Penulis: Galih Barmadi Putra, S.T.P., Gr.

Galih Barmadi Putra, S.T.P., Gr.
Oleh Galih Barmadi Putra, S.T.P., Gr.
(Guru SMKN 1 Bojongpicung)
Saran dan prasarana di Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) menjadi hal yang sangatlah penting, selain untuk
menunjang pembelajaran, sarana dan prasarana di suatu SMK sering kali menjadi
acuan seberapa bagus SMK tersebut dan menjadi daya tarik bagi calon siswa yang
akan melanjutkan sekolah ke SMK tersebut. Keberhasilan SMK dalam menciptakan
lulusan yang kompeten dipengaruhi juga oleh sarana dan prasarana di SMK
tersebut, yang sering kali lulusan SMK itu tertinggal dari dunia usasa dan
dunia industri karena adanya kesenjangan sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Kesenjangan tersebut yang
membuuat lulusan SMK banyak tidak terserap oleh dunia usaha dan dunia industri
karena lulusan SMK dianggap tidak menguasai peralatan yang ada di dunia usaha
atau dunia industri.
Peningkatan kualitas pembelajaran
vokasi menuntut pemenuhan sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri. Pemutakhiran sarana dan prasaran ini harus
berawal dari peta kompetensi dalam kurikulum yang berlaku dan dipadupadakan
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengingat perkembangan
teknologi, digitalisasi industri, dan penerapan standar mutu global dalam
segala bidang berlangsung demikian cepat, maka secara berkala perlu
dilakukannya penyusuaian dan pemutakhiran sarana dan prasarana SMK agar
pembelajaran berbasis praktik dapat berlangsung.
Sejalan
dengan program Asta Cita dari Bapak Presiden Parbowo Subianto yang salah
satunya adalah mengedepankan swasembada pangan dan swasembada energi, akan
mendatangkan banyak investor dikedua sektor tersebut dan akan banyak pula
membuka lapangan kerja yang berimbas pada SMK untuk menyediakan atau
menciptakan lulusan yang kompeten pada kedua sektor tersebut. SMK dalam hal ini
yang akan menghasilkan lulusan siap kerja perlu beradaptasi dengan dunia usaha
dan dunia industri, seperti menyelaraskan kurikulum dengan kompetensi yang
dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Selain penyelarasan kurikulum,
pemutakhiran sarana dan prasana juga diperlukan karena seringkali peralatan SMK
tertinggal dari dunia usaha dan dunia industri yang menyebabkan terjadinya
ketimpangan antara kompetensi yang ada di sekolah berbeda dengan kompetensi
yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.
Pemutkhiran sarana dan prasarana
SMK tidak serta merta terjadi begitu saja, diawali dari penyusunan dokumen
standar sarana dan prasaran yang diinisiasi oleh Direktorat SMK dengan membuat
tim yang berisi dari berbgai kalangan seperti guru yang berperan langsung dalam
menyampaikan kompetensi kepada siswa dan yang mengetahui apa yang terjadi
dilapangan terkait kebutuhan sarana dan prasarana, praktisi pendidikan yang
berperan dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan standar sarana
dan prasarana, serta dunia usaha dan dunia industri yang berperan dalam pemberi
masukan terkait standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh dunia usaha
dan dunia industri. Penyusunan dokumen tersebut berlandaskan kepada kompetensi
yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, sehingga diharapkan
lulusan SMK dapat langsung bekerja atau banyak diserap oleh dunia usaha dan
dunia industri, yang selanjutnya dokumen tersebut dapat menjadi acuan bagi
seluruh SMK yang ada di Indonesia maupun SMK yang ada di luar negeri.
Indonesia sendiri memiliki
sekitar 15.000 SMK negeri dan swasta dengan jumlah siswa kurang lebih 5 juta,
dengan jumlah tersebut membuat karakteristik setiap SMK berbeda-beda. Ada SMK
yang telah berstandar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga SMK dapat
leluasa dalam mengelola keuangan sehingga berimbas pada pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasara yang dapat menyesuaikan dengan dunia usaha dan dunia
industri. Ada pula SMK yang berstandar TeFa
(Teaching Factory) dimana standar sarana dan prasaran SMK telah disesuaikan
dengan dunia usaha dan dunia industri, dan ada pula SMK yang sarana dan
prasananya di bawah standar. Oleh sebab itu perlu adanya pemerataan terkait
standar sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh SMK.
Banyak
cara dalam memenuhi standar sarana dan prasarana SMK, selain memanfaatkan
bantuan dari pemerintah dengan jumlah kemampuan yang terbatas pula, salah
satunya melalui CSR (Corporate Social
Responsibility) dimana dapat dilakukan sebagai salah satu MoU dengan perusahaan. Dengan memanfaatkan hal
tersebut akan menjadi win win solution
dimana sekolah mendapat manfaat bantuan sarana dan prasarana, perusahaan
sebagai pemberi bantuan mendapat manfaat tenaga kerja yang siap pakai, sehingga
tidak memerlukan pelatihan kembali calon tenaga kerja yang baru.
Dengan pemutakhiran sarana dan
prasarana SMK diharapkan menjadi solusi dimana perkembangan teknologi yang
begitu pesat berpengaruh terhadap dunia usaha dan dunia industri, sehingga SMK
dapat meluluskan siswa dengan yang kompetensi sesuai dengan dunia usaha dan
dunia industri butuhkan.