UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Menuju Indonesia Inklusif/Ramah Disabilitas

Oleh Drs. AGUS MULYAWAN, M.SI

(Pengawas SLB Disdik Jabar/Ketum IGPKhI/Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Kita patut bersyukur, tahun 2016 telah lahir UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltas, konvensi-konvensi Internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas, termasuk UU No. 19 Tahun 2011 mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas, serta hak-hak disabilitas yang harus dipenuhi Negara dan Indonesia merupakan negara ke 107 meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas, dan masih banyak regulasi lainnya terkait perlindungan HAM atas penyandang disabilitas.

Hak-hak yang harus dinikmati dan dirasakan oleh penyandang disabilitas itu mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara, karena pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia pada umumnya, membutuhkan lingkungan sekitarnya yang ramah pada dirinya, khususnya terkait eksistensi diri di masyarakat mereka pun ingin dihargai, diakui, dicintai dan mencintai, mereka pun ingin berumah tangga sama halnya seperti manusia lainnya dan sudah tentu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Artinya secara regulasi yag terkait dengan perlindungan penyadang disabilitas di Indonesia sudah sangat memadai dan patut diberikan apresiasi kepada pemerintah RI yang serius memperhatikan perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas.

Di dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mencakup hak-hak yang sejatinya dapat dipenuhi oleh kaum disabilitas, antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, fasilitas umum, transportasi dan kondisi masyarakat yang inklusif. Artinya masyarakat pada umumnya serta mereka dengan mudah dapat mengakses fasilitas-fasilitas di sekitarnya, sehingga dapat tercipta suatu kondisi masyarakat Indonesia yang inklusif.

Implementasi pemenuhan hak-hak disabilitas di berbagai sektor pembangunan di Indonesia:

1.         Pendidikan bagi Kaum Penyandang Disabilitas

Pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan hanya baru mencapai sekitar 10% layanan pendidikan yang sesuai dengan amanah UU bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, atau layak dan bermutu. Bagi disabilitas layanan pendidikan yang layak dan bermutu itu harus di SLB dan di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, sebab bila disabilitas dipaksakan bersama dengan anak-anak lainnya tanpa layanan khusus/program inklusif dan harus mencapai KKM yang sama maka itu Pelanggaran HAM.

Kembali saya menulis sesuai hasil Kajian UNICEF setiap populasi jumlah penduduk terdapat 6% disabilitas, dan dari 6% ini diestimasikan terdapat ABK usia sekolah 7-21 tahun sebanyak 15% maka dapat dihitung perkiraan jumlah ABK usia sekolah di Indonesia sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Indonesia 271.000.000 jiwa

Maka 271.000.000 x 6% = 16.260.000 jiwa penyandang disabilitas

16.260.000 x 15% = 2.439.000 ABK usia sekolah 7-21 tahun.

Artinya bahwa di Indonesa diperkirakan terdapat Anak Berkebutuhan Khusus usia sekolah sebanyak 2.439.000 anak dengan berbagai jenis hambatan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autism, tunaganda dan lainnya.

Perhitungan di atas jangan terlalu dipercaya sebab itu hanya gambaran saja, namun gambaran ini setidaknya dapat menyadarkan kepada kita semua bahwa di tengah-tengah kita cukup banyak mereka yang penyandang disabilitas.

Sementara di Indonesia hanya baru ada 2.000 SLB dengan berbagai jenis hambatan yang rata-rata jumlah siswanya sekitar 50 siswa per SLB-nya, artinya jumlah siswa SLB di Indonesia diperkirakan sebanyak 100.000 siswa saja ditambah dengan siswa yang bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di mana setiap provinsi masih banyak yang belum menyelenggarakan pendidikan inklusif namun kontribusinya cukup lumayan diperkirakan sekitar 120.000 siswa inklusif, sehingga jumlah siswa yang telah mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sebanyak 220.000 siswa ABK maka perkiraan prosentasenya dapat dihitung sebagai berikut:

220.000 X 100  = 9%

2.439.000

Artinya di Indonesia diperkirakan ABK usia sekolah 7-21 tahun yang sudah bersekolah yang layak dan bermutu/sesuai baru mencapai 9%.

Sementara 91% ABK usia sekolah belum bersekolah, atau bersekolah di sekolah umum.

2.         Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas

REGULASI KETENAGAKERJAAN DISABILITAS

Konvensi Internasional:

1.         Konvensi PBB mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas yang dirativikasi Indonesia menjadi UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas,

2.         Pasal 27 UNCPRD mengenai Hak Pekerjaan dan Lapangan kerja bagi penyendang disabilitas, yang menegaskan sebagai berikut:

a.         Non Diskriminasi

b.         Promosi pekerjaan di sektor swasta

c.         Memastikan akomodasi yang layak

3.         Konvensi ILO No. 159 dan rekomendasi No. 159 dan rekomendasi No. 168 juga mengatur hak-hak penyandang disabilitas

a.         Persamaan kesempatan antara pekerja disabilitas dengan pekerja lain pada umumnya

b.         Persamaan perlakuan dan menghargai akses, hak kepemilikan dan peningkatan dalam pekerjaan

Konvensi Nasional:

1.         UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28 d

2.         UU No.4/1997 mengenai disabilitas sudah tidak sesuai lagi, maka diganti dengan

3.         UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

4.         UU No. 13 / 2003 Pasal 5 dan 6 tentang ketenagakerjaan disablitas

5.         PP. No. 43/1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas

6.         Kepmennakertrans No. 205/1995

a.         Pasal 14 bahwa Pengusaha/majikan harus mempekerjakan satu penyandang disabilitas untuk setiap 100 pekerja

b.         Pasal 28 menetapkan sanksi USD 20.000 bagi pengusaha yang gagal memenuhi ketentuan kuota tersebut.

7.         Surat edaran kemenakertrans No. 01.KI.01.15.202 tentang penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas

8.         Surat edaran Bina Lattas No. SE.02/lattas/I/2006 tentang gerakan kepedulian terhadap penyandang cacat di Indonesia

9.         Surat Edaran Dirjen Bina Pendagri No. 493/PPTKDN/III/2006 tentang pelaksanaan dana tugas pembantuan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 2006 (alokasi bagi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas)

Regulasi-regulasi perlindungan dan hak-hak untuk bekerja bagi penyandang disabilitas sudah sangat memadai, namun dalam implementasinya masih tanda tanya besar??? Regulasi itu tak sesuai dengan kenyataan. Kalaupun ada pabrik/perusahaan yang mempekerjakan disabilitas, itu karena memang prestasi dan kinerja pekerja disabilitas itu lebih produktif, gesit, tekun dan rajin seperti yang telah ditunjukkan para pekerja disabilitas di Subang, Garut, dan Cianjur Jawa Barat.

Lulusan SMALB diperkirakan 95% tidak bekerja, kembali ke rumah atau berkumpul tetap di SLB, jomplang antara regulasi perlindungan ketenagakerjaan disabilitas dengan tingkat pengangguran disabilitas.

3.         Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sebagaimana makhluk sosial lainnya, tentu membutuhkan orang lain dan kebutuhan bersosialisasi dengan warga masyarakat lainnya, masyarakat pada umumnya telah banyak menikmati fasilitas-fasiltas umum dan mudah diakses seperti tempat ibadah, gedung-gedung, jalan-jalan, kantor-kantor pemerintahan dan swasta, mal, super market, taman umum, tempat rekreasi dan banyak lagi, kita bisa menilai dan memperhatikan di lingkungan kita, fasilitas-fasilitas umum yang bisa di mana saja dan kapan saja bisa diakses warga masyarakat yang tidak memiliki hambatan. Sementara bagi penyandang disabilitas sangat sulit ditemui. Di Jepang dan Eropa lainnya atau negara-negara maju telah membangun fasilitas-fasilitas umum yang bisa diakses oleh kaum disabilitas, walaupun masih terbatas.

4.         Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Sebaiknya pemerintah sudah harus memikirkan kendaraan umum dan pribadi bagi kaum penyandang disabilitas. Mereka pun butuh mobilitas untuk kerja, sekolah dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, dengan mudah, baik roda 2 atau 4, bahkan roda 3, hingga kendaraan umum yang bisa diakses oleh penyandang Disabilitas.

5.         Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Demikian pula halnya pembangunan bidang kesehatan, pemerintah dan masyarakat agar segera mendirikan rumah sakit-rumah sakit yang khusus bagi penyandang disabilitas dengan spesialisasi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, ganda dan autism.

Mereka pun membutuhkan BPJS, perlu pelayanan kesehatan yang memadai

#berikesempatan

#merekabisa