6 TAHUN LEBIH JABAR BELUM MENAMBAH JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH

Oleh Drs. KAMAJAYA, M.Pd.

(Kabid. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum Industri PP IGVI-Maju)

Semenjak adanya alih kelola pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 404 yang berbunyi:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan”.

Disdik Provinsi Jawa Barat atas tanggung jawabnya sebagai pengelola pendidikan menengah SMA, SMK dan SLB, belum melakukan pembenahan di posisi jabatan Pengawas Sekolah (PS), padahal beban kerja PS sudah sangat overload.

Melihat kondisi ini, ada kekhawatiran para pejabat birokrasi tidak memahami akan pentingnya jabatan PS dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Untuk memberikan gambaran singkat mengenai masalah pentingnya jabatan PS, dalam meningkatkan mutu pendidikan bisa dilihat dari uraian yang disampaikan oleh Ujang Lukman sebagai praktisi pendidikan dalam artikelnya yang bertema “Ternyata...Tugas Pengawas Sekolah Sangat Berat”. Inti dari artikel tersebut menceritakan tentang sebuah prestasi yang diraih oleh peserta didik sampai pada level Nasional.

“bahwa ternyata di sekolah yang banyak menghasilkan siswa berprestasi pada level Nasional di belakangnya ada Guru yang mengarahkan dan membimbingnya secara telaten, demikian pula di belakang Guru tersebut ada Kepala Sekolah yang memotivasinya supaya dapat menjadi pribadi yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, demikian pula Kepala Sekolah yang telah banyak meraih prestasi penghargaan ternyata di belakangnya juga ada Pengawas Sekolah yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan yang rutin dilakukan, serta selalu memberikan informasi up to date”.

Dari penjelasan di atas terlihat posisi PS dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat penting, namun sangat disayangkan semenjak adanya pemindahan alih kelola pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi (6 tahun lalu), Disdik Jabar belum melakukan penanganan masalah penambahan jumlah pengawas sekolah yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Kalaupun ada pelantikan PS yang dilakukan Tahun 2020 dan 2021 sifatnya hanya menggantikan mereka yang pensiun dan meninggal dunia, tidak ada penambahan jumlah PS, sehingga harapan Gubernur Jabar yang menghendaki Jabar Juara di bidang pendidikan akan sangat sulit diraih. Bila kondisi sistem pendidikan yang bisa meningkatkan mutu pendidikan di Jabar belum dapat teratasi, kondisinya akan tetap sama sebelum adanya alih kelola.

Semoga pejabat terkait yang berwenang dalam melakukan perencanaan pembenahan sistem pendidikan di Jabar dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga perencanaan tersebut dapat dieksekusi secepatnya.

Dengan demikian harapan Jabar satu yang menghendaki mutu pendidikan juara dapat diraih sesuai dengan perencanaan yang terukur.