"BAHAYA HOAKS DI MEDIA SOSIAL: ANCAMAN TERSEMBUNYI MENUJU PEMILU 2024!"
Penulis: Dede Alpin
Dede Alpin
Oleh Dede Alpin
Di era digital saat ini, Media Sosial bukan hanya
sekadar penyampai informasi, melainkan juga menjadi tempat pembentukan opini
publik. Kita tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga terjebak dalam
labirin hoaks yang meresahkan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli,
"Informasi adalah kekuatan." Namun, pertanyaannya, "Apa yang
terjadi ketika informasi itu salah?"
Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, kebenaran
informasi memegang peran krusial, Karena mampu menciptakan pergeseran opini dan
mengubah arah perpolitikan. Sayangnya, Media Sosial yang seharusnya menjadi
platform untuk memahami keberagaman opini, malah terjerat dalam perang
informasi penuh tipu daya. Pemilu sebagai panggung utama perdebatan dan
perbedaan, kini rentan terhadap serangan hoaks. Situasi ini menimbulkan
tantangan serius dalam menjaga integritas dan kualitas proses demokrasi di
tanah air.
Dalam menghadapi kompleksitas bahaya hoaks,
khususnya menjelang Pemilu 2024, kita perlu memahami bagaimana media sosial,
sebagai salah satu aktor utama, menjadi sarang penyebaran informasi yang salah.
Filter Bubble, fenomena di mana individu hanya terpapar pada pandangan dan
opini sejalan dengan keyakinan, menciptakan lingkungan di mana hoaks dapat
menyebar tanpa hambatan. Indonesia, dengan keberagaman politik dan sosialnya,
terperangkap dalam gelembung opini yang seringkali menyulitkan melihat gambaran
yang lebih luas.
Penelitian Allcott dan Gentzkow (2017) menyoroti bahwa
berita palsu lebih mungkin tersebar di lingkungan terisolasi secara
informasional. Terpapar pada sudut pandang yang sama membuat kita rentan
terhadap manipulasi informasi. Dalam konteks Pemilu 2024, di mana setiap suara
memiliki dampak besar, pemahaman yang terdistorsi dapat merugikan proses
demokrasi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah
mengidentifikasi total 101 isu hoaks yang beredar mengenai Pemilu sejak Januari
2023 hingga 26 Oktober 2023. "Sepanjang 2022 hanya terhadap 10 hoaks
Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu
hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks
dibandingkan tahun lalu," tutur Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam
Konferensi Pers Awas Hoaks Pemilu! Di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta
Pusat, Jumat (27/10/2023).
Menteri Budi Arie menegaskan
Kementerian Kominfo bersiap merespons penyebaran hoaks terkait Pemilu yang
belakangan meningkat. "Penyebaran hoaks dan disinformasi, meski beragam,
dapat ditemukan di beragam media sosial. Catatan kami menunjukkan penyebaran
hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform
Facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten
kepada pihak Meta,” ujarnya.
Selain itu, kondisi ini harus menjadi perhatian
bersama, karena keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan
kualitas demokrasi, tetapi juga berpotensi memecah belah bangsa. "Sebagai
salah satu bentuk information disorder, akibatnya Pemilu yang seharusnya menjadi
pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust
(ketidakpercayaan) antarwarga," tandasnya. Oleh karena itu, penting untuk
memahami bahwa hoaks bukan hanya sekadar kebohongan, tetapi dapat merusak
sendi-sendi demokrasi dan mengubah dinamika politik.
Penelitian Allcott dan Gentzkow (2017)
mengindikasikan bahwa hoaks memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini pemilih.
Dalam konteks Indonesia, di mana pemberitaan politik sudah terbebani oleh
berbagai kepentingan, penyebaran hoaks dapat mengubah pandangan masyarakat
terhadap kandidat dan partai. Filter bubble di media sosial membuat kita
cenderung terpapar pada sudut pandang yang sama, memicu penyebaran hoaks dan
ketidakpastian.
Meskipun platform media sosial telah memperkenalkan
fitur "berita terkini" atau "trending topics," hal ini
tidak menjamin bahwa informasi yang muncul di sana benar atau akurat. Filter
Bubble membuat kita rentan terhadap informasi yang hanya mengonfirmasi
pandangan kita, tanpa memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu isu.
Lebih lanjut, fenomena Echo Chamber menciptakan
lingkungan di mana informasi terus-menerus diperoleh, mengesampingkan potensi
diskusi konstruktif. Teori "selective exposure" mengemukakan bahwa
kita cenderung mencari informasi yang konsisten dengan keyakinan kita,
mengabaikan informasi yang dapat menggoyahkan keyakinan tersebut.
Cass R. Sunstein dalam beberapa karya tulisnya,
terutama dalam bukunya yang berjudul "Republic: Divided Democracy in the
Age of Social Media" yang diterbitkan pada tahun 2017, menyoroti bahwa
dalam Echo Chamber, terjadi polarisasi opini yang merugikan dialog demokratis.
Masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang semakin saling bertentangan,
sulit mencapai pemahaman bersama atau kesepakatan.
Di Indonesia, sudah ada sejumlah
upaya untuk mengatasi penyebaran hoax, namun kendala teknis dan keterbatasan
kontrol konten oleh platform media sosial menciptakan celah yang dimanfaatkan
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kendala teknisnya terletak pada algoritma
yang dirancang untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih disesuaikan,
seringkali kurang mampu membedakan antara informasi yang akurat dan palsu. Oleh
karena itu, penting untuk tidak hanya mengandalkan solusi teknis semata.
Dalam konteks kontrol konten, platform media sosial
sering kali dihadapkan pada dilema kebebasan berbicara. Meskipun membatasi
konten palsu adalah langkah yang diperlukan, risiko sensorship yang berlebihan
juga harus dihindari.
Untuk mengatasi masalah ini, literasi digital
menjadi kunci utama. Pendidikan formal harus lebih memasukkan elemen-elemen
literasi digital ke dalam kurikulumnya untuk mempersiapkan generasi mendatang.
Selain itu, penting untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, platform
media sosial, dan lembaga swadaya masyarakat. Sistem pelaporan dan tindak
lanjut terhadap informasi palsu harus diperkuat, dan hukuman yang tegas harus
diberlakukan sebagai efek jera bagi para penyebar hoax.
Melalui langkah-langkah ini, harapannya adalah
masyarakat dapat mengembangkan resistensi terhadap penyebaran hoax. Dengan
literasi digital yang kuat, kerjasama lintas sektor yang efektif, dan sistem
penegakan hukum yang tegas, kita dapat menciptakan lingkungan informasi yang
lebih dapat dipercaya dan aman.
Sebagai kata penutup, perang melawan hoax di Media
Sosial bukanlah tantangan yang dapat diselesaikan dalam semalam. Ini adalah
perjalanan panjang. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya melihat masalah
ini sebagai tanggung jawab individu atau sektor tertentu. Sebaliknya,
keterlibatan semua pihak sangat diperlukan, di mana pemerintah, platform media
sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bergandengan tangan menuju
dunia informasi yang lebih terang benderang, di mana informasi yang kita terima
adalah refleksi dari kebenaran, bukan hasil dari manipulasi digital.
BIOGRAFI
SINGKAT PENULIS
Nama Penulis adalah Dede Alpin Lahir di Bogor, 07
Desember 2001. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan di Institut Ummul
Quro Al-Islami Bogor Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penulis juga
sering menulis isu-isu nasional dan internasional di Blog Pribadinya,
terutama yang berkaitan dengan Media Sosial, Dimana menurut penulis media
sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sosial, budaya, dan
sejumlah aspek kehidupan masyarakat. Fenomena ini mencakup perubahan dalam cara
berkomunikasi, berinteraksi, dan menyampaikan informasi di era digital.
