasukkan ke Dapodik. Upaya tersebut tidak hanya dengan guru SMA, melainkan  juga untuk guru SD, SMP dan SLB yang telah menerapkan kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototipe. Lntas jika terjadi kasus seperti dialami oleh guru tadi maka sebaiknya pihak sekolah dengan operator Dapodik sekolah maupun operator Dinas Pendidikan untuk melakukan revisi.

Tunjangan sertifikasi yang diterima oleh guru merupakan hak yang diterima oleh guru namun untuk mendapatkannya dibutuhkan kecermatan dalam proses yang terkait dengan sistem di Dapodik. Oleh kerana hal tersebut dibutuhkan kolaborasi antara kepala sekolah, wakasek kurikulum, guru dan operator sekolah agar tidak terjadi kesalahan dalam pengaturan jam mengajar guru…. Ssemoga…