“Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Jalan Menuju Pendidikan Bermutu”

Oleh Aura Vista Prasasti

(Mahasiswa Pascasarjana MPI 2B UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Pendidikan yang bermutu merupakan impian setiap bangsa. Dalam konteks Indonesia, upaya mewujudkan pendidikan berkualitas tidak terlepas dari pentingnya sistem yang mampu menjamin mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun Standar Nasional Pendidikan telah dirumuskan, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Di sinilah sistem penjaminan mutu memegang peran sentral. Sistem ini hadir sebagai alat kontrol sekaligus perencana agar pendidikan tidak hanya berjalan, tetapi berkembang menuju arah yang lebih baik. Melalui kerangka sistematis dan terintegrasi, sistem penjaminan mutu diharapkan mampu memastikan bahwa setiap proses pendidikan berada pada jalur yang tepat. Berikut merupakan empat bahasan yang berkaitan dengan system penjaminan mutu Pendidikan:

Pertama, mutu pendidikan tidak bisa dilihat semata dari hasil akhir, tetapi juga dari input, proses, hingga outcome yang dihasilkan. Input yang baik ditandai dengan tersedianya sumber daya manusia, sarana, serta visi dan motivasi yang kuat. Proses pendidikan yang bermutu menuntut suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Sementara itu, output dan outcome terlihat dari hasil belajar siswa dan ketercapaian kompetensi lulusan. Dalam hal ini, penjaminan mutu berbeda dari kontrol mutu. Penjaminan mutu bersifat preventif (berusaha menjamin kualitas sejak awal proses pendidikan berlangsung). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari organisasi, kebijakan, dan proses yang dirancang untuk mengatur dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Kedua, dasar kebijakan pengembangan sistem ini tertuang dalam UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memegang tanggung jawab penting dalam menjamin mutu pendidikan. Namun, tanggung jawab itu tidak berdiri sendiri. Masyarakat dan satuan pendidikan turut andil dalam memastikan mutu terlaksana. Untuk pendidikan dasar dan menengah, kebijakan dituangkan dalam Permendikbud No. 28 Tahun 2016. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, Permenristekdikti No. 61 dan 62 Tahun 2016 menjadi acuan utama. Semua regulasi ini menyatu dalam semangat perbaikan berkelanjutan untuk menjawab dinamika perubahan global.

Ketiga, Pada tingkat dasar dan menengah, sistem penjaminan mutu dibagi menjadi dua: internal (SPMI) dan eksternal (SPME). SPMI dijalankan oleh satuan pendidikan melalui lima tahap: pemetaan mutu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu. Tujuannya adalah membangun budaya mutu yang mandiri di setiap sekolah. Sementara itu, SPME dilaksanakan oleh lembaga eksternal seperti BAN-S/M dan BSNP untuk menilai pencapaian mutu melalui akreditasi. Ketiga indikator keberhasilan SPMI: keluaran, hasil, dan dampak menjadi tolak ukur peningkatan mutu pendidikan. Kunci suksesnya terletak pada partisipasi aktif kepala sekolah, guru, dan seluruh pemangku kepentingan.

Keempat, perguruan tinggi sebagai pencetak generasi unggul memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga mutu. Untuk itu, SPMI menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Sistem ini berjalan melalui siklus PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu. Evaluasi hasil pelaksanaan dilakukan secara rutin dan menjadi bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen. Selain SPMI, mutu pendidikan tinggi juga dijamin melalui akreditasi oleh BAN-PT atau LAM (SPME). Semua kegiatan penjaminan mutu didukung oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai basis informasi nasional yang memuat kinerja program studi dan perguruan tinggi.

Natizah, Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan fondasi penting dalam upaya menciptakan pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari input, proses, dan outcome yang terintegrasi. Kebijakan penjaminan mutu yang dirancang pemerintah bertujuan mendorong keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat.

Tulisan ini di sarikan pada bahan ajar mata kuliah Pengawan dan Evaluasi Pendidikan Part 14 Dosen pengampu : Prof. Dr. H. A. Rusdiana, Drs., M.M.

**)Link bahan 9ajar:https://digilib.uinsgd.ac.id/65274/1/BUKU%20AJAR%20PENGAWASAN%20EVALUASI%290PENDIDIKAN.pdf