SIAPKAH SEKOLAH MENGHADAPI KBM TATAP MUKA?

Oleh IDRIS APANDI

(Praktisi dan Pemerhati Pendidikan)

Judul dari tulisan tersebut memang terkesan retoris. Mengapa? karena pada dasarnya setiap sekolah diharapkan kesiapannya saat KBM tatap muka dilaksanakan pada Januari 2021, walau tentunya jangan pula memaksakan diri kalau sekolahnya tidak siap, karena KBM tatap muka bersifat pilihan, bukan hal yang wajib dilaksanakan. Jika sekolah siap, maka KBM tatap muka dilaksanakan, sedangkan jika sekolah tidak siap (termasuk jika tidak ada izin dari pemerintah daerah), maka KBM tatap muka ditangguhkan sehingga Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tetap dilaksanakan.

Kesiapan sekolah dalam melaksanakan KBM tatap muka harus disertai data dan informasi yang mendukung. Oleh karena itu, sekolah terlebih dahulu diwajibkan mengisi daftar cek kesiapan melaksanakan KBM tatap muka di bawah supervisi pengawas. Daftar cek meliputi kesiapan sarana dan prasarana khususnya terkait dengan kelengkapan protokol kesehatan seperti tempat alat pengecek suhu tubuh (thermo gun), tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, rambu dan spanduk-spanduk yang berisi pesan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir, dan menjaga jarak), kurikulum yang digunakan, jadwal kegiatan pembelajaran, dan kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan dalam KBM tatap muka.

Kalau pun KBM tatap muka jadi dilaksanakan Januari 2021, tentunya tidak semuanya bisa melakukannya. Tergantung kesiapan masing-masing sekolah. Pemerintah daerah pun perlu memetakan mana wilayah yang rawan dan mana wilayah yang relatif aman untuk dilaksanakannya KBM tatap muka. Menurut saya, KBM tatap muka bisa dilaksanakan secara fleksibel dengan mengacu kepada perkembangan kasus Covid-19 di daerah yang bersangkutan. Pada Desember 2020, tren kasus Covid-19 mengalami peningkatan di beberapa daerah. Hal inilah yang nampaknya menyebabkan pemerintah daerah tampak “galau” dalam memutuskan KBM tatap muka pada Januari 2021.

Beberapa pihak mengusulkan agar sebelum KBM tatap muka dilaksanakan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di test swab terlebih dahulu. Hal tersebut pada dasarnya baik dengan catatan tidak membebani kepada mereka, tetapi digratiskan oleh pemerintah. Pertanyaanya adalah apakah pemerintah siap melakukan test swab terhadap mereka yang jumlahnya mencapai jutaan? Terlebih Januari 2021 tinggal menghitung hari.

Jika KBM tatap muka dilaksanakan, bukan hanya sekolah yang harus siap, tetapi orang tua/wali juga harus siap. Oleh karena itu, sekolah meminta orang tua/wali untuk menandatangani surat persetujuan KBM tatap muka dan membantu sekolah dalam menyiapkan perlengkapan protokol kesehatan bagi anaknya.

Perjalanan pergi dan pulang anak ke dan dari sekolah juga bisa berisiko bagi para peserta didik. Oleh karena itu, perlu juga diatur prosedur mereka pergi dan pulang dari sekolah. Sebaiknya memang antar-jemput menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi yang telah menerapkan protokol kesehatan. Para pengemudi ojek online rata-rata telah menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana dengan angkot dan bis? Apakah mereka telah menerapkan protokol kesehatan? Mereka pun dilarang bergerombol atau berkerumun di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk nongkrong saat pulang sekolah. Mereka harus dipastikan pulang ke rumah masing-masing.

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam KBM tatap muka adalah jenjang sekolah mana yang paling mendesak atau paling memungkinkan dilakukan lebih awal. Kalau mengacu kepada SKB 4 Menteri yang telah dua kali direvisi, maka yang diprioritaskan untuk bisa KBM tatap muka pada dua bulan pertama adalah jenjang SMA/SMK/Sederajat, lalu disusul dengan jenjang SMP/Sederajat, SD/Sederajat, dan TK. Untuk KBM tatap muka yang rencananya dilakukan pada Januari 2021 apakah akan dilakukan secara bertahap atau disekaliguskan? Kita tunggu keputusan dari pemerintah daerah (pemda) masing-masing, karena pemerintah pusat menyerahkan kebijakan KBM tatap muka kepada pemda.

Pada rentang waktu akhir Desember ini, saya kira pemda akan benar-benar mengamati dinamika terkait dengan pandemi Covid-19 di daerahnya masing-masing sebelum memutuskan boleh atau tidakya KBM tatap muka di sekolah. Bisa saja dilakukan KBM tatap muka diberlakukan sesuai dengan status wilayah kecamatan.

Intinya adalah kesiapan KBM tatap muka bukan hanya tergantung kesiapan dinas pendidikan dan sekolah saja, tetapi juga harus didukung berbagai pihak terkait seperti Satgas Covid-19, orang tua, pengelola transportasi umum, satpol PP, sampai pengelola tempat-tempat keramaian, karena jangan sampai ada kasus Covid-19 yang menimpa pendidik, tenaga kependidikan, atau peserta didik dengan mudah disebut sebagai cluster sekolah, padahal bisa saja terpaparnya bukan di sekolah, tetapi dari tempat lain.