Akankah PSP pada Pemerintahan Baru Hilang Tinggal Kenangan?

Oleh Budi Suhardiman

Setiap ganti pemerintahan, kebijakan atau pengembangan pendidikan nasional tidak pernah konsisten, selalu berganti-ganti. Padahal idealnya siapapun menterinya, pembangunan pendidikan nasional mestinya merujuk pada blueprint yang sudah disepakati bersama. Yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia sudah memiliki blueprint pendidikan nasional untuk jangka waktu tertentu? Sampai hari ini Indonesia baru memiliki renstra dan peta jalan pendidikan nasional. Belum memiliki blueprint yang jelas, mendasar, dan substansial untuk dilaksanakan oleh siapapun yang menjadi menterinya. Malaysia sudah memiliki blueprint pendidikan untuk jangka waktu 2013-2025.

Siapapun menterinya blueprint itulah yang menjadi landasan dalam membuat kebijakan di bidang pendidikan nasional. Akibat tidak konsisten dan tidak merujuk pada blueprint yang sudah disepakati bersama, banyak kebijakan pendidikan yang tumpang tindih dan berganti nama walaupun sebenarnya esensinya sama. Yang terjadi selama kurun waktu 20 tahun terakhir ini kebijakan pendidikan nasional selalu berganti nama dan tumpang tindih. Esensinya sama namun namanya berganti. Sebut saja misalnya rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), sekolah rujukan, sekolah model, kurikulum tiga belas. Selain itu hasil akhir dari kebijakan itu tidak pernah tuntas karena tidak dievaluasi secara menyeluruh. Dulu ada model pembelajaran cara belajar murid aktif (CBSA), contextual teaching learning (CTL), ada problem based learning (PBL), projek, dan lain-lain. Sekarang ada projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Semua itu mesti dievalasi secara menyeluruh sehingga dapat diketahui efektivitasnya dalam pembelajaran. Dengan demikian dapat dijadikan kebijakan nasional.

Mengapa setiap ganti pemerintahan kebijakannya selalu diubah? Hal ini karena kalau tidak diubah sepertinya pemerintahan baru dianggap tidak ada pekerjaan. Selain itu merasa tidak inovatif kalau meneruskan kebijakan pemerintahan sebeleumnya. Jadi harus serba baru yang sebenarnya hanya ganti nama saja. Oleh karena itu muncul di masyarakat “ganti menteri ganti kurikulum”.

Ada kekhawatiran dari banyak pihak nasib program sekolah penggerak (PSP) juga akan sama dengan program-program seperti RSBI, sekolah rujukan, sekolah model yang kini tinggal kenangan. Apalagi setelah ganti pemerintahan program-program unggulan itu hilang bak ditelan zaman.

Padahal semua program itu baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Namun ketika ganti pemerintahan, program yang sudah baik itu sering diganti atau diubah namanya tetapi substansinya sama. Tertinggalnya pendidikan di Indonesia menurut penulis lebih disebabkan karena semua program itu tidak pernah tuntas dan tidak secara utuh merupakan kesinambungan dari program sebelumnya.

PSP merupakan program unggulan pemerintah, nasibnya terancam seperti program-program unggulan sebelumnya. PSP Angkatan 1 dimulai 2021 dan akan berakhir Juli 2024. Apakah nasib PSP akan sama dengan RSBI, sekolah rujukan, sekolah model, dan sekolah unggulan lainnya? Semuanya hilang tinggal kenangan?

Menurut penulis walaupun nanti pemerintahan sudah berganti, PSP tidak boleh dihilangkan. Justru harus diperkuat dan dikembangkan.  Hal ini karena PSP sudah memunculkan bergam budaya positif di sekolah yang akan mempercepat transformasi pendidikan. Bukankah transformasi pendidikan nasional diawali dari sekolah? Sekolah merupakan basis transformasi pendidikan nasional. Artinya apabila transformasi pendidikan di sekolah berjalan dengan baik dan cepat, maka dengan sendirinya transformasi pendidikan nasional juga akan bergerak lebih cepat lagi.

Beberapa budaya positif yang tumbuh di sekolah penggerak yaitu (1) keinginan untuk terus belajar dari guru-guru semakin meningkat, (2) pembelajaran sudah mulai berpihak kepada murid, (3) semangat untuk berkolaborasi sangat tinggi, (4) sekolah semakin kondusif untuk belajar, (5) berkurangnya perundungan dan tindak kekerasan seksual di sekolah, (6) pembelajaran bebasis digital sudah mulai tumbuh, dan (7) literasi dan numerasi peserta didik meningkat.

Banyak hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh para guru terkait dengan PSP. Semangat guru untuk terus belajar memahami PSP merupakan keniscayaan agar PSP berjalan dengan baik. Semangat itu tidak hanya pada awal-awal diberlakukannya PSP tetapi terus seiring dengan dinamika regulasi yang ada. Guru belajar dengan berbagai cara melalui berbagai media. Terutama memanfaatkan platporm merdeka mengajar (PMM) sebagai media belajar untuk menujang implementasi kurikulum merdeka (IKM). Selain itu guru belajar melalui komunitas belajar (kombel). Begitu juga kepala sekolah terus meningkatkan kompetensinya melalui berbagai cara sehingga perannya sebagai pemimpin pembelajaran benar-benar menjadi teladan bagi para guru.

Semangat untuk terus belajar dari kepala sekolah dan para guru sudah memicu tumbuhnya budaya belajar pada sekolah penggerak.  Budaya belajar ini akan terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada akhirnya akan berpengaruh pada mutu layanan pembelajaran.

Pembelajaran paradigma lama yang menganggap semua murid sama dan guru merupakan satu-satunya sumber belajar, pada PSP sudah tidak berlaku lagi. Pada PSP murid harus diberdayakan dengan keunikannya. Guru berperan sebagai fasilitator sehingga semua keunikan yang ada pada diri murid bisa berkembang dengan baik.

Guru-guru di sekolah penggerak sudah mulai memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua murid dengan beragam keunikannya bisa terlayani dengan baik. Guru terlebih dahulu melakukan tes diagnostik non kognitif dan kognitif. Tes diagnostik non kognitif dilakukan untuk mengukur atau melihat beragam keunikan murid yang mencakup bakat, minat, dan gaya belajar. Tes ini dilakukan di awal tahun. Hasilnya kemudian dipetakan sebagai bahan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tes diagnostik kognitif dilakukan oelah guru sebelum melakukan pembelajharan di kelas. Tujuannya untuk mengetahuai kemampuan awal siswa terkait bahan ajar yang akan disampaikan.

Kolaborasi menjadi sesuatu yang penting pada sekolah yang menyelenggarakan PSP. Mengapa tidak? Karena banyak hal yang harus dipahami dan itu semua perlu kolaborasi antar teman sejawat untuk sama-sama memahaminya. Semangat kolaborasi dari para guru untuk mensuksesakan PSP sangat tinggi karena mereka memiliki tanggung jawab untuk mensuksekannya. Kolaborasi dalam hal memahami berbagai regulasi terkait PSP. Dari kolaborasi itu terjadi saling membelajarkan sehingga pengetahuan terkait dengan PSP merata. Guru yang terlebih dahulu paham tentang regulasi PSP berbagi kepada rekan-rekannya yang belum paham. Kolaborasi tidak hanya dilakukan dengan sesama guru tetapi dengan berbagai pihak yang terkait dengan PSP, seperti dengan fasilitator, BBGP, komite pembelajaran, pengawas pembina, dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan liannya.

Kondusifitas sekolah untuk belajar semakin bagus karena lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan bersih menjadi hal yang penting pada PSP. Selain itu projek penguatan profil pelajar pancasila (P5) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sekolah kondusif untuk belajar. P5 telah membuat siswa senang belajar dan semuanya terlibat langsung dalam projek.

Jika sekolah sudah kondusif untuk belajar maka secara bertahap perundungan yang terjadi di sekolah semakin berkurang. Bahkan tidak ada.

Pembelajaran yang dilakukan para guru di sekolah penggerak dituntut untuk berbasis digital. Dari mulai layanan perpustakaan, pembelajaran di kelas, hingga layanan administrasi harus berbasis digital. Bahkan digitalisasi itu merupakan salah satu indikator keberhasilan PSP.

Guru-guru di sekolah penggerak sudah biasa dengan digitalisasi. Bahkan penggunaannya semakin meningkat karena akan berdampak pada efektivitas dan efesiensi dalam memberikan layanan kepada murid.

Sama halnya dengan digitalisasi, literasi dan numerasi menjadi indikator keberhasilan PSP. Oleh karena itu literasi dan numerasi menjadi perhatian khusus. Pada sekolah penggerak atau sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka literasi dan numerasi mengalami peningkatan. (Lihat Makarim, PR 7 Maret 2024).

Melihat begitu baiknya pertumbuhan beragam budaya positif, sangat disayangkan kalau PSP oleh pemerintahan baru nanti dihilangkan atau diganti. Jika PSP dihilangkan atau diganti, maka transformasi pendidikan akan berjalan lambat dan kualitas sumber daya manusia sangat sulit untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

(Penulis adalah kepala SMPN 6 Garut, pelaksana PSP Angkatan 1).