“Dulu Mengejek Normalisasi, Kini Mengundang Banjir: Karma Politik PSI dan Raja Juli?”

Oleh Torik Imanurdin Aktivis '98

Hubungan antara PSI, Raja Juli, dan Anies Baswedan menyimpan paradoks tajam yang menelanjangi wajah politik Indonesia: lantang mengkritik, tapi gagap dalam pembuktian.

Ketika memimpin Jakarta, Anies Baswedan menerapkan serangkaian kebijakan serius untuk mitigasi banjir mulai dari pembuatan biopori, normalisasi sungai, pembangunan terminal air, hingga revitalisasi waduk. Kebijakan ini bukan sekadar proyek “pencitraan”, tetapi strategi ekologis jangka panjang yang berbasis riset dan pengalaman kota-kota lain di dunia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerja-kerja ini menurunkan eskalasi banjir di ibu kota. Jakarta hari ini jauh lebih tangguh dibanding lima sepuluh tahun lalu.

Tetapi alih-alih mengapresiasi, PSI melalui elite-elitnya, termasuk Raja Juli justru menjadikan kebijakan ini sebagai bahan serangan politik. Kritik mereka sering kali tidak diarahkan pada substansi, melainkan pada pencitraan dan personalisasi. Alih-alih menawarkan alternatif, PSI membangun narasi bahwa Anies “salah arah”. Kritik tanpa solusi menjadi komoditas paling murah dalam politik elektoral.

Ironinya, ketika roda kepemimpinan berputar, Raja Juli justru diamanahi posisi strategis sebagai Menteri Kehutanan. Posisi yang semestinya menjadi garda depan dalam reboisasi, konservasi sumber daya alam, dan pemulihan ekosistem. Namun, kebijakan yang diambil justru berbanding terbalik dengan apa yang sebelumnya mereka gembar-gemborkan: deforestasi dipercepat, izin perkebunan dan tambang dibebaskan, dan hutan dikorbankan atas nama “pertumbuhan ekonomi”.

Akibatnya tragis: banjir bandang, longsor, rusaknya ribuan rumah, jutaan jiwa terdampak, serta ratusan korban meninggal dan hilang di berbagai wilayah Sumatra. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi bencana kebijakan. Alam memberi konsekuensi atas eksploitasi yang dilegalkan.

Narasi ini menimbulkan pertanyaan yang menyakitkan bagaimana mungkin pihak yang dulu mengecam kebijakan mitigasi banjir di Jakarta, kini menjadi aktor yang justru memperparah kerentanan ekologis di wilayah lain? Apakah ini sekadar ironi, atau justru karma politik yang datang terlalu cepat?

Namun yang lebih penting dari sekadar sindiran adalah pelajaran moralnya. Politik yang hanya mengandalkan kritik destruktif tanpa alternatif konstruktif akan melahirkan pemerintahan yang represif terhadap alam, abai terhadap keselamatan manusia, dan miskin visi keberlanjutan. Sebaliknya, kebijakan yang berpijak pada ilmu, perencanaan, dan keberlanjutan seperti yang pernah diterapkan di Jakarta membuktikan bahwa pemerintahan yang visioner bisa menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar jargon.

Narasi PSI dan Raja Juli hari ini seolah menjadi cermin: mudah menghakimi ketika tidak memegang kuasa, tapi rapuh ketika diberi amanah. Dan publik berhak mempertanyakan: siapa sebenarnya yang “salah arah”?