Substansi Relaksasi Dana BOS

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)

Sekolah sebagai institusi pendidikan dapat terus melaksanakan aktivitasnya apabila didukung sejumlah sumber daya. Salah satu sumber daya yang strategis dan tak tergantikan ialah dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari pemerintah diperoleh dari APBN. Dana dari APBN ini selanjutnya difungsikan untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam DIK (daftar isian kegiatan) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam DIP (daftar isian proyek). Selain itu ada pula dana BOS yang sudah ditentukan jumlahnya berdasarkan pada karakteristik siswa dan jenjang pendidikannya. BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Sampai saat ini diketahui ada tiga jenis dana BOS yang disalurkan yaitu BOS Reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi. Dana BOS reguler biasanya diberikan untuk tujuan konsumsi menyangkut kebutuhan operasional. Contohnya untuk pembelian alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah dan penerimaan peserta didik baru. Sedangkan BOS kinerja diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik dalam meningkatkan rapor mutu pendidikan, agar mencapai standar nasional pendidikan. Dana ini sebagai apresiasi pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang serius meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Sementara BOS afirmasi diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T (tertinggal, terluar dan transmigrasi). Dana ini diberikan untuk mendukung operasional rutin sekolah di daerah-daerah tersebut.

Sebuah sekolah dapat menjadi penerima dana BOS apabila memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Permendikbud No. 19 tahun 2020 ada sejumlah syarat dan kriteria penerima dana BOS yaitu: 1). Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi rill di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun, 2). Memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik, 3). Memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik, 4). Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Saat ini, sebagai akibat masih berlangsungnya penyebaran covid 19, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah kebijakan dan program yag disebut relaksasi dana BOS. Relaksasi dana BOS tidak lain merupakan kebijakan yang bersifat kemudahan atau kelonggaran bagi kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Kebutuhan setiap sekolah yang memang sangat khas dan beragam. Oleh sebab itu melalui relaksasi dana BOS tersebut sekolah dapat mengatur dan mengalokasi dana yang tersedia tersebut sesuai dengan kondisi yang benar-benar dibutuhkan.

Sebagai catatan dalam program relaksasi dana BOS ini setidaknya ada tiga substansi yang dapat menjadi perhatian semua pihak, khususnya satuan pendidikan yaitu mengenai fleksibiltas, prioritas dan akuntabilitas. Fleksibilitas yaitu mengenai kewenangan dan keleluasaan kepala sekolah untuk menggunakan dana tersebut bagi pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan oleh sekolah masing-masing. Sebagai contoh pada masa pandemik covid 19 ini sekolah dapat menganggarkan lebih banyak dana BOS yang diterima untuk penambahan sarana-prasarana TIK, pembelian kuota data, pembelian aplikasi belajar yang prinsipnya mengarah pada digitalisasi pembelajaran. Selain soal digitalisasi, kepala sekolah dapat pula mengarahkan dana BOS untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para guru non ASN yang benar-benar terdampak akibat pandemik covid 19 tersebut. Hal serupa ini ternyata juga dapat dilakukan di sekolah-sekolah swasta. Hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2020 kebijakan relaksasi ini juga telah diberlakukan di sekolah-sekolah swasta, dimana sebelumnya hal berlaku hanya ada di sekolah-sekolah negeri. Dana BOS ini dinamakan BOS afirmasi dan BOS kinerja yang difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan terdampak pademi covid 19. Jumlah dana BOS yang akan diterima sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun dan dana akan disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah masing-masing (Antaranews, 26 Juni 2020).

Prioritas. Penggunaan dana BOS ini sudah sepantasnya memperhatikan skala prioritas. Yaitu mana yang benar-benar harus diutamakan. Salah diantaranya adalah pemenuhan daftar periksa. Daftar periksa ini merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam penanganan penyebaran covid 19. Terdapat enam komponen daftar periksa yaitu: 1). Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan (toilet bersih dan layak serta sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau penyanitas tangan), 2). Kemampuan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, 3). Kesiapan menerapkan masker, 4). Memiliki thermogun, 5). Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan (yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, dan riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko yang tinggi), dan 6). Mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Inilah salah satu skala prioritas yang harus diutamakan dan semua sekolah dipastikan sudah melaksanakannya. Selanjutnya dapat membuat dan merancangkan skala prioritas lainnya yang perlu segera dilaksanakan pihak sekolah.

Akuntabilitas. Ini adalah soal pertanggungjawaban dana BOS yang diterima. Artinya dana BOS yang diterima harus dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh sebab itu dalam pelaporan penggunaan dana BOS ini kepala sekolah seperti biasa akan dibantu oleh bendahara dana BOS. Bertugas melaporkan setiap bentuk penggunaanya dengan disertai bukti fisik yang otentik dan objektif.

Ketiga substansi relaksasi dana BOS diatas sebenarnya sangat relevan dengan ketentuan dan prinsip penggunaan dana BOS yang berbasis pada tiga hal yaitu: 1). Mendukung konsep “Merdeka Belajar” yaitu penggunaan dana BOS disusun dengan kebutuhan sekolah termasuk untuk penanganan covid 19 baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka (PTM) maupun belajar dari rumah (BDR), 2). Bersifat tidak kaku dan mengikat. Artinya tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barangnya dn tidak ditentukan prosentase penggunaannya, 3). Pengelolaan berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Yaitu, sekolah diberikan fleksibilitas penggunaan sumber daya (dana, informasi, dan pengetahuan) untuk berinovasi dan berkreativitas secara mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi. Semoga penggunaan dana BOS tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.