Penulis: Idris Apandi

Idris Apandi
Oleh IDRIS APANDI
(Penulis Buku Kajian Pancasila Kontemporer)
Salah satu
program yang digulirkan oleh Kemendikbud adalah program “Pelajar
Pancasila(is)”. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelajar Indonesia yang
berkepribadian Pancasila dan mampu melaksanakan Pancasila dalam kehidupannya
sehari-hari. Menurut saya, program ini adalah untuk memperkuat program
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang telah digulirkan sejak beberapa tahun
yang lalu, bahkan presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pasal 1 ayat (1)
menyatakan bahwa “Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK
adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk
memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa,
olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan
pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional
Revolusi Mental (GNRM).”
Sesuai nama
programnya, fokus dari program Pelajar Pancasila(is) sepertinya tidak akan lepas
dari sosialisasi, pengenalan, dan penumbuhan (internalisasi) Pancasila kepada
para pelajar melalui berbagai cara atau strategi hingga Pancasila menjadi
cermin kepribadian dan jati diri setiap generasi muda.
Pascaarus
reformasi tahun 1998 hingga saat ini, kondisinya memang cukup ironis dan
memprihatinkan. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda yang tidak hapal
Pancasila. Pelajar, mahasiswa, calon pekerja, peserta kontes kecantikan, dan
masyarakat umum saat dites hapalan Pancasila ada yang tidak bisa mengucapkannya
dengan lancar dan runtut. Walau Pancasila memang bukan untuk dihapal, tetapi
setidaknya pemahaman dan pengamalan Pancasila berawal dari hapalan terhadap
Pancasila.
Radikalisme,
separatisme, intoleransi, dan isu SARA berpotensi mengancam keutuhan bangsa
yang majemuk dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Pancasila
sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa diharapkan
menjadi alat pemersatu dan sekaligus alat untuk membendung berbagai potensi
masalah yang merusak harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.
Arus globalisasi
dan revolusi industri 4.0 yang saat ini terjadi pun perlu disikapi dengan
menguatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda. Mereka siap
berkompetisi dan berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia dengan tetap
berdasarkan kepada Pancasila agar mereka tidak kehilangan jati diri.
Pada tahun 2045,
Indonesia akan memasuki 100 tahun kemerdekaannya dan sudah dicanangkan
Indonesia Emas dimana saat itu Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu
banyak generasi bangsa yang berusia produktif. Oleh karena itu, generasi muda
harus disiapkan dari saat ini, termasuk pemahamannya terhadap Pancasila agar
tidak terpengaruh oleh ideologi lain, baik ideologi “kanan” seperti liberalisme
atau ideologi “kiri” seperti Marxisme-Leninisme (sosialisme-komunisme).
Pada masa Orde
Baru dikenal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Hal ini wajib
dilaksanakan oleh sekolah, kampus, bahkan intansi pemerintah sebagai bentuk
indoktrinasi Pancasila kepada pelajar, mahasiswa, dan pegawai pemerintah.
Seiring dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998, maka P4 pun
dihilangkan karena dianggap sebagai alat propaganda penguasa orde baru kepada
rakyat. Penafsiran Pancasila hanya didasarkan atas tafsir tunggal penguasa orde
baru saat itu dalam bentuk butir-butir P4. Selain P4, juga ada Gerakan Hidup
Berpancasila (GHBP), tapi nasibnya sama seperti P4 yang hilang seiring dengan
runtuhnya rezim orde baru.
Program “Pelajar
Pancasila(is)” jangan sampai menjadi P4 gaya baru, tetapi harus disesuaikan
dengan situasi dan kondisi. Teknisnya bukan lagi ceramah atau indoktrinasi,
tetapi dikemas melalui berbagai cara atau strategi yang menarik. Apalagi
fokusnya adalah untuk generasi muda yang dikenal dengan sebutan generasi
millennial atau generasi Z. Mereka dikenal kritis dan melek Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK).
Di sekolah,
integrasi Pancasila kepada pelajar bisa dilakukan melalui kegiatan pembiasaan,
upacara bendera, kegiatan pembelajaran (intrakurikuler), dan kegiatan
ekstrakurikuler. Sekolah pun dapat menyelenggarakan beragai kegiatan seperti
lomba-lomba penulisan artikel, puisi, pantun, gambar, poster, film pendek, dan
pidato seputar pengamalan Pancasila. Siswa bisa juga diminta untuk membuat
semacam praktik terbaik (best practice) sederhana seputar pengamalan Pancasila
di lingkungan tempat tinggalnya.
Sekolah bisa
melaksanakan program penguatan literasi Pancasila, festival Pancasila, kemah
Pancasila, dan sebagainya. Sekolah pun bisa melaksanakan semacam kelas
inspirasi dimana sekolah mengundang orang tua, orang dari kalangan profesi
tertentu, atau tokoh tertentu untuk menyampaikan kisah atau pengalamannya dalam
mengamalkan Pancasila.
Keteladanan
Dari berbagai
upaya yang bisa dilakukan untuk menanamkan atau menginternalisasikan Pancasila
kepada pelajar, menurut saya, satu hal yang sangat penting adalah KETELADANAN,
mulai dari keteladanan orang tua, guru, pemimpin, dan tokoh-tokoh masyarakat,
karena tanpa keteladanan, sebaik apapun sebuah program, hanya akan indah di
atas kertas, kurang berdampak, dan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan,
yaitu membentuk generasi bangsa yang Pancasila(is).
Sebuah pepatah
bijak mengatakan bahwa “satu perbuatan lebih utama dari sejuta nasihat.” Hal
ini menunjukkan pentingnya sebuah keteladanan dalam berbagai hal, termasuk
dalam hal pengamalan Pancasila. Dalam kehidupan masyarakat sebenarnya juga
sudah banyak contoh pengamalan Pancasila seperti toleransi, gotong royong,
musyawarah, dan budaya saling membantu. Nilai-nilai agama dan nilai kearifan
lokal juga bisa turut mendukung pengamalan Pancasila, karena Pancasila pun
digali oleh Ir. Soekarno presiden ke-1 RI dari nilai-nilai kearifan lokal yang
telah lama hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.
Indonesia saat
ini telah memiliki Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Badan ini
diharapkan bisa memperjelas arah dan tujuan program pelajar Pancasila(is) yang
diluncurkan oleh Kemendikbud. BPIP awalnya bernama Unit Kerja Presiden
Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Kemudian berubah nama menjadi badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2018. BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah
kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan
berkelanjutan.
BPIP juga
bertugas melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan,
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi
berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan
dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga,
pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat
lainnya.
Semoga program
“Pelajar Pancasila(is)” benar-benar menjadi program yang dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh dan berkesinambungan, bukan hanya “kegiatan sesaat”. Program
ini pun perlu melibatkan berbagai pihak agar tercipta sinergi dan kolaborasi,
karena kalau hanya mengandalkan salah satu pihak, misalnya sekolah saja, maka,
menurut saya, tujuan dari program ini sulit bisa terwujud. ***