Akselerasi Pengembangan Pendidikan di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor (Antara Tantangan, Hambatan, dan Harapan)

Oleh Mansur Syah, S.S., M.Pd.

(Guru PAI SMAN 1 Klapanunggal)

Letak Geografis Klapanunggal

Kecamatan Klapanunggal merupakan salah satu dari empat puluh (40) kecamatan di Kabupaten Bogor yang terletak di sebelah Timur dari Kabupaten Bogor. Luas wilayah Klapanunggal mencapai 9.587,92 km²_.

Secara geografis, Klapanunggal berbatasan dengan Kecamatan Jonggol di sebelah timur, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Citeureup, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Cileungsi dan Gunung Putri, serta sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sukamakmur. Hal ini menandakan bahwa kecamatan Klapanunggal merupakan kecamatan yang cukup strategis secara geografis di wilayah timur Kabupaten Bogor.

Klapanunggal berdiri sebagai kecamatan yang mandiri setelah berpisah dari kecamatan Cileungsi karena  kebutuhan pemekaran wilayah dari kecamatan Cileungsi yang cukup luas. Perubahan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang cukup dinamis menjadi patokan utama dari pemekaran wilayah Klapanunggal.

Sebagai wilayah kecamatan yang berdekatan langsung dengan DKI Jakarta, Klapanunggal memiliki perkembangan dinamika pembangunan yang cukup signifikan, oleh sebab pengaruh kuat pembangunan ibukota Jakarta yang membutuhkan daerah penyangga ekonomi, sosial, politik, dan budaya terhadap daerah sekitarnya. Maka Klapanunggal hadir memberikan warna tersendiri terhadap perkembangan pembangunan wilayah penyangga Jakarta. Hal ini terbukti dengan masifnya relokasi industri dan jasa yang dikembangkan di Kecamatan Klapanunggal. Selain itu juga Klapanunggal di ‘plot’ sebagai daerah pengembangan pemukiman rakyat, yang ditandai dengan masifnya para pengembang (developer) “menginvasi” Klapanunggal sebagai lokasi daerah perumahan rakyat selain Cileungsi dan Jonggol. Perlahan tapi pasti, seiring dengan berjalannya waktu, Klapanunggal berubah dari daerah pertanian kini menjadi kantong-kantong industri dan jasa serta pemukiman (perumahan) yang cukup ramai di wilayah Bogor Timur.    

Kecamatan Klapanunggal sebagai kecamatan yang mandiri dari Kecamatan Cileungsi membawahi sembilan desa di bawahnya; yaitu desa Bantarjati, desa Bojong, desa Cikahuripan, desa Kembangkuning, desa Klapanunggal, desa Leuwikaret, desa Ligarmukti, desa Lulut, serta desa Nambo.

Kondisi Demografi Klapanunggal

Menurut sensus penduduk tahun 2019, 2020, dan 2021, yang di rangkum dalam situs BPS bogorkab.bps.go.id, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor mencatat jumlah penduduk Klapanunggal dalam rentang tahun 2019-2021 sebagai berikut;

(Sumber BPS 2019,2020,  dan 2021)

Sebagai kecamatan yang masih cukup muda diusianya saat ini, bila dibandingkan dengan Cileungsi dan Jonggol, Kecamatan Klapanunggal masih banyak menyimpan permasalahan di dalamnya, diantaranya pembangunan infrastruktur jalan yang masih kurang, mobilitas transportasi umum yang belum memadai, akses kesehatan yang belum cukup, kualitas udara yang tercemar polusi, serta pemerataan pembangunan pendidikan yang belum seimbang. Hambatan yang terakhir ini lah yang akan menjadi fokus permasalahan yang akan disinggung lebih lanjut oleh penulis.

Kuantitas Sekolah Dasar, dan Menengah, Dinas Pendidikan dan Madrasah di Klapanunggal

Data Dapodik menuliskan bahwa Klapanunggal memiliki 27 SD negeri dan 7 SD swasta, dengan peserta didik mencapai 13.486 siswa. Adapun jenjang sekolah pertama setingkat SMP di Klapanunggal berjumlah lima belas (15) sekolah. SMP milik pemerintah hanya ada satu, sisanya yang empat belas milik swasta. Jenjang sekolah SMA hanya ada satu di Klapanunggal, yaitu SMAN 1 Klapanunggal. Tidak ada pihak swasta yang membuka jenjang SMA. Sedangkan jumlah jenjang SMK swasta di Klapanunggal adalah berjumlah empat (4) sekolah. Sedangkan SMK Negeri belum ada sama sekali. Sedangkan Emis Pendis kemenag mencatat  MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) berjumlah 20 sekolah. sedangkan MTs nya berjumlah tujuh (7) sekolah. Adapun MAS (Madrasah Aliyah Swasta) hanya ada 1 sekolah. Untuk sekolah dalam naungan Kemenag, Kec. Klapanunggal tidak memiliki  Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Apabila dibuatkan tabel perbandingan antara sekolah Dinas Pendidikan dan sekolah Madrasah naungan Kemenag maka seperti berikut ini;

Merujuk data Dapodik Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada semester genap tahun ajaran 2021-2022, jumlah peserta didik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di Klapanunggal adalah seperti tabel di bawah ini:

Untuk data lulusan peserta didik Madrasah dalam  naungan Kemenag Kab. Bogor setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Madrasah Aliyah Swasta (MAS), penulis kesulitan menemukan data yang valid di aplikasi Emis Pendis Kemenag Kab. Bogor, bahkan minim informasi di google.com.

Tantangan dan Hambatan Pengembangan Pendidikan di Klapanunggal

Dari data di atas ditemukan permasalahan, yaitu adanya ketidak seimbangan jumlah lulusan Sekolah Dasar dengan kemampuan penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri, karena kita sama-sama tahu bahwa sampai saat ini, (data riil di 2022), Klapanunggal baru memiliki satu Sekolah Menengah Pertama Negeri dan sisanya siswa-siswa lulusan SD banyak mendaftar ke sekolah-sekolah Menengah Pertama/MTs swasta, dan ini pun hanya mampu menampung 26,4 persen dari lulusan SD.

Hal yang sama terjadi pada jenjang SMA. Perlu diketahui bersama bahwa Klapanunggal hanya memiliki satu Sekolah Menengah Atas yaitu SMAN 1 Klapanunggal. Selebihnya merupakan sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta. Data KCD (Kantor Cabang Dinas) Wilayah 1 mencatat bahwa SMK yang beroperasi di Klapanunggal yang terdaftar di Dapodik berjumlah empat (4) SMK swasta. jadi total jumlah sekolah menengah atas di Klapanungggal hanya lima (5) sekolah saja. Jumlah ini menyamai jumlah sekolah menengah atas kecamatan Tanjungsari, yang berlokasi di batas ujung Timur Kab. Bogor.

Dengan jumlah sekolah yang sama dengan Tanjungsari yang hanya memiliki penduduk 57.632 pada 2021 sedangkan Klapanunggal mencapai 131.019 di tahun yang sama, ini sudah menandakan bahwa Klapanunggal benar-benar kekurangan sekolah menengah. Bahkan jumlah sekolah menengah atas di Klapanunggal dikalahkan oleh kecamatan Sukamakmur yang satu tingkat di atasnya, yaitu berjumlah enam (6) sekolah menengah atas. Dan lagi-lagi jumlah penduduk Sukamakmur ada dibawah Klapanunggal, yaitu berjumlah 86.526 pada tahun yang sama. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Sukamakmur merupakan daerah dengan geografis yang sulit dijangkau oleh transportasi umum karena memang “landscape”-nya memang perbukitan.  

Daya tampung SMAN Klapanunggal pada tahun ajaran 2022-2023 hanya dapat membuka 22 rombongan belajar (rombel), yang terdiri dari; kelas X menerima delapan (8) rombel, kelas XI ada tujuh (7) rombel, serta kelas XII ada tujuh (7) rombel. Dari jumlah sekolah menengah pertama yang hanya 1 SMPN dan 14 sekolah SMP swasta serta 7 MTs swasta di Klapanunggal, SMAN 1 Klapanunggal hanya mampu menampung peserta didik baru di kelas X dengan jumlah 8 rombel saja. Sedangkan kelas XI dan XII berjumlah 14 rombel. Jumlah rombel yang hanya 22 ini hanya mampu menampung lulusan SMP/MTs 792 peserta didik, atau hanya sebesar 21,88 %, sisanya yang berjumlah 78,22 % banyak melanjutkan ke SMK swasta. sedangkan peserta didik baru di kelas X hanya mampu menampung 288 siswa lulusan SMP/Sederajat dari 3.619 siswa lulusan SMP tahun ajaran 2021-2022 atau hanya berkisar 7,96 %, sisanya yang 92,04 % banyak melanjutkan ke SMK.

Hambatan yang lebih mengkhawatirkan dari data di atas adalah tingkat putus sekolah siswa di Klapanunggal amat cukup tinggi, yaitu mencapai 73,6 persen. Dengan tingkat putus sekolah yang cukup tinggi ini, tentunya mengganggu indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Klapanunggal. Dengan predikat IPM yang rendah maka sudah barang tentu, Klapanunggal akan tertinggal jauh secara kualitas dalam persaingan pembangunan manusia dari kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Bogor. Tentunya ini harus menjadi pemikiran yang serius dari para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah harus memiliki prioritas kebijakan yang mendukung “akselerasi” pembangunan manusia dalam pendidikan di Klapanunggal. Dan sudah menjadi kewajiban masyarakat umum juga dunia usaha (perusahaan-perusahaan) yang beroperasi di Klapanunggal harus memiliki empati visi dan misi yang sejalan dengan pemerintah, yaitu membangun pendidikan manusia dengan memberikan andil yang besar dalam CSR (Corporate Social Responsibility), yaitu konsep dan tindakan yang dilakukan oleh dunia usaha (perusahaan) sebagai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat luas khususnya dunia pendidikan di Kecamatan Klapanunggal.

Harapan Akselerasi Pengembangan Pendidikan di Klapanunggal

Bangsa Indonesia belum lama ini memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaannya yang ke-77. Oleh karenanya sudah saatnya masyarakat Klapanunggal merasakan substansi “kemerdekaan” ini dengan menikmati pemerataan pendidikan yang proporsional diwilayahnya. Maka hanya satu kata yang harus digaris bawahi oleh pemerintah yaitu “akselerasi” pengembangan pendidikan di Klapanunggal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa; ‘akselerasi’ memiliki tiga arti; 1) proses mempercepat, 2) peningkatan kecepatan; percepatan, dan 3) laju perubahan kecepatan. Akselerasi yang dimaksudkan disini adalah mempercepat perencanaan dan pendirian sekolah menengah baik jenjang SMP maupun jenjang SMA dan SMK di Klapanunggal. Mengapa harus ada akselerasi pengembangan pendidikan di Klapanunggal? Karena jumlah penduduk dengan tempat belajar (sekolah) sudah tidak seimbang. Jumlah lulusan jenjang SD sudah tidak seimbang dengan kapasitas rombel SMP, begitu juga jumlah lulusan SMP sudah tidak seimbang dengan jumlah rombel SMA. Dan juga Klapanunggal dihadapkan pada pergeseran sistem perekonomian, dari pertanian menuju kemajuan industri dan jasa. Maka sudah sepatutnya dipersiapkan lulusan sekolah yang kompeten dan berkualitas di Klapanunggal.   

Dalam kondisi yang kritis inilah seharusnya pemerintah daerah, baik Kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah provinsi (Pemprov), untuk segera mengalokasikan dana khususnya (DAK) untuk mendirikan SMP Negeri tambahan dan SMA negeri tambahan dan atau SMK negerinya untuk menjawab kebutuhan pengembangan pendidikan di Klapanunggal serta operasional kebutuhan lainnya yang menyangkut di dalamnya diantaranya kebutuhan guru dan karyawan sekolahnya. Serta di sisi lain meminta kepada Kemenag Kabupaten, juga kemenag Provinsi untuk segera mengalokasikan dana khususnya untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) atau bahkan kalau perlu Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN) di wilayah Klapanunggal.

Memorandum Percepatan Pengembangan Pendidikan di Klapanunggal

Sudah saatnya Tripika Klapanunggal, organisasi profesi PGRI, dan para tokoh masyarakat Klapanunggal bahu membahu untuk segera membuat “MoU” (Memorandum of Understanding) percepatan pembangunan sekolah baru setingkat SMPN, SMAN, dan SMKN atau MIN, MTsN, MAN, atau MAKN di wilayah Klapanunggal sebagai bentuk jawaban atas banyaknya siswa putus sekolah di Kec. Klapanunggal untuk segera diusulkan ke Bupati Kab. Bogor dan juga ke Gubernur Prov. Jawa Barat, bahkan kalau perlu MoU ini sampai ke pemerintah pusat di Jakarta. Kita masih ingat dengan pernyataan Bupati Bogor, ibu Ade Yasin Munawaroh ketika meresmikan gedung baru Kec. Klapanunggal, hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 silam, “Ke depan harus buat terobosan-terobosan dan inovasi agar masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam mengakses layanan” katanya. (megapolitan.antaranews.com, Bupati-Bogor-resmikan-Kantor-Kecamatan- Klapanunggal) 

Dan masih kita ingat janji Bupati dalam programnya yang bernama “Pancakarsa” yang terdiri dari Karsa Bogor Membangun, Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, dan Karsa Bogor Berkeadaban. Namun dalam perjalanan politiknya, Bupati belum mampu merealisasikan isi semua karena tersandera oleh kasus hukumnya sehingga harus berurusan dengan KPK dalam gelaran operasi tangkap tangan (OTT) bersama 11 orang lainnya pada hari Selasa, 26 April 2022 hingga Rabu, 27 April 2022 di Bandung dan Bogor.

Maka lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya dan khususnya dunia pendidikan di Bogor, karena banyak program yang menjadi mandek oleh sebab kasus OTT ini. Karena kepemimpinan amat sangat bersinergi dengan kemajuan suatu wilayah. Oleh karenanya kemajuan pendidikan di Kab. Bogor juga mengalami dampak politis yang cukup memprihatinkan.

Gubernur Jawa Barat juga harus memperhatikan kondisi wilayah diluar Bandung khususnya Kecamatan Klapanunggal, Kab. Bogor. Perhatian gubernur dapat diwujudkan dalam kebutuhan mendesak pembangunan sekolah di Klapanunggal. Informasi dan data valid kebutuhan pembangunan pengembangan pendidikan di Klapanunggal harus sampai ke meja gubernur dari sumber-sumber birokrat yang resmi. Oleh karenanya kolaborasi yang apik harus dimainkan oleh DPRD Provinsi bekerjasama dengan DPD PGRI Provinsi untuk membuka dialog internal bersama Pemprov atas kebutuhan pendidikan wilayah luar Bandung dalam rapat reses tahunan DPRD tingkat I. Sebab masyarakat Bogor Timur, khususnya Kec. Klapanunggal membutuhkan ini dalam jangka waktu yang secepatnya.

Menolak lupa dari program Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang menyampaikan sembilan program unggulan pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat yang akan digulirkan tahun 2022, yakni 1) pusat layanan ketenagakerjaan, 2) Sekolah Juara, 3) Pesantren Juara, 4) Petani Milenial, 5) Ekonomi Kreatif dan Inovatif, 6) Konektivitas Wilayah Jalan dan Jembatan, 7) Pengelolaan Sampah Juara, 8) Pengembangan Pariwisata, dan 9) Citarum Harum.

Dari sembilan program unggulan pemprov  di atas, masyarakat Klapanunggal berharap ada realisasi pengembangan pendidikan yang akseleratif di Kecamatan Klapanunggal, karena sifatnya mendesak dan prioritatif. Semoga Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil, mendengar aspirasi masyarakat Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Penulis berharap tulisan ini menjadi aspirasi dan inspirasi yang mencerahkan bagi segenap masyarakat Bogor Timur, juga bagi para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan sampai pusat. Semoga Allah swt. Tuhan Yang Maha Esa membukakan pintu keberkahannya bagi negeri Indonesia ini khususnya Jawa Barat yang tercinta. Wallahu ‘alam bis shawab. Bogor, 27 Agustus 2022/29 Muharram 1444 H.