ADAKAH DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS BAGI MAHASISWA DI BANDUNG?

Oleh Hasbullah Fudail

Dugaan akan adanya Diskrimisasi  Ras dan Etnis terhadap beberapa mahasiswa yang berasal dari Indonesia Timur  (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, dan Sulawesi) yang sedang menempuh pendidikan di Bandung Jawa Barat menjadi topik perbincangan antara Kepala Bidang HAM  Kanwil Kemenkumham Jawa Barat (Hasbullah Fudail) dengan Mahasiswa Universitas Parahiyagan Valdisa Viesta Brata Fakultas Ilmu Administrasi Negara Selasa,17/05/2022 di ruang kerja Kabid HAM.

Menurut Hasbullah Fudail, masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung sangat terbuka dan egeliter menerima berbagai latar belakang perbedaan ras dan etnis dari seluruh Indonesia dan beberapa Negara ASIA yang menempuh pendidikan di kota Bandung. Sepanjang yang dialami dan diamati, para mahasiswa luar Jawa Barat tersebutlah yang sebenarnya harus membumi di tanah Pasundan (di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung).

Berbagai asrama mahasiswa daerah dari Indoneisia Timur seperti mahasiswa Papua, Ambon, Makassar yang ada di Bandung, malah budaya dan kebiasaan dari daerah masing-masing dengan kasat mata tetap berlangsung di asrama tersebut. Bahkan kadang tidak mengindahkan tata krama masyarakat Sunda yang sangat ramah dan santun kepada siapapun.

Jadi yang harus dilakukan para mahasiswa tersebut adalah belajar lebih giat untuk mengejar  berbagai ketertinggalan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari masyarakat Jawa Barat, khususnya kota Bandung. Pengalaman menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia Timur secara rata-rata mempunyai tingkat ilmu pengetahuan dan pengalaman yang masih tertinggal jauh dengan mahasiswa yang ada di pulau Jawa khususnya mahasiswa Bandung Jawa Barat. Selain  harus belajar keras bagi para mahasiswa dari Indoneia Timur, diperlukan juga kebijakan afirmasi (afirmasi action) agar kesenjangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bisa lebih setara.

Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik.

Sebagaimana dalam Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis  pasal 1 ayat 1 berbunyi: Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan  pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, sementara yang dimaksud etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

a. memperlakukan pembedaan, pengecualian,  pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata- kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau

4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Dengan berbagai indikator tersebut seperti dalam UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis maka diperkirakan Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap Mahasiswa Indonesia Timur yang menempuh  pendidikan di Bnadung  tidak terlalu signifikan.

Namun untuk lebih mendalami dan menguji secara fakta dan keilmuaan terhadap kondisi diskriminasi tersebut, akan menjadi kajian keilmuwan melalui Skripsi dari Valdisa Viesta Brata mahasiswa Ilmu Adminsitrasi Negara  dari Universitas Parahiyagan Bandung. Demikian beberapa pemikiran diskusi dalam rangka penelitian skripsi dengan judul Implementasi pasal 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bagi  Mahasiswa Indonesia Timur di Bandung.