Penulis: Nadhira Azwa Irfani

Nadhira Azwa Irfani
Oleh Nadhira Azwa
Irfani
(Mahasiswi Program
Studi Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Kualitas pendidikan di
Indonesia semakin dipertanyakan. Kita sebagai manusia sudah sewajarnya menuntut
ilmu setinggi mungkin, bahkan jika harus mencarinya sampai ke ujung dunia.
Namun menurut databoks, masyarakat Indonesia yang berusia di atas 15 tahun
lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana. Pada
tahun 2023, tercatat 30,22% siswa di atas 15 tahun memilih untuk tidak
melanjutkan pendidikannya setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sayangnya hanya 10,15% yang memutuskan untuk menempuh pendidikan mereka ke
perguruan tinggi.
Terlepas dari data tersebut,
pemerintah memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai program. Salah satunya, mewadahi
mahasiswa dengan beasiswa ke luar negeri melalui program Indonesian
International Student Mobility Awards (IISMA) yang diresmikan sejak tahun 2021
di bawah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
IISMA sendiri merupakan peluang
yang luar biasa untuk mahasiswa Indonesia yang nanti akan menentukan nasib
Indonesia kedepannya. Program ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu memberikan
hak dan kesempatan untuk dijadikan pijakan bagi mahasiswa Indonesia yang ingin
mengeksplorasi ilmunya ke jenjang internasional. Singkatnya, IISMA salah satu
sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Akan tetapi, IISMA mulai menuai
kontroversi di kalangan mahasiswa bahkan seluruh masyarakat Indonesia dengan
julukan “big source, less impact”. Julukan tersebut diberikan bukan dengan
cuma-cuma, faktanya pada tahun 2020-2022 anggaran untuk program IISMA mencapai
399,43 miliar, angka tertinggi anggaran merdeka belajar kampus merdeka menurut
Goodstats. Pasalnya banyak pendidikan di Indonesia belum merata, Bahkan bisa
kita lihat dari jangkauan penerima beasiswa tersebut, sebagian besarnya adalah
masyarakat menengah ke atas. Target jangkauan IISMA memang tidak dibatasi untuk
golongan nterpilih, semua golongan memiliki kesempatannya.
Namun dilihat dari urgensinya,
rasanya kurang ada kepentingan yang mendesak serta malah menunjukan kesenjangan
hak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi bagi para mahasiswa menengah ke
bawah. bahkan hal tersebut diperburuk dengan banyaknya mahasiswa penerima
beasiswa yang terpilih, mengunggah ke khalayak ramai melalui media sosial
mereka dengan menunjukan kehidupannya yang terkesan menghambur-hamburkan biaya
yang didapatkan dari pemerintah.
IISMA sendiri mempunyai tahapan
dan seleksi yang ketat, juga diperlukan banyak biaya untuk persiapan
dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti tes TOEFL atau IELTS, pembuatan
passport, SKBN, SKCK, Visa, Apostille, EPT, dan biaya lainnya. Menurut akun X
@nottolatte kurang lebih biaya yang diperlukan untuk persiapan pendaftaran
program beasiswa IISMA adalah 2,8 juta rupiah. Tentunya kalangan menengah ke
atas mempunyai posisi yang lebih diuntungkan, mereka tidak merasa keberatan
mengeluarkan banyak biaya hanya untuk persiapan pendaftarannya, bahkan mereka
akan memiliki kesempatan dan peluang besar untuk lolos karena faktor pengalaman
dan pengetahuan yang lebih unggul.
Kebanyakan dari mereka akan
mengikuti kelas-kelas berbayar untuk mendapatkan tips dan trik melewati
berbagai tahap penerimaan, biasanya kelas tersebut akan memberikan pengalaman
sang moderator mengenai tes wawancara dan bagaimana cara menghadapinya. Maka
tidak heran mengapa kalangan menengah ke atas cenderung memiliki peluang yang
lebih tinggi untuk mendapatkan program IISMA.
Lalu bagaimana dengan kalangan
menengah ke bawah? Mereka seharusnya juga memiliki peluang dan kesempatan
belajar yang sama. Kesempatan tersebut hanya bisa digapai dengan kerja keras
berkali-kali lipat dari yang lain. Wajar jika masyarakat berpikir bahwa program
IISMA hanya memberikan kesempatan pada masyarakat menengah ke atas.
Aspek-aspek tersebut menjadi
kritik keras terhadap pemerintah aliansi pendidikan. Pasalnya efektifitas dari
program ini mulai dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia, seperti yang
dikatakan oleh @caleeida pada akun X nya “Dari semua program beasiswa atau
exchange ya memang gue paling gak sreg sama IISMA. Barrier to entry jelas bias
dan tinggi buat kelas menengah ke bawah. Target gak tepat dan impact minim,
which is okay kalo negara ini bukan negara miskin. The thing is, it is,”
Hak pemerataan pendidikan bagi
semua kalangan akan terpenuhi, jika pemerintah bisa memberikan kesempatan
menuntut ilmu yang sama bagi semua kalangan. Namun nyatanya kalangan menengah
ke atas lebih diuntungkan dari banyak aspek. Menurut Survei Sosial Ekonomi
Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret
2021, menginformasikan bahwa usia 18-23 tahun, 21%nya memiliki akses ke
perguruan tinggi. Bahkan pembagiannya pun tidak merata, kalangan terbawah hanya
mencapai 10%, sedangkan kalangan teratas mencapai angka 50% yang dapat
melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi.
Anggaran yang dikeluarkan
memang sangat besar, namun biaya untuk mendaftarnya pun juga besar, maka sangat
disayangkan pembagian program ini menjadi tidak merata. Anggaran 400 miliar
jadi terasa sia-sia karena yang mendapatkannya pun orang-orang yang bisa
membiayai sekolah mereka dengan cukup, bahkan anggaran tersebut bisa
menyekolahkan siswa yang tidak mampu secara finansial untuk melanjutkan
sekolahnya.
Dengan demikian, IISMA belum
bisa menjadi program yang efektif, karena manfaat yang diberikan lebih banyak
didapatkan oleh kalangan menengah ke atas. Pemerintah harus bisa membentuk
kebijakan yang dapat memudahkan kalangan menengah ke bawah memiliki peluang
besar untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Seperti mengurangi atau bahkan
menghilangkan semua biaya pendaftaran agar tidak menjadi penghambat bagi
kalangan menengah ke bawah, melakukan kampanye kepada daerah-daerah terpencil
agar penyampaian informasi mengenai program akan merata, menyediakan program
bimbingan yang dapat dijangkau seluruh kalangan.
Selain itu, sebaiknya sebagian
anggaran IISMA dialokasikan ke program pendidikan Indonesia yang memiliki
urgensitas yang lebih tinggi. Pemerintah juga seharusnya menuntut para awardees
untuk memberikan dampak nyata bisa dengan bentuk proyek sosial, pendidikan,
maupun yang lainnya agar anggaran yang dikeluarkan tidak terkesan
dihambur-hamburkan namun juga memiliki kontribusi yang besar dari para alumni
IISMA.