Akhir Tahun 2021 Menjadi Puncak Kekecewaan Guru Honorer di Sekolah Negeri

Oleh Ramdan Nugraha, S.Pd. Gr.

(Guru SMK Negeri 2 Leles Cianjur)

Akhir tahun 2021 menjadi puncak kekecewaan guru honorer di sekolah negeri. Pasalnya pada seleksi PPPK tahap 2 mayoritas kelulusan didominasi oleh guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik, sedangkan guru honor sekolah negeri secara umum tidak memilikinya. Hal tersebut dikarenakan persyaratan untuk mengikuti program sertifikasi bagi guru di sekolah negeri tidak dapat terpenuhi.

Salah satu syarat untuk mengikuti program sertifikasi adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak dapat dipenuhi oleh guru di sekolah negeri yaitu mengharuskan mereka untuk memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati/Kepala Daerah atau Dinas Pendidikan setempat. Sementara itu untuk guru swasta dapat megikuti program sertifikasi hanya berbekal Surat Pengangkatan Guru Tetap dari Ketua Yayasan. Alhasil mayoritas guru bersertifikasi berasal dari swasta.

Hal ini penulis alami sendiri ketika mulai mengawali karier mengajar pada tahun 2012. Ketiadaan SK dari Kepala Daerah atau Dinas Pendidikan membuat penulis sulit untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan mengikuti sertifikasi pada tahun 2018 meskipun sudah lolos pada tahap pre-test PPG namun terkendala pada tahap pemberkasan.

Pada awal tahun 2021 aturan untuk mengikuti program sertifikasi/PPG sudah dapat diikuti oleh guru honorer dari sekolah negeri dengan hanya berbekal SK dari Kepala Sekolah, namun hal tersebut tidak menjadikan mereka bernafas lega, pasalnya formasi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 3 mendatang tidak menjamin adanya penambahan formasi karena mayoritas sudah terisi pada tahap 2 kemarin.

Seandainya aturan tersebut berlaku sebelum diadakannya seleksi PPPK, mungkin itu akan membuat persaingan yang lebih adil. Guru honor di sekolah negeri maupun swasta akan benar-benar mengandalkan kemampuan mereka karena sama-sama mengantongi sertifikat pendidik.

Namun ada satu hal yang membuat saya tergelitik pada seleksi PPPK kemarin. Sekolah swasta seolah-olah dikhianati oleh guru mereka sendiri. Pasalnya mereka melenggang masuk sekolah negeri pada seleksi tersebut melalui sertifikat pendidik yang pada dasarnya diperjuangkan oleh sekolah swasta asal mereka mengabdi.

Semoga di tahun 2022 sekarang ada sebuah aturan yang menjadikan status guru honor sekolah negeri dan swasta menjadi lebih adil, karena pada tahun-tahun sebelumnya kebijakan pemerintah seolah-olah lebih berpihak kepada guru honor di sekolah swasta.