AKANKAH REAKTIVASI SUMBANGAN MASYARAKAT TUK PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI BISA TERWUJUD....?

Penulis Saepul Muhtadin, S.Pd.

Kepala Sekolah SMAN 1 Cililin Kab. Bandung Barat

Senang sekali pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 kemarin kita diundang untuk mengikuti kegiatan Forum Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan terkait target kinerja sasaran, program, dan kegiatan, lokasi, serta kelompok sasaran dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 khususnya bidang pendidikan, dengan tema “Mewujudkan Generasi Pancawaluya melalui Sinergi Pembangunan Pendidikan”. meskipun melalui daring.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) yang penulis tangkap adalah merupakan forum strategis perencanaan pembangunan dengan mempertemukan pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, serta masyarakat untuk menyusun arah kebijakan pendidikan secara partisipatif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menghimpun aspirasi daerah, mengevaluasi capaian program sebelumnya, serta menetapkan prioritas pembangunan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan zaman.

Musrenbang pendidikan menjadi ruang kolaborasi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses belajar, penguatan kompetensi pendidik, serta pengembangan sarana prasarana sekolah. Hasil musyawarah ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia Jawa Barat, yaitu generasi Pancawaluya.

Hal menarik bagi penulis, mungkin juga bagi rekan-rekan kepala-kepala sekolah SMA/SMK khususnya sekolah negeri di Jawa Barat adalah statement-statement yang disampaikan oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat; Bapak H. Yomanius Untung, S.Pd.

Cuplikan pernyataan Beliau antara lain,” …. Kalau orientasi kita masih berkutat urusan aksesbilitas, meskipun itu perlu tetapi terkadang mengabaikan kualitas, saya khawatir generasi Pancawaluya yang disampaikan dan menjadi kebijakan Bapak Gubernur dan menjadi kebijakan daerah itu tidak tercapai….”.

Lanjut pernyataan Beliau,” Apalagi kemudian di Tengah-tengah tekanan kapasitas fiscal kita yang tidak ringan. …. Karena itu komisi V mendorong kebijakan Pendidikan kita tidak sekedar aksesbilitas yang ditekankan di tahun 2025-2026. Di tahun 2026-2027 sudah mulai kita menekankan juga aspek kualitas. Kualitas sarana dan prasarananya selalu ditingkatkan, kualitas gurunya, … guru kita perlu terus di up-grade, …mudah-mudahan hari ini kompetensi gurunya membaik, tetapi agak pesimis, kompetensi gurunya membaik dalam kondisi sekolah kita memang apa adanya. Karena itu orientasi kualitas harus diiringi dengan kebijakan yang relatif berani “

“… kami dari komisi V berkeliling ke KCD-KCD juga berdiskusi dengan para kepala-kepala sekolah dan memang ada suasana ketidaknyamanan di para kepala sekolah akibat adanya pihak-pihak lain yang mengganggu kondusivfitas kinerja. …. Dari oknum-oknum tertentu yang itu mengganggu kondusifitas di lingkungan satuan Pendidikan. karena itu, hal tersebut harus segera dihentikan…”

“Yang selanjutnya dialog kami dengan KCD dengan para kepala-kepala sekolah adalah keterbatasan pendapatan sekolah. Keterbatasan pendapatan sekolah itu satu diantaranya adalah karena sekolah negeri tidak boleh memungut iuran. Setelah kami berdialog, memang tanpa iuran sekolah jalan tapi sahayuna. Kalau kita ingin pembelajarann di tahun 2027, kita ingin pembelajaran yang berkualitas, kita ingin guru yang berkualitas, kita ingin sarana dan prasarana Pendidikan yang bagus, Teknik yang bagus, saya piker dan menjadi diskursu di komisi V, maka reaktivasi iuran bulanan menjadi ..keharusan. Seandainya iuran bulanan itu diaktifkan kembali, dengan ketentuan yang selektif, … desil 1 sampai desil 4 tetap di gratiskan, mungkin desil 5 itu tetap di gratiskan, tapi desil 6 sampai 10, Saya piker itu adil kalua orangtuanya diminta lagi iuran bulanan bagi anak-anaknya… karena itu Saya pikir, ayoo berani kita melangkah, out of box aktifkan kembali iuran.karena tidak ada ketentuan larangan untuk memungut iuran. Aktifkan kembali iuran dan Saya berkeyakinan pendapatan dari iuran bulanan yang dilakukan secara selektif; yang dilakukan secara berjenjang, ..mungkin desil 6 dan desil 10 bisa dibedakan nilainya.ini bisa kemudian memberikan kesempatan kepada satuan Pendidikan untuk mengelola uang itu, untuk proses kea rah pembelajaran yang berkualitas.Beri kesempatan guru untuk meng-upgrade dirinya, beri kesempatan murid-muridnya untuk bisa berekpresi dalam kegiatan ektra kuyrikuler dan lain-lain….”

Pernyataan Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat mengenai keterbatasan pendapatan sekolah dan wacana reaktivasi iuran bulanan mencerminkan adanya kegelisahan bersama terhadap upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sekolah negeri memang menghadapi keterbatasan sumber pendanaan, terutama untuk mendukung program pengembangan mutu pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih optimal. Sekolah tetap berjalan tanpa iuran, namun sering kali masih berada pada level pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga ruang inovasi dan penguatan kualitas belum dapat berkembang secara maksimal.

Gagasan pemberlakuan kembali iuran bulanan secara selektif berbasis kemampuan ekonomi masyarakat merupakan pandangan yang muncul dari kebutuhan untuk mencari solusi atas keterbatasan tersebut. Secara konseptual, pendekatan diferensiasi berdasarkan desil ekonomi dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan rasa keadilan, di mana keluarga yang mampu berkontribusi lebih besar, sementara kelompok masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan layanan pendidikan secara gratis. Namun, gagasan ini memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial maupun persepsi diskriminatif di lingkungan sekolah.

Pendidikan negeri pada hakikatnya merupakan layanan publik yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa hambatan ekonomi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan harus memiliki landasan regulasi yang jelas, mekanisme pengelolaan yang transparan, serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kepercayaan publik menjadi faktor penting, karena partisipasi orang tua hanya akan tumbuh apabila pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Lebih dari sekadar menambah pendapatan sekolah, esensi utama dari wacana ini adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran yang lebih berkualitas pada masa depan. Dukungan pembiayaan seharusnya diarahkan untuk memberi ruang kepada guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya, memperluas kesempatan siswa berekspresi melalui kegiatan ekstrakurikuler, serta memperkuat lingkungan belajar yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, orientasi kebijakan tetap berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar pada aspek finansial.

Di sisi lain, diskursus mengenai iuran sekolah juga perlu diimbangi dengan upaya optimalisasi sumber pendanaan lain melalui penguatan dukungan pemerintah daerah, kemitraan dengan dunia usaha dan industri, serta inovasi pengelolaan satuan pendidikan yang tetap menjaga prinsip inklusivitas. Pendidikan yang berkualitas memang membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, tetapi juga harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, wacana yang disampaikan menjadi ruang dialog kebijakan yang penting antara legislatif, pemerintah, dan pemangku kepentingan pendidikan. Keberanian untuk mencari solusi baru perlu diiringi dengan kebijaksanaan dalam menjaga nilai dasar pendidikan, sehingga peningkatan kualitas pendidikan Jawa Barat dapat tercapai tanpa mengurangi semangat pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dan meski masih menjadi bahan diskursus di Komisi V, tentunya hal ini bisa menjadi harapan dan angin segar, mengingat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang diterima oleh satuan Pendidikan menengah semakin kecil, dan terus mengecil…. Dan pertanyaan besar bagi kami adalah akankah reaktifasi iuran Pendidikan yang merupakan partisipasi masyarakat dapat segera terwujud….?

Kita lihat saja nanti….