Penulis: Juli Wahyu Pari Dunda

Juli Wahyu Pari Dunda
OLEH JULI WAHYU PD
(KETUA MKPS SMA
JABAR)
MEMBACA PP 57/
2021 berharap peran pengawas sekolah yang diperjelas kedudukannya. Dibaca
berulang per pasal dan kalimat ternyata di PP572/2021 tidak muncul peran
pengawas sekolah.
Seperti diketahui
bahwa pengawas dalam tupoksinya adalah menjadi pendamping kepala sekolah dalam managerial
dan akademis yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dalam PP 57/2021
Tentang Standar Pendidikan Nadisional (SPN) di dalam Pasal 30 pengawasan
dilakukan oleh:
1. kepala satuan
pendidikan
2. komite
3. pimpinan
perguruan tinggi
4. pemerintah
pusat dan atau pemerintah daerah.
Ini membuat
pertanyaan pengawas sekolah yang tupoksinya jelas-jelas membina kepala satuan
pendidikan dalam managerial dan akademis jadi tidak jelas.
Dikhawatirkan bila
pengawas sekolah tidak tersurat akan nampak peran pengawas sekolah tidak ada. Hal
ini akan berdampak pada regulasi peraturan kepmen maupun pergub tidak dimunculkan
dengan alasan dalam PP 57/2021 tidak ada peran pengawas sekolah.
Perlu
dipertanyakan korelasi pengawasan di satuan pendidikan oleh pimpinan perguruan
tinggi dan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Hal ini harus ada
penjelasan dari pemerintah. Terutama kedudukan pengawas sekolah berada di mana?
Bila pengawas
bagian dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, karena pengawas adalah
ASN pemerintah daerah, MENGAPA kepala satuan pendidikan ada ASN negeri dan
swasta, masyarakat, dan juga bagian dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah tercantum dalam PP57/2021.
Agar tidak menjadi
keresahan pengawas sekolah, PERLU ADA PENJELASAN DARI PEMERINTAH.
Usul sebaiknya ada
perubahan untuk memperjelas kedudukan pengawas dalam Pasal 30
Pengawasan
1. kepala satuan
pendidik
2. komite
3. pimpinan
perguruan tinggi
4. PEMERINTAH
PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DAN /ATAU PENGAWAS SEKOLAH.
Ini harapan dari
pengawas dan harus diperjuangkan. Semoga teman-teman PENGAWAS SEKOLAH BERSATU.