ADA APA DENGAN KOMITE SEKOLAH?

Oleh Eli Maymunah, M.Pd.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kesadaran akan pendidikan di Indonesia masih pada tahap harus bersekolah karena merupakan wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan dalam hal ini belum merupakan seuatu kesadaran bahwa pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting dan esensial bagi keunggulan suatu bangsa. Agar dapat menemukan pendidikan yang bermutu dan dapat meningkatkan outcome sumber daya yang unggul, yang akan mampu membangun watak suatu bangsa, serta dapat menentukan keberhasilan bidang lainya seperti ekonomi, politik dan sebagainya, karena manusia sendiri merupakan subjek dalam seluruh aktifitas bidang-bidang tersebut.

Pendidikan di sekolah ataupun di luar sekolah mencakup semua usaha pengembangan atau peningkatan prestasi belajar siswa dari segi kognitif. Aspek ini bisa dikembangkan di dalam lembaga pendidikan yang kita kenal dengan sistem pendidikan nasional, di mana sistem pendidikan nasional itu juga dikenal dengan lembaga pendidikan formal dan non formal, sedangkan salah satu bentuk lembaga pendidikan formal adalah sekolah. Dengan tujuan yang hendak dicapai maka sistem pendidikan nasional dalam kurun waktu yang cukup lama sampai saat ini telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada perjalanannya pendidikan membuat jalan tersendiri bagi dunianya. Mereka yang sadar akan pentingnya pendidikan dengan kesadarannya menitipkan peserta didik  kesekolah dengan biaya yang bisa dikatakan tidak murah. Upaya mendapatkan kualitas ini tentu dengan adanya kesadaran bahwa ada biaya maka ada kualitas. Sekolah dengan biaya ini tentu memiliki konsumen atau peminat tersendiri dan biasanya adalah sekolah swasta dengan ciri khas tersendiri pula. Bagaimana dengan sekolah pemerintah atau sekolah negeri ?

Sekolah negeri yang telah disubsidi dan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar tentu dengan segala upayanya telah melaksanakan amanat pendidikan. Akan tetapi dana yang diberikan oleh pemerintah tentu terbatas dan belum dapat menutup seluruh kebutuhan dalam pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu butuh dukungan dari masyarakat dalam hal ini adalah orangtua peserta didik atausumber lainnya yang peduli terhadap pendidikan.

Pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 Gubernur Jawa Barat Bapak Mochamad Ridwan Kamil telah menetapkan Peraturan Gubernur terkait Komite Sekolah pada pendidikan sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa negeri. Pada pokok pembahasan dalam peraturan ini adalah bahwa sekolah negeri diperbolehkan mengadakan sumbangan dari orangtua siswa yang mampu dan tidak berkeberatan untuk mendanai kegiatan sekolah demi kemajuan dan kualitas peserta didik. Dalam hal ini komite sekolah adalah lembaga yang diberikan mandat untuk dapat menjembatani dan melaksanakan amanah yang diberikan oleh sekolah dan orangtua peserta didik.

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik yang peduli terhadap pendidikan. Pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 pada BAB  II Kedudukan tugas dan fungsi Pada pasal 3 ayat b bahwa Salah satu tugas dari komite sekolah adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari orangtua/ wali peserta didik, masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Dana dari komite sekolah ini untuk memberikan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Orangtua/wali peserta didik yang dinyatakan tidak mampu tidak wajib diikutsertakan dari keikutsertaan sumbangan.

Hubungan sekolah dengan masyarakat internal yang efektif memberikan konstribusi terhadap kelancaran hubungan sekolah dengan masyarakat eksternal. Melalui kebebasan berkomunikasi di lingkungan internal sekolah, semua warga sekolah mempunyai kesempatan yang sama untuk berkreasi dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, lahirlah sejumlah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat untuk menggalang partisipasi masyarakat. Manajemen Humas dimulai dengan perencanaan partisipasif dan pengorganisasian dalam bentuk panitia pelaksanaan dengan melibatkan semua unsur sekolah yang terkait.

Komunikasi yang paling akrab dilakukan sekolah dengan komite sekolah yang bertujuan menyerap aspirasi ide, dan kebutuhan masyarakat. Proses terakhir manajemen humas adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara membandingkan program yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program tersebut. Sedangkan apabila terjadi penyimpangan, kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi. Partisipasi masyarakat di sekolah di fasilitasi dan digalang oleh komite sekolah. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi.

Dalam perjalannya komite sekolah dapat pula diberi tanggungjawab dengan adanya isu yang berupa kritik-kritik dari masyarakat tentang tidak sesuainya produk sekolah dengan kebutuhan pembangunan, bahwa lulusan sekolah merupakan produk yang tidak siap pakai, semakin membengkaknya jumlah anak putus sekolah, makin banyaknya pengangguran. Untuk memecahkan masalah tersebut bukan semata-mata merupakan tanggung jawab sekolah, dengan meningkatkan keefektifan hubungan sekolah dan masyarakat melalui komite sekolah.

Adapun salah satu fungsi dari komite sekolah adalah adanya penggalangan dana dan sumber dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan /atau sumbangan. Salah satu aturan yang mengikat bahwa sumber dana dari komite sekolah tidak boleh dalam bentuk perusahaan rokok, perusahaan minuman beralkohol dan partai politik. Kemudian pada pelaksanaan pembiayaan komite sekolah diantaranya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan:

1. Administrasi/alat tulis kantor

2. Konsumsi rapat pengurus

3. Transportasi dan akomodasi dalam rangka melaksanakan tugas

4. Kegiatan lain yang disepakati oleh komite sekolah dan sekolah.

Bagaimana menurut Anda?

*Catatan Djampang September 2022