Penulis: Ramdan Nugraha, S.Pd. Gr.

Ramdan Nugraha, S.Pd. Gr.
Oleh Ramdan Nugraha, S.Pd. Gr.
(Guru SMK Negeri 2 Leles Cianjur)
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 dan 2 tahun lalu menjadi angin
segar bagi guru honorer di Indonesia, baik yang mengajar di sekolah negeri
maupun swasta. Semua bersemangat untuk mendapatkan status yang lebih baik yaitu
Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berbeda dengan seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka untuk umum, seleksi PPPK
dikhususkan untuk pendaftar yang berstatus honorer dan terdaftar di Dapodik.
Hal ini tentu menambah peluang karena persaingan hanya akan terjadi di
lingkungan mereka sendiri, namun pada praktiknya tidak demikian.
Dari pengamatan penulis, di beberapa tempat ternyata formasi terisi oleh
mereka yang sudah tidak aktif mengajar lagi namun terdaftar di dapodik
(penumpang gelap). Di antaranya ada yang sudah bertahun-tahun bekerja di luar
dunia pendidikan, ada yang menganggur, dan sebagainya. Hal ini tentu menjadi
pukulan berat bagi mereka yang senantiasa mengabdikan dirinya di tempat
tersebut.
Yang paling terkena dampak dari hal tersebut adalah guru honorer yang
berada di sekolah negeri. Selain harus bersaing dengan para pemilik sertifikat
pendidik, mereka juga harus bersaing dengan "penumpang gelap"
Dapodik. Sungguh ironis namun hal ini terjadi. Seleksi yang seharusnya menjadi
kesempatan besar bagi mereka yang aktif mengajar, namun diambil oleh mereka
yang sudah tidak aktif.
Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi para pemangku
kepentingan untuk mengatasi hal tersebut. Operator dan Kepala Sekolah menjadi
pihak yang paling berperan karena dapat melihat langsung kondisi sekolah
mereka. Jangan sampai para "penumpang gelap" bebas menumpang data
tanpa ada peranan di sekolahnya.