**Dosen Otoriter dan Beban Terselubung bagi Mahasiswa**

Fenomena dosen otoriter di perguruan tinggi bukanlah cerita baru, tetapi dampaknya kian terasa ketika otoritas akademik berubah menjadi alat tekanan. Dosen yang seharusnya berperan sebagai pendidik dan pembimbing justru kerap memposisikan diri sebagai penguasa kelas, menuntut kepatuhan mutlak tanpa ruang dialog. Akibatnya, mahasiswa tidak lagi diperlakukan sebagai subjek pembelajar, melainkan sekadar objek yang harus menuruti kehendak.

Salah satu bentuk paling problematik adalah pembebanan kegiatan di luar konteks akademik yang wajar, seperti dosen yang mengadakan seminar atau yang lainnya demi kepentingan pribadi dengan memungut biaya dari mahasiswa, disertai ancaman bahwa nilai tidak akan keluar atau kelulusan tertunda jika menolak. Mahasiswa dipaksa mengikuti seminar atau acara tertentu dengan dalih kewajiban akademik, padahal pelaksanaannya sarat kepentingan non-akademik. Lebih ironis lagi, mahasiswa diwajibkan membayar demi “mensukseskan” acara tersebut yang sering berlangsung dari pagi hingga malam tanpa konsumsi apapun dari penyelenggara dan tanpa benefit berarti bagi peserta, seakan-akan biaya pendidikan yang sudah dibayarkan belum cukup. Pihak penyelenggara pun tak berkutik karena itu murni keinginan pribadi. Praktik ini bukan hanya membebani secara finansial, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam dunia pendidikan tinggi.

Persoalan semakin pelik ketika kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari libur. Waktu istirahat mahasiswa, yang semestinya menjadi ruang pemulihan fisik dan mental, dirampas atas nama kewajiban. Alih-alih mendapatkan pengalaman akademik yang bermakna, mahasiswa justru menghadapi kelelahan dan kejenuhan. Lebih buruk lagi, acara yang dipaksakan itu sering kali tidak berjalan sesuai dengan rundown yang telah ditetapkan, menunjukkan lemahnya profesionalisme dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Sikap otoriter semacam ini mencederai esensi pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nalar kritis, kebebasan akademik, dan etika. Ketika dosen menyalahgunakan kewenangan, relasi akademik berubah menjadi relasi kuasa yang timpang. Mahasiswa takut bersuara karena khawatir berdampak pada penilaian atau kelulusan, sementara praktik yang tidak adil terus berulang.

Sudah saatnya perguruan tinggi meninjau ulang budaya akademik yang memberi ruang pada otoritarianisme. Dosen perlu diingatkan bahwa kewenangan akademik bukanlah legitimasi untuk membebani atau mengeksploitasi mahasiswa. Pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menindas; mendidik dengan keteladanan, bukan dengan paksaan. Jika kondisi ini dibiarkan, kampus bukan lagi ruang pembentukan intelektual dan karakter, melainkan sekadar panggung kuasa yang jauh dari nilai keadaban.

Kang Bewoks