“SEMOGA YANG TERAKHIR”, YANA MULYANA OTT KPK DI JAWA BARAT

Oleh Hasbullah Fudail

Entah bahasa apa lagi yang harus disampaikan ketika ada pejabat publik/politik (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Politisi, Pejabat Pemerintah, Pengusaha) tersandung dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setiap ada Politisi, Pejabat Gubernur, Bupati/Walikota yang menjadi pasien OTT KPK, maka bahasa lazim pembenaran yang disampaikan “Semoga Yang Terakhir” agar tidak ada lagi tokoh publik yang terjaring oleh KPK karena korupsi.

Bahasa “Semoga Yang Terakhir” juga kerap kali disampaikan oleh pejabat publik ketika terjadi  bencana atau kelalaian yang menyebabkan kerugian materil ataupun menimbulkan kematian yang banyak seperti kejadian beberapa kali ketika kilang Pertamina terbakar. Bahasa ini menjadi  doa dan harapan agar peristiwa yang menyedihkan tidak berulang, walau realitasnya tidak akan pernah menjadi yang terakhir karena akan selalu ada episode berikutnya, hanya tingkat derajat dan polanya saja yang berbeda.

Menanggapi atas kasus Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkena OTT KPK, Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat meminta agar Kepala Daerah lainnya di Jawa Barat tetap menjaga integritas. Ia berharap OTT terhadap Yana Mulyana itu “Semoga Terakhir” Pimpinan Daerah di Jawa Barat yang kena kasus korupsi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku prihatin dan  juga memastikan layanan publik di Kota Bandung tetap berjalan. Sebagai gubernur dan mantan Wali Kota Bandung saya sangat prihatin, saya sangat sedih dan susah diceritakan perasaannya. Sebagai kedinasan sangat prihatin," kata Ridwan Kamil usai kunjungan di Pasar Kosambi, Sabtu (15/4/2023).

Dengan kondisi faktual hari ini, harapan “Semoga Yang Terakhir” dalam kasus OTT KPK bagi kasus korupsi di Jawa Barat, penulis masih sangat pasimis dengan beberapa asumsi  pertimbangan:

1.         Sistem Politik dan Budaya Korupsi

Dalam sistem politik melalui pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati Walikota dan legislatif  dengan biaya politik yang sangat besar tanpa atau ketiadaan sanksi hukum yang berat, maka perilaku korupsi oleh Pejabat Publik di Indonesia terkhusus di Jawa Barat belum bisa bebas korupsi. Dengan sistem seperti sekarang, tinggal menunggu nasib baik atau sial yang akan menimpa setiap pimpinan daerah, karena hampir semua tatanan yang ada sangat terbiasa dengan berbagai cara penyimpangan terjadinya korupsi.

Pemilu yang ada saat ini memperlihatkan bagaimana pembiayaan politik yang tidak sedikit  mulai pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Legislatif. Bahkan pemilihan setingkat Kepala Desa, RW dan RT saat ini, khususnya di kota besar sudah tidak bisa dilepaskan dengan money politik sebagai syarat agar bisa dipilih oleh rakyat secara mayoritas.

Selain itu budaya bangsa Indonesia yang sangat kental dengan kekeluargaan menjadi salah satu pemicu awal budaya korupsi yakni Kolusi dan Nepotisme. Pejabat publik yang mempunyai kewenangan pasti akan memprioritaskan kelompoknya baik itu marga, sesama alumni, kesukuan dan lainnya.

2.         Korupsi Kolaborasi ASN, Pengusaha, Politisi

Hampir semua pelaku yang tertangkap Korupsi di KPK pada umumnya melibatkan tiga unsur yaitu Aparatur Sipil Negara, Politisi, dan Pengusaha. Para ASN yang mempunyai jabatan strategis melakukan kerja sama dengan pengusaha yang merupakan titipan dari kaum politisi (berjasa dalam pemenangan Pemilihan Presiden, Gubernur Maupun Bupati/Walikota) untuk memenangkan tender proyek baik secara penunjukan langsung maupun sistem lelang yang bisa diakali.

Ada juga beberapa pimpinan daerah melakukan korupsi dengan memanfaatkan pengisian jabatan srategis di birokrasi pemerintahan. Orang-orang yang menjadi bagian dari tim sukses pemenangan atau mereka yang bisa melakukan setoran berupa materi maka akan mendapatkan posisi di jabatan struktural pemerintahan yang ada, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

3.         Bupati/Walikota Terbanyak Kasus Korupsi

Kasus Yana Mulyana bukanlah Walikota pertama Bandung yang menjadi pesakitan KPK, Walikota sebelumnya Dada Rosada juga terlibat kasus Bansos. Bahkan khusus di Jawa Barat kasus korupsi yang sudah terjaring oleh KPK maupun Kejaksaan terdiri: Walikota Banjar, Walikota Tasikmalaya, Bupati Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Subang, Walikota Bekasi, Bupati Bekasi, Bupati Bogor, Walikota Cimahi, Bupati Bandung Barat, Bupati Cianjur, Bupati Karawang. Hampir 50% atau setengan pimpinan daerah di Jawa Barat pernah terbelit dengan kasus korupsi. Ini mungkin daerah provinsi yang paling banyak pimpinan daerah yang terlibat kasus korupsi yang ditangani KPK.

Menjadi menarik untuk jadi kajian, apakah budaya suatu daerah berkorelasi dengan tingginya angka korupsi yang ditangani KPK? Silakan para kaum akademisi atau perguruan tinggi untuk mengkajinya secara ilmiah agar menjadi cacatan untuk mengurangi budaya korupsi di suatu daerah.

Dengan kondisi sistem politik serta budaya bangsa Indonesia saat ini tetap terjadinya korupsi  di segala lini kehidupan dan dibiarkan seperti saat ini, maka harapan untuk “Semoga Yang Terakhir” kasus korupsi pada Bupati atau Walikota atau pejabat publik lainnya di Jawa Barat seperti harapan Kang Emil menjadi sesuatu fatamorgana, kabur alias remang-remang.

Untuk optimis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, maka perbaikan sistem politik dalam  pemilihan presiden, gubernur, bupati/walikota dan legislatif harus dilakukan perubahan, pemberian sanksi hukum maupun sosial yang berat serta menghilangkan praktek-praktek Kolusi dan Nepotisme yang ada dalam masyarakat dengan mendorong profesionalisme berbagai kalangan yang berintegritas.