17 Agustus dan PISA: Saat Pendidikan Masih Terganjal Kebijakan yang Berubah-Ubah

Oleh Nuning Sapta Rahayu

(Guru SLBN Tasikmalaya)

Di tengah gegap gempita peringatan Hari Kemerdekaan, dunia pendidikan Indonesia masih menyisakan tanda tanya besar. Hasil PISA yang terus menempatkan Indonesia di papan bawah seakan menjadi cermin buram perjalanan pendidikan kita. 

Meski semangat kemerdekaan selalu digaungkan, pendidikan masih kerap tersendat oleh kebijakan yang berubah-ubah, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seolah belum sepenuhnya merdeka.

Kemerdekaan dan Pendidikan: Refleksi 17 Agustus

Hari Kemerdekaan bukan hanya perayaan simbolis menaikkan bendera, lomba, atau pawai kebudayaan. Lebih dari itu, 17 Agustus adalah momentum untuk kembali menimbang, sejauh mana Indonesia benar-benar merdeka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Para pendiri bangsa telah meletakkan pendidikan sebagai pilar utama kemerdekaan. Hal ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Artinya, kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya dirayakan secara seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam sistem pendidikan yang kuat, merata, dan berkualitas.

Namun, di tengah semangat merdeka itu, pendidikan kita masih menyimpan pekerjaan rumah yang panjang. Salah satunya tergambar dalam hasil PISA yang menjadi sorotan internasional.

Potret Pendidikan Indonesia dalam Hasil PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) yang diselenggarakan oleh OECD menjadi salah satu tolok ukur penting kualitas pendidikan global. Tes ini menilai kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca (literasi), matematika, dan sains.

Sayangnya, posisi Indonesia dalam laporan PISA masih jauh dari harapan. Pada asesmen terakhir, Indonesia kembali berada di peringkat bawah di antara negara-negara peserta, khususnya dalam literasi membaca dan matematika. Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand, capaian kita masih tertinggal.

Hasil ini tentu bukan sekadar angka statistik. Ia menjadi refleksi nyata bahwa banyak siswa Indonesia yang belum memiliki kemampuan dasar yang kuat, padahal mereka adalah generasi yang akan menentukan arah bangsa ke depan.

PISA seolah menjadi cermin buram: meski Indonesia telah merdeka lebih dari tujuh dekade, sistem pendidikan kita masih berjuang keras untuk keluar dari jebakan ketertinggalan.

Kebijakan yang Sering Berubah: Tantangan Konsistensi

Salah satu masalah utama yang membuat pendidikan Indonesia sulit melesat adalah inkonsistensi kebijakan. Hampir setiap kali terjadi pergantian menteri, selalu ada kurikulum baru, aturan baru, atau regulasi baru yang harus diikuti oleh guru dan sekolah.

Mulai dari Kurikulum 1994, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, hingga kini pendekatan pembelajaran mendalam, semua hadir dengan semangat yang baik. Namun, terlalu seringnya perubahan membuat guru, siswa, dan orang tua kewalahan menyesuaikan diri.

Di satu sisi, kebijakan memang perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi di sisi lain, perubahan yang terlalu cepat tanpa persiapan matang justru menghadirkan kebingungan di lapangan. Guru yang seharusnya fokus mengajar, kerap disibukkan dengan pelatihan berulang, administrasi baru, dan tumpukan regulasi yang tak ada habisnya.

Akibatnya, energi pendidikan habis pada proses penyesuaian, bukan pada peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri.

Merdeka yang Belum Sepenuhnya Merdeka

Program Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah sebenarnya membawa harapan besar. Filosofinya sederhana namun kuat: memberikan ruang bagi guru untuk berkreasi dan siswa untuk belajar sesuai minat, bakat, serta potensinya.

Namun dalam praktiknya, banyak guru di lapangan merasa kemerdekaan itu masih terbatas. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas memadai untuk menjalankan pembelajaran yang fleksibel. Tidak semua guru siap mengubah pola lama menuju paradigma baru. Bahkan ada sekolah yang masih bingung memaknai “merdeka” dalam konteks pembelajaran.

Selain itu, karena kebijakan terus bergerak, Merdeka Belajar pun kerap dianggap hanya sebagai “episode kebijakan” yang suatu saat bisa berganti lagi. Inilah yang membuat pendidikan kita seakan merdeka di atas kertas, tapi belum sepenuhnya merdeka di ruang kelas.

Belajar dari Negara Lain

Jika menengok negara-negara yang berhasil memperbaiki kualitas pendidikannya, ada satu benang merah yang terlihat jelas: konsistensi kebijakan.

Singapura, misalnya, tidak berganti kurikulum setiap kali pergantian menteri. Mereka membangun sistem pendidikan dengan arah yang jelas, berkelanjutan, dan terukur. Begitu pula dengan Finlandia, yang terkenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Kunci mereka bukan pada banyaknya perubahan regulasi, melainkan pada kepercayaan kepada guru, konsistensi, dan dukungan nyata bagi sekolah.

Indonesia tentu memiliki konteks berbeda, dengan jumlah penduduk besar dan wilayah luas. Namun, semangat untuk belajar dari praktik baik di negara lain harus tetap ada. Konsistensi adalah syarat mutlak jika kita ingin pendidikan melesat.

Harapan dan Jalan ke Depan

Di momentum Hari Kemerdekaan ini, sudah saatnya pendidikan Indonesia benar-benar merdeka dari beban regulasi yang tumpang tindih. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita:

1.     Kebijakan yang Konsisten?
 – Pemerintah perlu merumuskan arah pendidikan jangka panjang yang tidak mudah berubah meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.?
 – Kurikulum sebaiknya dijaga stabil minimal 10–15 tahun agar sekolah, guru, dan siswa bisa beradaptasi dengan baik.

2.     Peningkatan Kualitas Guru
 – Guru adalah ujung tombak pendidikan. Maka, pembinaan dan pelatihan harus berfokus pada peningkatan kompetensi, bukan hanya administrasi.?
 – Guru perlu diberi ruang untuk berinovasi tanpa terbebani regulasi yang berlapis-lapis.

3.     Pemerataan Akses
 – Banyak daerah yang masih tertinggal dari segi sarana dan prasarana.?
 – Pemerintah perlu lebih serius menjembatani kesenjangan pendidikan, agar siswa di pelosok memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang di kota besar.

4.     Penguatan Literasi Dasar
 – Hasil PISA menunjukkan literasi membaca, matematika, dan sains kita masih lemah.?
 – Pendidikan dasar harus benar-benar fokus membangun kemampuan fundamental ini, sebelum berlari pada program-program yang lebih kompleks.

5.     Kolaborasi Semua Pihak
 – Pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Orang tua, masyarakat, dunia usaha, hingga media harus bersama-sama mendukung agar generasi bangsa bisa tumbuh menjadi insan yang cerdas dan merdeka.

Pendidikan adalah Tiang Kemerdekaan

Kini menginjak delapan dekade Indonesia merdeka, dunia pendidikan seharusnya sudah menjadi pilar yang kokoh. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjuangan masih panjang.

Momentum Hari Kemerdekaan harus menjadi cermin: bahwa bangsa ini belum sepenuhnya merdeka jika pendidikan masih tersandera oleh kebijakan yang berubah-ubah.

Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap anak Indonesia, di manapun ia berada, bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, konsisten, dan memerdekakan jiwa serta pikirannya. Hanya dengan itu, cita-cita besar bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar bisa diwujudkan.