AA Maung: Perhatikan Siswa yang Hingga Kini Belum Dapat Sekolah

BANDUNG, beritadisdik.com – Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat Asep Buchori Kurnia (AA Maung) meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar agar segera menyelesaikan persoalan siswa yang hingga saat ini belum mendapatkan sekolah.

Pernyataan terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 tersebut disampaikannya saat beraudensi dengan Disdik Jabar, Senin (27/7/2020) di Kantor Disdik Jln Rajiman No 6 Bandung.

Terkhusus lagi jelas AA Maung, bagi anak-anak tidak mampu. Menurutnya, di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, masih banyak anak-anak tidak mampu yang jika masuk ke sekolah swasta biayanya mahal.

“Orang tuanya tidak mampu membayar. Dan ini butuh perhatian khusus, bagaimana solusinya? Apakah Dinas Pendidikan yang membayarkan atau memfasilitasi?” tutur AA.  

Angga Brata Suryana dan Juli Wahyu Pari Dunda menerima audiensi Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat, Senin (27/7/2020).

AA Maung juga menyoroti kebijakan Medikbud yang dinilainya banyak kontroversi. Untuk itu, melalui Dinas Pendidikan ia menyampaikan aspirasi agar kinerja Mendikbud dievaluasi dan kalau bisa diberhentikan.

“Saya melihat termasuk dalam hal kebijakan PPDB ini ada aturan yang seolah-olah Bapak Menteri tidak paham. Untuk PPDB kebijakannya itu harus singkronisasi dengan PP No. 17/2010 yang hingga kini belum dicabut. Untuk PPDB itu melalui ujian nasional. Sementara sekarang tidak dilaksanakan menjadi hal keganjilan. Tidak ada singkronisasi antara PP, Permen, dan Pergub,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai kurang elok kebijakan memutasi dan merotasi kepala sekolah di saat menghadapi hajat besar PPDB. Begitu juga dengan keberadaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah (Cadisdikwil) yang dinilainya belum dapat menjalin koordinasi yang baik dengan kepala dinas.

“Jadi saya mohon ada evaluasi guna perbaikan pendidikan di Jawa Barat,” imbuhnya.

Yang tak kalah pentingnya, AA Maung merekomendasikan agar sistem zonasi dihapuskan. Terkecuali kalau infrastruktur di setiap wilayah sudah merata. Menurutnya, sistem zonasi sebagai adopsi dari sistem rayonisasi ini sangat baik tetapi belum waktunya.

“Dari tahun 2014 saya melihat bahwa zonasi ini adalah adopsi dari sistem rayonisasi. Dari dulu hingga saat ini saya mengimbau bahwa sistem zonsi ini sangat baik tetapi belum waktunya. Justru yang harus menjadi perhatian utama adalah infrastrukturnya yang harus merata terlebih dahulu. Apalagi sudah banyak tumbuh pemuliman-pemukiman baru yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sekolah,” ungkap AA.

Pada audiensi tersebut dari pihak Disdik Jabar diwakili oleh Angga Brata Suryana dan Juli Wahyu Pari Dunda. Angga sendiri dengan telaten menyimak dan menangkap substansi yang disampaikan oleh AA Maung dan rekan.

Menurut Angga segala aspirasi dari Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat sudah dicatat dan bisa dipahami untuk disampaikan kepada pimpinan.

Begitupun dengan Juli, menyampaikan banyak terima kasih atas kepedulian LBP2 Jawa Barat. Ia memohon maaf karena Kadis maupun Kabid sedang ada tugas luar. Ia berharap agar senantiasa terjalin kerja sama untuk memberikan masukan-masukan. “Tolong kawal Disdik,” ujar Juli.

Juli juga mengakui bahwa infrastruktur adalah persoalan mendasar. Menurutnya, selama masalah infrastruktur belum selesai, persoalan seperti ini akan terus terjadi.

Sebelum audensi, Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat menggelar aksi damai di sebrang kantor Disdik Jabar. Diisi dengan pagelaran wayang goleh singkat, aksi damai tampak unik dan menarik.