“HUKUM RIMBA”

Oleh Dr. Asep Tapip Yani, M.Pd.

(Kepala SMKN 4 Bandung/Ketua Umum DPP AKSI/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Ketika kita mendengar kata hukum rimba maka yang terpikir dalam benak kepala kita adalah hukum yang kuat yang menang dan berkuasa, yang lemah yang kalah dan tertindas. Dan ini senyatanya adalah sebuah sebutan hukum atas yang sebenarnya bukan hukum, dan lebih jauhnya adalah untuk menyatakan sesuatu yang tanpa hukum.

Pemaknaan hukum rimba semacam itu melekat dan telah menjadi pemahaman bersama berbagai strata masyarakat, dari masyarakat elit sampai masyarakat alit.

Adakah sesuatu yang salah dalam pemaknaan itu? Tentu saja tidak, bila kita merujuk pada fungsi dasar bahasa sebagai alat komunikasi berupa simbol bermakna yang disepakati bersama dan disepahami sehingga mampu menyambungkan dua pikiran secara sinergi dan tak terjadi salah arti. Tetapi kalau kita kaji lebih mendalam tentang kedua kata itu berdasarkan fenomena faktual yang berkait dengannya, maka akan kita temukan bahwa sebenarnya kita telah salah menafsirkan kedua kata tersebut.

Hukum adalah norma atau aturan yang berlaku dan berkembang dalam suatu masayarakat tertentu. Sementara rimba adalah hutan belantara yang di dalamnya terdapat seliar-liarnya kehidupan di alam bebas. Di dalamnya bukan tanpa hukum tetapi berlaku hukum luhur yang disebut hukum alam, hukum yang mengutamakan keseimbangan. Di dalam rimba tidak terjadi eksploitasi yang kuat atas yang lemah secara semena-mena. Sebuas-buasnya harimau sang raja penguasa hutan rimba tidak pernah menghabiskan kijang di hutannya hingga punah, secara instinctive harimau memiliki cita rasa untuk menjaga stok mangsanya. Selapar-laparnya kijang tak pernah menghabiskan rumput hingga hutan menjadi gundul mudah erosi, dengan instingnya kijang berpindah-pindah melahap rerumputannya sehingga persediaannya selalu terbarui. Seganas-ganasnya rayap tak pernah menghabiskan kayu hutan hingga rusak tak bersisa, apalagi membabat dan menjualnya ke luar negeri. Di dalam hukum rimba yang dianggap tak ada hukum tak dikenal istilah illegal logging, apalagi HPH yang diplesetkan jadi hak penguasaan alias perambahan bahkan pembabatan hutan habis-habisan. Kedua istilah itu hanya dikenal di dalam lingkungan masayarakat manusia yang mengaku memiliki hukum. Jadi sebenarnya dimana yang tidak ada hukum itu, di rimba raya sana atau di kemasyarakatan kita? Think about it!

Pembaca, apakah kita dapat melakukan perubahan mendasar dalam soal penegakan hukum? Terawangan saya kali ini nampaknya kita menghadapi tantangan berat dalam soal penegakan hukum. Harus ada revolusi dalam penegakan hukum, tak bisa tidak. Evolusi hukum apalagi upaya setengah-setengah hanya akan memperparah keadaan. Take it or leave it, or we lose.