"Penyelewengan Makna Pluralisme"

Oleh Sanusi Uwes

Secara etimologis plural artinya banyak, dalam Bahasa Arab disebut jama’. Orang banyak disebut pluralitas. Kalau memakai isme artinya kemajemukan. Pendukung ide ini disebut pluralis(t).Namun bila kita memakai kacamata filsafat maknanya pengakuan keragaman dalam satu keadaan atau lembaga seperti politik, ras, agama, pasar, dll. Dalam Kamus Britannica tentang Pluralisme diungkapkan sebagai “situasi di mana orang-orang dari berbagai kelas sosial, agama, ras, dll., bersama-sama dalam suatu masyarakat tetapi terus memiliki tradisi dan minat yang berbeda”. Kamus juga menambahkan makna lainnya yakni 1 : memegang dua atau lebih jabatan atau jabatan (seperti penerima manfaat) pada waktu yang bersamaan. 2: kualitas atau keadaan menjadi jamak. 3: teori bahwa ada lebih dari satu atau lebih dari dua jenis realitas hakiki. 4: teori bahwa realitas terdiri dari pluralitas entitas.

Pluralisme dianggap baik manakala semua memegang teguh kesepakatan sebab setiap orang dapat berkontribusi menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan bersama. Sayangnya pluralisme itu suka dinodai penguasa tidak bermoral yang dengan kekuasaan dan kewenangannya suka memaksakan pendapat dan keinginannya sambil berdalih (bukan berdalil) atas nama kepentingan rakyat.

Pluralisme politik merupakan pengakuan ada keragaman dalam satu tubuh politik atau ada keragaman aliran politik dalam satu negara yang memungkinkan ada koeksistensi damai dari berbagai keyakinan, kepentingan dan gaya hidup. Indonesia termasuk negara yang menganut pluralisme, tempat berbagai latar belakang agama, budaya, bahasa, suku bangsa, dan malah kasta yang berbeda saling menjaga kebiasaan dan tradisi masing-masing.

Dalam dunia politik jaman dahulu jaman pluralisme klasik, pemerintahan yang ingin disebut pluralisme sebagai pengakuan atas kekuatan non pemerintah, mereka memberikan sebagian kecil kekuasaan pada kekuatan non pemerintah dalam bentuk kebolehan mengkritisi kebijakan pemerintahan. Pada perkembangan selanjutnya pusat kekuasaan dibagi-bagi pada pembuatan undang-undang (legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif), dan pengawasan pelaksanaan undang-undang (yudikatif). Inilah jaman yang disebut Demokrasi Pluralis. Namun perlu segera disadari bahwa terdapat kemungkinan pluralis tanpa demokrasi. Mengakui akan keragaman namun tidak menghargai hak pihak-pihak yang berbeda atau yang beragam tersebut. 

Negara yang idiologi, politik, ekonomi, sosial, serta budayanya beragam itulah negara pluralism. Namun dapat saja tidak demokrasi yakni pada saat negara itu dipimpin oleh seorang diktator seperti Fir’aun raja tukang dusta dan tukang mengingkari kebenaran yang membuat keputusan ditangan penguasa sendiri dan tidak dapat dikritisi. Bukankah ada badan legislasi dan yudikatifnya? Kedua lembaga tersebut ada, hanya tidak berfungsi sebab politisi kuat, wujudihi ka ‘adamihi, adanya seperti tidak ada sebab tidak memerankan fungsi yang seharusnya dipikulnya.

Akhir-akhir ini di Indonesia terjadi penyimpangan terhadap makna pluralisme agama. Mestinya istilah itu dimaknai adanya pengakuan keragaman agama di Indonesia dan masing-masing agama dilindungi untuk melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing ajaran penganut agama tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan UUD 1945. Tetapi terdapat tekanan kekuatan uang dan politik pihak-pihak tertentu untuk memaksakan keyakinan agamanya dilakukan pihak lain, sehingga umat Islam dianggap tidak toleran anti pluralisme kalau kaum muslimin tidak mau mengucapkan selamat natal, atau tidak memakai pakaian sinterklas saat hari natal. Sungguh anggapan itu bertentangan dengan hakikat pluralisme itu sendiri. Mereka adalah pengkhianat pluralisme.