“IMPOR BERAS” LINDUNGI HAM KONSUMEN ATAU PETANI

Oleh Hasbullah Fudail

(Alumni Pertanian UHO Kendari dan Pemerhati HAM)

Kepedihan dan penderitaan yang dihadapi petani kita hari ini khususnya petani padi seperti tikus mati di lumbung padi, karena sebahagian besar tergolong petani gurem (bukan pemilik lahan/pekerja/penyewa). Menurut Peneliti Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Imaduddin Abdullah tingkat kepemilihan lahan petani di Indonesia hanya mencapai 0,8 hektare. Angka ini masih kalah jauh dibandingkan dengan Jepang 1,57 hektare, Korea Selatan 1,46 hektare, Filipina 2 hektare, dan Thailand 3,2 hektare.

Kendala kaum petani muncul saat akan memulai usaha taninya dengan diperhadapkan    permodalan terbatas dan harus mengijon ke para tengkulak berkedok malaikat penaruh harapan. Cara ini dilakukan untuk membeli berbagai sarana produksi (benih, pupuk, sewa traktor, bayar buruh tani, dan lainnya). Ketika dalam masa pertumbuhan untuk pembungaan tanaman padi diperhadapkan kelangkaan pupuk subsidi (an organik) dikhususkan untuk petani padi. Pupuk subsidi ini dimainkan para rentenir pemburu rente keuntungan yang tidak manusiawi. Bukan  rahasia umum bahwa ketika pupuk subsidi dibutuhkan petani, semua menjadi langka, bahkan jika pun ada harganya dipastikan sama dengan pupuk non subsidi. Para rentenir ini sesungguhnya adalah pelanggar HAM atas kelayakan hidup petani untuk terlepas dari pemiskinan secara struktur.

Sementara pabrikan pupuk yang merupakan produksi BUMN (perusaahaan plat merah)  senantiasa menyajikan data bahwa produksi dan distribusi pupuk subsudi untuk pertanian lebih dari cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Bahkan ironi beberapa produsen pupuk ini mampu  mengeskpor pupuk ke luar negeri sementara ketika sangat dibutuhkan petani keberadaannya hilang seperti ditelan bumi tanpa jejak.

Di saat tanda-tanda kebahagiaan telah nampak, berupa padi mulai menguning dan panen pun tiba, petani kembali dirudung masalah karena produksi panen secara bersamaan terjadi  kelebihan penawaran over supply maka menjadi sapi perah para tengkulak untuk mempermainkan harga secara tidak manusiawi. Teori supply and demand (penawaran dan permintaan) yang tidak seimbang meyebabkan harga sangat terpengaruh alias anjlok, keuntungan  hadir di depan mata sirna, hilang karena perilaku tidak manusiawi dari pelanggar HAM sistematis.

Kehadiran negara dalam hal ini Bulog untuk membeli hasil petani dengan harga ekonomi (ada selisih keungtungan) antara modal yang digunakan dengan harga hasil gabah atau beras yang diperoleh sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani. Akan tetapi dengan berbagai syarat yang ditentukan hasil panen tidak memenuhi standar Bulog maka alternatif terakhir harga yang ada dari para rentenir penjajah bangsa sendiri jauh dari harapan petani.

Di tengah sistem pertanian kita khusunya petani padi, sebagian besar masih mengandalkan pertanian non mekanisasi, masih menggunakan tenaga hewan dan manusia dalam pengolahan  budidaya tani mulai dari pembenihan, pengolahan tanah, panen sampai pasca panen. Sistem mekanikasi pertanian modern masih bisa dihitung jari dari total usaha tani di Indoneisa. Contoh kabupaten Karawang sebagai lumbung pangan nasional ataupun petani di seputar Pantai Utara (Pantura) di pulau Barat ketika kita melewati jalan tol, masih bisa menyaksikan tenaga manusia dan beberapa hewan terlibat dalam sistem budidaya pertanian padi.

Sesungguhnya para petani kita yang tetap bertahan di tengah himpitan kebutuhan dan modernisasi kehidupan adalah pahlawan bangsa dalam menyiapkan ketahanan pangan. Sektor pertanian hari ini sudah banyak ditinggalkan orang dan beralih ke sektor industri atau jasa, khususnya generasi muda produktif sudah enggan untuk menjadi petani melanjutkan usaha  orang tuanya karena bekerja di sektor ini identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Sehingga dikhawatirkan jika tidak ada sesuatu kebijakan luar biasa di sektor pertanian tanaman pangan, maka suatu kelak sektor ini akan kekurangan SDM produktif dan produksi tanaman pangan kita akan menghadapi krisis produksi.

Ketersediaan pangan sebagai HAM

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana UUD  1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” demikian juga dalam Deklarasi Roma (1996). Penghidupan yang layak itu standar minimal yang harus yakni terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan maupun lainnya. 

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang UUD 45 mendasari terbitnya Undang-Undang  Nomor. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan  mempunyai arti dan peran yang sangat strategis bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Pangan khususnya beras menjadi kebutuhan dasar atau pokok bagi sebagian besar keberlanjutan hidup masyarakat Indonesia. Ketersedian beras sebagai makanan pokok secara umum harus  terjangkau untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya. Jika tidak tersedia, maka dapat menciptakan kondisi yang mengancam kehidupan, dan karenanya hak atas pangan yang layak adalah hak asasi manusia. Hak atas pangan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu negara harus memprioritaskan pemenuhannya dengan menggunakan segenap sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin terpenuhinya hak atas pangan, negara wajib mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan Pangan sebagai sebuah konsep menekankan pada 4 pilar : [1] Ketersediaan (availability), [2] Pemanfaatan (utility) yang harus memenuhi unsur keamanan dan kemampuan konsumsi manusia, keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat.

Akurasi Data dan Fakta

Sampai saat ini persoalan terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan adalah menyangkut akurasi  data dan fakta. Indikator atau kriteria yang digunakan masing-masing pemangku kepentingan Lembaga Pemerintah terkadang berbeda antara satu dengan lainnya. Kasus ketersedian beras oleh Bulog dan produksi padi dari Kementerian Pertanian maupun lembaga lainnya   menunjukkan lemahnya akurasi data ketersedian beras, produksi beras dan di mana beras itu berada dan sebagainya. Berbagai data yang disajikan ketika diverifikasi secara faktual di lapangan hasilnya tidak sesuai dengan data alias eror.

Menurut data sensus penduduk tahun 2000 dari BPS jumlah penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 mencapai 270.203.917 jiwa. Sementara Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri merilis data terbaru jumlah penduduk Indonesia tahun 2022 tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk Indonesia paling banyak bekerja di sektor pertanian selama tahun 2022 mencapai atau sekitar 1,86 juta orang atau 6,75%  dari total penduduk Indonesia. Dengan jumlah rata-rata keluarga petani dalam satu rumah tangga 4 orang maka total keluarga petani sebanyak hanya 7,48 juta jiwa dari total penduduk Indonesia di luar sektor pertanian sekitar 267,52 juta jiwa.

Sebelumnya, BPS memproyeksikan, produksi beras nasional tahun 2022 bisa naik 720.000 ton atau 2,29 persen jadi 32,07 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2021 yang tercatat 31,36 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi beras setahun sebesar 30,2 juta ton. Artinya, pada tahun ini diperkirakan surplus beras mencapai 1,8 juta ton. Apabila ditambah surplus tahun sebelumnya, jumlah surplus mencapai 5,7 juta ton beras, kata Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh Ismail Wahab dalam keterangan di Jakarta, Minggu 20 November 2022. Harga beras saat ini sedang naik dikarenakan ada kenaikan harga komponen-komponen penyusun harga beras. "Kalau tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga pupuk, setiap tahun harga gabah di musim saat ini (Oktober-Desember) selalu tinggi daripada musim tanam sebelumnya." 

Atas data tersebut Kepala Bulog mempertanyakan faktual beras tersebut ada di mana, karena ketika Bulog ingin membelinya barangnya tidak ada di pasar maupun gudang-gudang swasta. Sementara ketersediaan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) yang ideal 1 juta – 1,2 juta ton  sebelum impor hanya tersedia 300 ton. Artinya data yang ada di Kementerian Pertanian dan Bulog belum ada kesingkronan. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah memutuskan untuk   melakukan impor beras dari luar negeri sebanyak 500 ribu ton demi memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kian kritis, demikian kata Budi Waseso kepala Bulog.

Presiden Jokowi saat Ratas di Istana melanjutkan, di tengah situasi dunia yang masih tidak baik-baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikalkulasi. Ia meminta lembaga dan kementerian untuk bekerja sama, jangan mementingkan ego sektoral. “Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” ujarnya.

Harga komoditas pangan khususnya beras sangat esensial mempengaruhi kestabilan inflasi (kenaikan harga). Jika harga beras naik karena menjadi kebutuhan pokok maka pengeluaran terbesar kebutuhan akan meningkat sehingga akan berdampak ke berbagai sektor kehidupan. Komponen terbesar penyumbang inflasi ketika harga kebutuhan pokok bergerak naik. Dipahami secara umum jika inflasi tinggi maka sesunggunya akan menambah jumlah orang miskin sehingga indikator pembangunan oleh pemerintah dianggap tidak berhasil.

Publikasi Bank Dunia, sesungguhnya harga beras di Indoneia saat ini termasuk paling mahal di Asia Tenggara dikarenakan sistem pertanian dan tata kelolanya (budidaya dan pascapanen) masih tertinggal dari Negara Asean lainnya. Namun menjadi ironi atas mahalnya beras di Indonesia tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan petaninya (tetap miskin) yang diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang tidak menanjak signifikan pada April 2022 hanya mencapai 108,46. Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani kita.

President and Co-Founder Tanihub Group Pamitra Wineka menjelaskan kenapa kebanyakan petani di Indonesia miskin. Sejumlah alasan di balik itu adalah para petani memiliki banyak utang, lahan pertanian kecil, dan pendapatan sedikit karena kapasitas produksi kecil.

Kestabilan harga pangan khususnya beras sangat rentan untuk menjadi komoditas politik karena menyangkut hanyat hidup orang banyak. Di tengah sistuasi menjelang pemilihan umum tahun 2024 (presiden dan DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) maka gonjang ganjing  harga beras  bisa menjadi senjata  bagi kaum oposisi atau pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah untuk bahan kampanye atas kegagalan pemerintah memenuhi unsur Hak Asasi Manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok bangsanya.

Dengan pertimbangan poltik di atas sesungguhnya langkah pemerintah melakukan impor beras  lebih cenderung ingin melindungi HAM konsumen yang mencapai 267,52 juta jiwa daripada petani hanya 7,48 juta jiwa dalam pemenuhan makanan pokok di tengah sistuasi politik yang diperkirakan intensitasnya meningkat menjelang pemilu.

Alternatif Jalan Tengah

Dengan kondisi statistik yang tidak banyak, sehingga keberpihakan kebijakan pemerintah kepada kaum tani hendaknya juga bisa mengangkat derajatnya dari kemiskinan yang semakin mendera. Walau hanya berjumlah 6,75 persen dari total penduduk Indonesia yang ada, akan tetapi perannya dalam menyediakan bahan pangan pokok berupa beras menjadi pahlawan ketahanan pangan dari ancaman stabilitas ekonomi dan pokitik.

Ketika masyarakat konsumen beras secara mayoritas mendapat pemenuhan dan perlindungan HAM atas perlakuan kebijakan impor beras agar tidak terlanggar HAM-nya karena kelangkaan dan meningkatnya harga beras. Maka alternatif jalan tengah, idealnya kelompok marginal petani miskin juga harus mendapatkan proteksi atau kebijakan affirmasi agar Hak Asasinya dapat terpenuhi dari berbagai kendala yang dihadapi dalam sistem budidaya pertanian tanaman padi  dengan kebijakan melalui permodalan, teknologi budidaya, sistem pertanian, pasca panen, pembelian hasil panen yang lebih ekonomis/menguntungkan dan lainnya.

Prediksi masa depan pertanian kita khususnya pertanian pangan akan menjadi suram bahkan dapat menjadi pengimpor terbesar beras, jika pemerintah kurang dukungan kemauan politik (political will) yang berpihak ke sektor pertanian untuk mendorong kemajuan dan modernisasi sektor pertanian. Kebijakan itu berupa dukungan, permodalan, infrastruktur pertanian, teknologi modern, serta perubahan sosial budaya masyarakat tani.