Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi, Sulitkah??? (1)

Penulis: Yoni Haris Setiawan

(UPT Perpustakaan dan Publikasi Digital IBM Bekasi)

Masih banyaknya Perpustakaan Perguruan Tinggi se-Indonesia yang mengalami  kendala dalam proses Akreditasi. Total jumlah perpustakaan  saat ini sebanyak 164.610. Perpustakaan yang telah terakreditas kurang lebih 10.348 hingga per November 2021. Selain itu dikelola tenaga non-pustakawan. Bagaimana nasib perpustakaan?

Kota Bogor.- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) mengadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah  Jawa Barat (Senin-Rabu, 1-3/7/2024) yang bertempat di  The Mirah Hotel Bogor, Jawa Barat.

Pada Pembukaan BIMTEK ini turut hadir Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor (Rudiyana), Plt. Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (Supriyanto), Wakil Ketua Umum I Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (Tiko Dhafin Rizky). BIMTEK dibuka langsung Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan/BPSDM (Adin Bondar) melalui zoom.

Perpusnas RI mengundang Pengelola Perpustakaan Se-Jawa Barat, yang terdiri dari Sekolah Tinggi yaitu, STIT Hidayatunnajah, STIE Miftahul Huda, STIU Wadi Mubarak Bogor, STAI Al Hamidiyah Jakarta, STAI Al-Azhary Cianjur, STIKES Permata Nusantara, STAI Bhakti Persada Bandung, STT Cipanas, Sekolah Vokasi IPB, STIKOM Er Rahma, STAI Al-Hidayah Bogor, STAI Yapata Al-Jawani Bandung, STIKES Bogor Husada, STBA JIA Bekasi, STIT Insan Kamil Bogor, dan STIKES Pelita Ilmu Depok.

Adapun dari lingkungan Institut dan Akademi yakni, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Institut Teknologi Sains Bandung, IBI Kesatuan, IAI Sahid Bogor. Akbid Bandung YCP Bogor, Akademi Farmasi Bumsil, AMIK Citra Buana Indonesia, Akper Kebonjati Bandung, Akbid PHB Bogor, Poltekkes Tasikmalaya, Politkenik Al-Islam Bandung, Politeknik AKA Bogor, PEP Bandung, Mahad Aisyah binti Abu Bakar, Poltek STT Bandung, Poltekkes Jakarta III, PTDI-STTD Bekasi, dan Polgefa “ACP”.

Sedangkan dari unsur Universitas terdiri dari Universitas Djuanda, Universitas Islam Asy-Syafiiyah, Universitas Insan Cendekia Mandiri, Universitas Nusa Bangsa, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Bina Sarana Informatika, Unversitas Sangga Buana, Universitas Bale Bandung, Universitas Binaniaga Indonesia, Universitas Surya Kencana Cianjur, Universitas Pakuan, Universitas Internasional Jakarta, Universitas Sali Al-Aitaam (UNISAL).

Perpusnas RI menentukan standar akreditasi secara nasional. Hal ini dimaksudkan agar perpustakaan perguruan tinggi dapat terakreditas sesuai standar. Penetapan hasil penilaian perpustakaan terakreditasi adalah dengan standar sebagai berikut, yaitu: Nilai 91–100 dengan predikat penilaian Terakreditasi A (Amat Baik). Nilai 76–90 dengan predikat penilaian Terakreditasi B (Baik). Nilai 60–75 dengan predikat penilaian Terakreditasi C (Cukup Baik).

Menurut Adin Bondar,  akreditasi perpustakaan sangat penting dilaksanakan, status perpustakaan yang telah terakreditas akan sangat membantu dan mendorong lembaga pendidikan dalam berbagai hal.  Perpustakaan yang memiliki standar akreditasi akan meningkatkan kualitas layanan kepada warga sekolah atau sivitas akademika. Memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk pembelajaran dan penelitian. Selain itu, untuk memenuhi standar tertentu dalam hal koleksi, layanan, dan fasilitas.

“Mari Kita lakukan transformasi perpustakaan dengan menyiapkan perpustakaan perguruan tinggi yang terakreditasi, diharapkan peserta Bimtek dapat secara bertahap menyiapkan berkas-berkasnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan” pesan Deputi  BPSDM.

Usai Pembukaan (Senin, 1/7/2024) dilanjutkan paparan panel sesi 1 yakni, Supriyanto dan Tiko Dhafin Rizky. Dalam paparannya, Supriyanto menjelaskan bahwa kendala dalam pegelolaan perpustakaan yaitu pertama,  Perpustakaan belum memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengukuruan kinerja lembaga induknya. Kedua, Kepala Perpustakaan masih dijabat oleh non-pustakawan.

Ketiga, Tenaga Perpustakaan minim memiliki latar Pendidikan di bidang Perpustakaan atau menjadi pustakawan. Keempat, Minimnya anggaran pengelolaan  perpustakaan dibanding anggaran Lembaga induk. Kelima, Belum diakomodir formasi Pustakawan Ahli Utama pada perpustakaan di Lingkungan Kemendikbudristek.

“Ini sangat penting, Kita membangun dan memberdayakan SDM no- pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat guna membantu pustakawan, sehingga manajemen perpustakaan walau dengan tenaga non-pustakawan menjadi kreatif, inovatif, edukatif dan inspiratif” tandas Supriyanto.

Sementara itu, Tiko Dhafin Rizky, Strategi dan Program FPPTI dalam Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia mengungkapkan tentang  selayang pandang FPPTI. Bahwa FPPTI  berdiri pada 12 Oktober 2000, Anggota FPPTI adalah Perpustakaan PTN dan PTS di bawah Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kemenkes. 

Visi FPPTI  yaitu Menjadi wadah kerja sama perpustakaan perguruan tinggi yang berkarakter, unggul, berintegritas, terpercaya, dan mempunyai reputasi di tingkat nasional, regional, dan internasional. Jaringan FPPTI Wilayah/Daerah ada 29 Wilayah FPPTI di Indonesia.

Tiko memaparkan Perubahan Konsep Perpustakaan, menurutnya bahwa awalnya perpustakaan merupakan pusat informasi yang menyediakan buku, jurnal dan lokal konten, sudah saatnya Perpustakaan beralih menjadi pusat pembelajaran atau Learning Commons. Pemustaka datang setiap hari ke ruang perpustkaan, kini Pemustaka dapat mengunjungi perpustakaan dimanapun dan kapanpun dia berada “the Library comes to you”. Perpustakaan wajib untuk melakukan inovasi dalam memberikan layanannya. FPPTI memiliki jargon Berjejaring–Saling Berbagi– Saling Peduli, Networking-Sharing–Caring,

Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Monalisa Silvia Maretta) pada sesi 2 menyatakan bahwa manfaat akreditasi yaitu sebagai Sarana untuk mengukur keberhasilan perpustakaan; Meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust) terhadap layanan perpustakaan sebagai upaya untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan perpustakaan; Perpustakaan yang terakreditasi “sangat baik” akan menjadi rujukan pengembangan perpustakaan menjadi syarat meningkatkan status kelembagaan perpustakaan; Menghimpun informasi sebagai umpan balik bagi peningkatan kualitas perpustakaan.

“Saat ini masih banyak perpustakaan yang belum terotomasi, siap akreditasi dengan menyicil dari sekarang, agar nanti dapat mempermudah dan mempercepat  pelaksanaan akreditasi dengan memenuhi 9 komponen, siapkan dokumentasi dalam setiap kegiatan” tukas Silvia.

#Salam Literasi, Indonesia Berkarya!