“MENUJU PEMILU 2024: SAATNYA MEMBANGUN DEMOKRASI BERDASARKAN GAGASAN BUKAN PENCITRAAN”

Oleh Muhamad Fikri Abdilah

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia dimana kedaulatan sepenuhnya di pegang oleh rakyat. atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Namun realitanya akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia menurun di tambah putusan MK yang cacat secara konstitusi sehingga muncul istilah politik dinasti. Yang jadi pertanyaan apakah dengan adanya pemilu 2024 demokrasi Indonesia menjadi lebih baik ?

Pemilu merupakan instrumen utama demokrasi yang memainkan peran sebagai alat sirkulasi elit dan kepemimpinan sekaligus medium aktualisasi hak dan kewajiban politik seluruh warga negara dalam gerak laju pelaksanaan pemilu. apa yang menjadi prinsip universal demokrasi menemukan momentum aktualisasinya, daulat rakyat hak asasi manusia kebebasan sipil serta musyawarah mufakat.

Beberapa tahun kebelakang Indonesia mengalami penurunan demokrasi. Ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut sebagaimana yang dijabarkan oleh gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto dalam seminar nasional Lemhannas RI tentang pemilu 2024. berapa diantaranya laporan rutin The Economist Intelligence Unit (EUI) indeks demokrasi Indonesia dan 2021 demokrasi report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil pluralisme dan fungsi pemerintahan penurunan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat. Menurut pengukuran EIU demokrasi indeks Indonesia berada dikategori “flawed democracy” dengan skor 6,71 menempati urutan ke 52 di dunia dari total 165 negara. Tidak secara keseluruhan demokrasi Indonesia itu buruk sebagaimana merangkum dari EIU Democraci Index dan Freedom In The World sudah ada beberapa indeks demokrasi Indonesia yang dinilai sangat baik yaitu fungsi pemerintah partisipasi politik proses pemilu dan pluralisme.

Sebagai warga negara Indonesia (WNI) kita pasti menginginkan demokrasi Indonesia lebih baik sesuai konstitusi . Maka harus ada peningkatan dari segi kualitas sebagai pemegang negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Artinya di pemilu 2024 saat nya Indonesia harus memiliki isi demokrasi itu berdasarkan gagasan bukan pencitraan sebagaimana yang kita harapkan demokrasi Indonesia menjadi berkualitas.

Pemilihan umum (pemilu) 2024 semakin mendekat, dan kini saatnya bagi kita sebagai masyarakat untuk merenungkan esensi sejati dari demokrasi. demokrasi seharusnya lebih dari sekedar pesta politik atau pencitraan ini adalah panggilan untuk membangun pondasi yang kokoh didasarkan pada gagasan dan visi yang mencerahkan bukan sekedar permainan kekuasaan. Timbul pertanyaan, gagasan yang dimaksud itu seperti apa?

Gagasan mendasar demokrasi, demokrasi sejati bukan hanya soal memilih pemimpin tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ini adalah sistem yang membutuhkan ruang bagi beragam perspektif dan gagasan untuk berkembang memberikan kesempatan bagi semua suara didengar dan dipertimbangkan dan dihargai. Ada kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat ikut terlibat. Seorang pemimpin harus membawa gagasan yang kongkrit, sehingga masyarakat pun bisa menilai jalan pikiran dari pemimpin tersebut, masyarakat menilai secara rasional bukan karena uang dan pencitraan nya. Masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan nasib bangsa ini ke depan.

Kita semua ingin pemilu 2024 menjadi momentum memilih pemimpin yang baik, yang dapat menaruh harapan masyarakat kecil kepada pemimpin dengan tujuan kehidupan yang lebih baik. Maka dalam mencapai hal tersebut ada beberapa fase yang harus dilakukan Seperti penguatan demokrasi, dalam penguatan demokrasi harus di perkuat pula dengan memperbaiki budaya politik pencitraan, yang hanya baik dan turun ke masyarakat saat tahun tahun kampanye. Jika budaya politik seperti ini masih terus berlanjut maka demokrasi kita akan stagnan. maka di perbaiki dengan gagasan yang harus direalisasikan. Kemudian masyarakat publik diberikan kesempatan jika pemerintah tidak menjalankan gagasannya.

Pemahaman politik masyarakat hingga saat ini masihlah kurang. Hal ini dikarenakan masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik bukan merupakan tanggung jawab mereka melainkan tanggung jawab pemerintah saja. Sehingga dalam realitanya tidak sedikit masyarakat yang bersikap apatis terhadap jalannya berbagai event pesta demokrasi di Indonesia. Tentu saja hal ini akan berdampak pada partisipasi politik masyarakat. Maka harus ada upaya pemerataan edukasi politik kepada masyarakat terkhusus kepada mahasiswa/pelajar agar tertanam jiwa yang cinta terhadap tanah air, paham ideologi Pancasila, memiliki daya intelektual yang kritis sehingga akan lahir generasi pemimpin bangsa yang berkualitas.

Gagasan lebih penting dari pencitraan, menuju pemilu 2024 kita harus memilih berdasarkan pada substansi ide gagasan dan rencana aksi yang dibawakan oleh kandidat, bukan sekedar janji manis dan harapan palsu kepada masyarakat. kandidat yang memiliki gagasan kuat, rencana yang terukur serta komitmen untuk menjalankan janji-janji kampanye dengan jujur dan bertanggung jawab merupakan inti dari sebuah demokrasi yang sehat.

Dalam berdemokrasi harus ada keterbukaan transparansi dan akuntabilitas sebuah pemerintahan yang demokratis harus berakar pada keterbukaan dan transparansi kandidat harus siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit menyediakan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada publik serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di masa lalu dan masa depan.

Dalam konteks pemilu masyarakat kalangan bawah biasanya menjadi sasaran objek para calon dalam berkampanye, muncullah istilah “pro wong cilik” artinya memprioritaskan masyarakat kecil. Hal ini tentu baik jika betul ingin membantu masyarakat kecil untuk lebih sejahtera, masyarakat di pedalaman dan di pelosok desa memiliki hak yang sama Dengan masyarakat yang hidup di perkotaan. Prinsip keadilan harus di tegakkan. Seoarang wakil rakyat tidak hanya turun ketika membutuhkan suara rakyat saat pemilu, tapi menyuarakan suara rakyat kecil untuk kesejahteraan.

Masyarakat harus memiliki komitmen dalam memilih dan memberikan hak suara, karena menentukan arah nasib bangsa kedepannya. Memilih sesuai dengan hati nurani bukan karena paksaan dari orang yang memberikannya uang untuk sesuap nasi. masyarakatlah yang memiliki kedaulatan, maka jangan di kotori kedaulatan tersebut dengan politik uang, dalam kata lain pencitraan. Jika hal ini terus di terjadi maka sama saja membuka peluang terjadinya korupsi besar besaran. Komitmen untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani, rasional, visi misi nya jelas dan memiliki gagasan untuk membawa Indonesia ke arah lebih baik . Dengan demikian kolaborasi baik antara masyarakat dengan pemerintah pasti akan melahirkan demokrasi yang baik.

Sebagai kata penutup, demokrasi berdasarkan gagasan tidak sepenuhnya menjamin demokrasi Indonesia lebih baik, tetapi memilih pemimpin dengan berdasarkan gagasan sudah mencirikan masyarakat yang memilih secara rasional, tidak berdasarkan politik pencitraan maupun politik uang. Dengan demikian nilai demokrasi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik dan berkualitas.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Nama penulis adalah Muhamad Fikri Abdilah yang lahir di bogor tepatnya di Tamansari dibawah kaki gunung salak. Saat ini penulis menempuh pendidikan studi di Institut Ummul Quro Al Islami Bogor dengan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penulis merupakan aktivis di berbagai organisasi terutama yang sedang di rintis di Sinergitas IDC (Intelligence Dakwah Comunity) sebagai ketua.

Penulis juga bergelut menjadi aktivis politik dikampus dan bercita-cita menjadi pengamat politik suatu saat nanti. Sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran. menulis, publik speaking dan update dalam berita merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Dan penulis berharap dapat berkiprah lebih banyak dan bermanfaat di dunia politik dan jurnalistik.