Alat Kontrasepsi untuk Remaja? Haa!

Oleh Agus Prasmono, M.Pd.

(Pemerhati Pendidikan dari Ponorogo Jawa Timur)

Pemerintah menyediakan alat kontrasepsi untuk remaja. Berita hangat yang menghiasi mass media dan social media dan tentu kalimat tersebut sangat bombastis dan memicu kontraversi di dunia pendidikan. Kalangan Pendidikan dan kaum moralis merasa kecolongan atas munculnya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut selah negeri ini sudah menjadi negara sekuler dan penganut sek bebas. Memang kurang lebih begitu isi Peraturan Pemerintah (PP) no 28 tahun 2024 tentang Kesehatan yang merupakan turunan dari UU No 17 tahun 2023. Aturan tersebut menurut rilis dari Kementerian Kesehatan memang apaya preventif. Dalam rilis itu Pemerintah berupaya meningkatkan layanan promotive dan preventif  termasuk memastikan kesehatan reproduksi remaja hingga melindungi diri remaja. Namun dalam penjelasan lebih lanjut penyediaan kontrasepsi itu adalah diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah. Pemerintah menyediakan alat kontrasepsi karena ada sebagian remaja yang sudah menikah namun belum siap untuk mempunyai anak karena belum siapnya secara psikologis, mental maupun secara material ketika mempunyai anak.

Memeng ada beberapa pasal yang menjadi pangkal perdebatan tentang alat kontrasepsi bagi remaja ini. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 103, ayat 1 mnenyebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja yang pertama adalah memberikan informasi dan edukasi. Ayat 2 mengatur informasi apa saja yang diberikan salah satunya adalah menjaga kesehatan reproduksi dan resiko perilaku seksual, Ayat 3 menyebutkan cara memberikan edukasi dan kesehatan reproduksi bisa lewat bahan ajar maupun kegiatan luar sekolah, Ayat 4 merupakan panduan pelayanan kesehatan reprosuksi untuk usia sekolah dan remaja setidaknya menyangkut konseling hingga penyediaan alat kontrasepsi. Ayat 5 menyebutkan konseling dilakukan oleh tenaga yang kompeten sesuai dengan wewenangan serta menjaga kerahasiaannya. (JP, 7/8-2024). Itulah kalimat dalam PP yang memacu perdebatan publik belakangan ini dalam PP 28 tahun 2024 itu.

Ketua MUI Cholil Nafis langsung secara tegas menolak PP itu serta meminta agar segera dicabutnya. Demikian juga Profesor Ahmad Tholabi Kharlie dari UIN Syarif Hidayatulah mempertanyakan mekanisme penyusunan PP tersebut. Demikian juga jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji mangatakan bahwa PP itu adalah kebijakan yang tidak tepat. Selain itu masih banyak komponen bangsa dan tokoh pendidikan yang terus bertambah yang menggugat PP itu dan menginginkan pencabutannnya.

Ada sebuah ironisme di Indonesia, dimana angka perkawinan secara umum di Indonesia terus menurun hingga 7,5 persen di tahun 2023, namun perkawinan dini (ramaja) justru meningkat. Berdasarkan data BPS selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 persen. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun lalu adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 17,32 persen, disusul Sumatera selatan 11,41 persen dan Kalimantan Barat 11,29 persen. Angka perkawinan di Indonesia memang terus menurun dari tahun ke tahun, namun anehnya perkawinan dini (usia remaja) justru meningkat yang cukup signifikan. ternyata Indonesia masih dihadapkan pada segudang masalah perkawinan usia anak.   Ratusan ribu anak-anak di bawah usia 18 tahun saat ini telah melangsungkan perkawinan dengan berbagai alasan mulai dari alasan ekonomi, kultural sampai dengan alasan yang paling popular dan paling banyak adalah karena kebobolan alias sek pranikah. Inilah yang menjadi tanggungjawab semua pihak.

Kasus penyimpangan seksual pada pelajar dan remaja belakangan ini terus meningkat. Sebuah investigasi media terkenal menyebutkan bahwa banyak kondom berserakan ketika minggu pagi tiba didaerah perkemahan atau tempat wisata yang membebaskan pengunjungnya untuk membawa pasangan yang tidak diketahui status pasangannya. Itu menunjukkan semakin banyaknya penyimpangan sek ini yang dilakukan oleh sebagian besar pengunjung remaja. Belum lagi angka kawin dini (remaja usia sekolah) data semakin baru bukan makin sedikit namun malah sebaliknya. Akibatnya Pemerintah kewalahan menganggarkan untuk mengurangi angka stunting yang salah satu disebabkan oleh kelahiran dari pasangan muda yang belum siap membina dan mendidik anaknya. Sang ibu dan bapaknya masih asyik bermain HP dan game ketika anaknya waktunya makan dan minum susu. Semakin banyak ibu muda yang enggan menyusui anaknya dan lebih suka memberi susu formula sehingga Pemerintah melarang iklan dan bonus pembelian susu formula yang marak belakangan ini. Ini juga sebuah ironi, stunting yang secara logika mestinya banyak dari keluarga kurang mampu naman justru sebaliknya banyak dari keluarga berada tetapi hasil perkawinan dini.

Konten sosial media yang semakin tidak ada sensornya dengan terus meracuni generasi muda melalui medsos dengan begitu gapang memperoleh informasi tentang penyalahgunaan seksual dan pornografi yang datang silih berganti meracuni remaja dan pelajar. Bahkan kini semakin muda usia penikmat situs itu. Ini adalah sebuah ancaman yang serius terhadap generasi muda, sementara Pemerintah seolah membiarkan situs dan aplikasi yang meracuni generasi muda tersebut. Kalau media cetak sekarang semakin santun karena semakin tidak laku terutama yang sekitar satu dasawarsa yang lalu marak tabloid kuning yang hanya menyajikan eksotisme dan erotisme artis dadakan.

Kondisi keluarga dengan dalih ekonomi yang menyebabkan kedua orangtua bekerja, menjadikan pengawasan dari orang tua terhadap anak terus mengalami penurunan. Banyaknya anak hamil di luar nikah dalam usia dini, beberapa survai menyebutkan bahwa penyimpangan seksual itu dkebanyakan dilakukan di rumah sendiri ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Kasus ketika Covid-19 melanda, ternyata diiringi juga dengan meningkatnya kasus hamil di luar nikah (usia remaja) karana orang tua bekerja sementara anak belajar di rumah dengan temannya. Bahkan kasus Video tak senonoh yang beredar di Sebuah Kabupaten Kecil di Jawa Timur belakangan juga dilakukan oleh remaja tersebut ketika ibu dan bapaknya sibuk bekerja walaupun kerja kantoran karena di hari sabtu anaknya libur sementara banyak rang tua di hari sabtu yang masih bekerja terutamadi sektor swasta.

Anak (remaja) butuh keteladanan dari orang tua dan orang tuanya sendiri. Masyarakat semakin apatis dengan pelanggaran norma karena tidak ada sangsi yang membuat afek jera bagi pelakunya karena hanya dianggab tindak pidana ringan (tipiring). Banyak pejabat yang melakukan perselingkuhan namun tidak diberi sangsi apapun, tetapi justru sebaliknya ketika seseorang memiliki dua istri walaupun sah, masyarakat akan menghujat bahis-habisan. Budaya semacam ini jelas tidak menadi contoh yang baik bagi masyarakat kususnya kalangan remaja dan pelajar.

Berdasarkan UU di Indonesia perkawinan dilakukan setidaknya oleh penduduk berusia 19 tahun, artinya kalau dilakukan oleh usia ini, berarti sudah tidak lagi remaja atau pelajar namun lebih dari itu setidaknya sudah kuliah. Untuk usia semacam ini jelas tidak lagi membutuhkan bantuan alat kontrasepsi secara gratis di sekolah karena mereka bukan lagi anak sekolah. Kontasepsi akan lebih pas kalau diberikan pada usia pasangan subur untuk  mengatur kelahiran anaknya (KB). Memang usia sekolah meningkat angka perkawinannnya tetapi pendidikan seks dalam arti pemahaman positif terhadap perkawinan perlu ditanamkan terus, Pemerintah juga harus menciptakan contoh positif terhadap aparatnya yang mengumbar syahwat dan melakukan perselingkuhan, dan yang lebih penting lagi adalah pendidikan agama bukan sekedar pelajaran agama namun adalah pelajaran moral dan etika kepada Tuhannya dan kepada sesama agar menjadi manusia yang beradab dengan tata keteraturan sesuai dengan norma agama yang merupakan norma terbaik dari setiap norma yang ada.

Sehingga tidak heran apabila belakangan dalam penerimaan siswa baru kemarin, sekolah yang berbasis agama kewalahan menerima siswa baru, sementara sekolah umum negeri banyak sekolah yang kekurangan siswa bahkan di Ponorogo ada sekitar lima Sekolah Dasar yang tidak memperoleh siswa sama sekali dan puluhan SD yang memeproleh siswa di bawah sepuluh orang. Introspeksi semua pihak kiranya sangat penting untuk membenahi generasi mudah ini jangan diserahkan pada dunia pendidikan yang interaksinya tidak ada separo waktu ketika disekolah. Kesadaran semua pihak untuk membangun moral anak bangsa adalah kuncinya.