AKM NASIONAL DAN KINERJA SEKOLAH

OLEH TATANG SUNENDAR

(Wdyaiswara LPMP/Anggota KACI)

Mendikbud Mas Nadiem Makariem telah memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021 mendatang. Sebagai penggantinya adalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Asesmen dilaksanakan tidak berdasarkan atas penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam UN, namun dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Fokus utama AKM adalah kompetensi literasi dan numerasi sebagai kompetensi dasar yang akan diukur.

Kata Minimum mengacu tidak semua konten dalam kurikulum diukur. AKM akan mengukur keterampilan dasar: literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu progres pembelajaran. AKM berbentuk survei dengan sample siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11  serta  tidak melaporkan hasil individu siswa namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu bukan komparasi antarkelompok.

AKM terdiri dari AKM Nasional, AKM Kelas dan AKM sertifikasi. AKM nasional berlaku secara nasional dengan sasaran kelas 5,8 serta 11, AKM kelas dilaksanakan oleh satuan pendidikan sedangkan AKM sertfikasi adalah AKM bagi siswa Kelas 12 dan sifatnya tidak wajib/pilihan. Tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar-mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Asesmen Nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi  tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan  kompetensi siswa. Hal ini diharap dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran.

Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid (mulai dari ciri pengajaran yang  baik, sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif). Hal ini diharap membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

AKM dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan  kinerja sekolah, sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Dengan sasaran siswa SD 30 murid, SMP/SMA/SMK 45 murid  akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi  responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi  (proctored), begitu juga semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan (mandiri). Selanjutnya Kepala SD, SMP, dan SMA/SMK menjadi responden. Sama dengan guru, kepala sekolah diberi  waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan (mandiri).

AKM berbeda dengan UN karena AKM mengukur kemampuan literasi untuk memahami,  menggunakan, mengevaluasi, mere?eksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga  dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemampuan NUMERASI untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk  menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Di samping itu AKM dilakukan survei karakater untuk siswa serta survei kinerja untuk satuan pendidikan. Survei karakter berfokus pada profil pelajar  Pancasila dengan komponen beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif bergotong royong berkebhinekaan global.

Adapun yang menarik pada AKM ini adalah dilakukannya survei kinerja untuk satuan pendidikan. Pada kegiatan survei ini yang menjadi sasaran adalah seluruh guru dan kepala sekolah. Pada survei ini sudah barang tentu mengukur  sejauh mana satuan pendidikan membangun kinerja sekolah dengan aspek-aspek yang menjadi sasaran pada survei kinerja satuan pendidikan adalah: 1)  iklim belajar dan satuan pendidikan: Keamanan dan well being siswa, Sikap dan keyakinan guru, Praktik multikultural di kelas, Sikap dan keyakinan guru/kepsek, Kebijakan dan program sekolah 2)  Indeks Sosial Ekonomi: Pendidikan orang tua, Profesi orang tua, Fasilitas belajar di rumah 3) Kualitas Pembelajaran: Manajemen kelas, Dukungan afektif, Aktivasi kognitif 4) Pengembangan Guru: Refeksi dan perbaikan pembelajaran: Dukungan untuk re?eksi guru.

Nampaknya penekanan AKM ini difokuskan pada kinerja (ferpormance) satuan pendidikan. Adapun kinerja satuan pendidikan yang mencakup empat komponen utama yaitu mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu guru serta mutu manajemen sekolah. Penekanan keempat komponen tersebut diambil dengan asumsi mutu lulusan merupakan hasil mutu proses pembelajaran dan mutu guru yang didukung dengan mutu manajemen sekolah yang efektif dan efesien. Dengan penekan pada kinerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab XVI tentang evaluasi Pendidikan Pasal 57 tercantum bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berpentingan dan evalusi dilakukan kepada peserta didik. Lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan, sedangkan Pasal 58 evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajauan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, 2 evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, dan sistemik untuk menilaian capaian standar nasional Pendidikan.

Wacana UN diganti sudah lama digaungkan bahkan telah masuk ke ranah hukum dengan hasil adanya pentapan MA bahwa UN perlu direvisi namun saat itu Kemendikbud bergeming. Padahal kalau merujuk UU Sisdiknas jelas jelas bahwa untuk mengukur capaian hasil belajar siswa merupakan ranah guru karena mengetahui segala aktivias, potensi peserta didik, sedangkan pemerintah hanya mengukur capaian sistem yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Berkat Mas Nadiem semua dikembalikan sesuai dengan jalur UU Sisdiknas. Semoga dengan AKM menjadi pendorong pendidikan yang bermutu.... Semoga ada cahaya terang.