Alasan Cetek, Guru Di-PPPK-kan

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua PB PGRI Dan Dewan Penasehat PGRI Kota Sukabumi)

Ada satu narasi Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana yang membuat saya tersenyum, bahkan sangat tersenyum. Apa? Alasan mem-PPPK-kan semua calon guru---di antaranya---karena guru suka minta pindah.

Ini di antara pernyataan Bapak Bima, “Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4 sampai 5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. Dua puluh tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS.”

Waduh, rasanya cetek amat alasan Beliau mem-PPPK-kan semua calon guru hanya karena minta mutasi, bukan korupsi? Bukankah malah ada sejumlah guru, kepala sekolah bahkan pengawas sekolah yang dimutasi dipolitisasi oknum kepala daerah? Bukankah lebih banyak oknum kepala daerah yang memperlakukan guru seenaknya?

Bila Beliau mengatakan, “Dua puluh tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS.” Bukankah puluhan tahun derita guru honorer jumlahnya jutaan---bila diakumulasi---dalam keadaan menderita. Bahkan beberapa sudah keluar dari guru honorer memilih pekerjaan lain.

Menurut Saya alasan cetek, remeh dan itu dinamika biasa dalam dunia kerja. Bahkan bukankah lebih “unik” lagi anggota DPR RI hanya bekerja 5 tahun akan dapat pensiun seumur hidup. Bukankah guru honorer ada yang puluhan tahun bekerja masih belum UMR/UM/UMK? Plus tak akan punya pensiun.

Guru memang tidak boleh manja, asal kerja dan tak berprestasi. Guru idealnya total mengabdi pada bangsa dan negara sebagai aparatur pendidikan. Tidak usah cengeng “latah” pindah. Kecuali alasan strategis dan darurat. Menjadi guru adalah menjadi aparatur pendidikan yang dedikatif pada masa depan bangsa.

Menjadi guru harus kompeten, sejahtera dan terlindungi. Pemerintah harus “mengadvokasi” martabat guru bukan malah mendegradasi menjadikan semua  guru PPPK. Ini akan bertabrakan dengan UU ASN dan UURI No. 14 Tahun 2005. Seorang guru penggerak Budi Setia Baskara dalam tulisannya menyebutnya dengan istilah swastanisasi.

Dalam pandangan Budi Setia Baskara seolah aparatur negara diswastanisasi, berkiblat pada liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan. Sejumlah perspektif akan menghangat terkait rencana tahun 2021 semua calon guru akan di-PPPK-kan. 

Pernyataan lain dari Ketua Komisi X DPR RI Saeful Huda pun menolak. Ia mengatakan---persis apa yang Saya tuliskan sebelumnya---“Penghapusan jalur CPNS bagi guru mengurangi minat kalangan muda memilih profesi pendidik”. Ini bahaya, makin banyak generasi muda terbaik tak mau jadi guru.

Ya penghapusan jalur CPNS harus dikaji ulang jangan hanya karena alasan cetek. Keluarnya UU ASN adalah jalan tengah, solusi untuk meng-ASN-kan para honorer yang sudah berusia dan mengabdi cukup lama. Hargai mereka dengan “otomatis” PPPK. Bagi calon guru muda di bawah usia 35 tahun silakan bersaing menjadi PNS.

Lebih elok menjadi aparatur pendidikan---GTK---dalam dua jalur---sesuai UU ASN---yakni jalur PPPK dan jalur PNS. Guru oh guru. Gaji mu, TPG mu disoal. Pindahmu disoal. Sakit mu disoal. Padahal tanpa guru saat era pandemi seperti ini 50 juta anak didik, calon penghuni masa depan bisa lost learning, lost generasi dan lost control. Pak Bima, Pak Cahyo dan Pak Nadiem sehat selalu, amiin.