Aliansi Pemerhati Pendidikan Jabar Apresiasi Kadisdik dan Kepala Biro Hukum

Apresiasi buat Kadisdik dan Kepala Biro Hukum. Tuntutan kami dari Aliansi Pemerhati Pendidikan Jabar untuk merevisi beberapa pasal/ayat dalam Pergub 44 Tahun 2022 diakomodir walau ada pihak menyebutkan Pergub ini sudah bagus tinggal dijalankan saja sepatuhnya namun nyatanya bermasalah sehingga pihak Biro Hukum mengakui kekhilafannya.

Adapun hasil revisi Pergub 44 Tahun 2022 yang sesuai dengan tuntutan kami.

1. PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan masuk dalam konsideran Pergub Karena dasar orang tua siswa dapat memberikan sumbangan tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) PP 48 Tahun 2008.

2. Pasal 6 ayat (2) masa jabatan keanggotaan komite sekolah 3 tahun tadinya dapat dipilih kembali untuk masa Jabatan selanjutnya.

Menjadi dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

Sehingga peluang melestarikan jabatan anggota/ketua komite tidak ada lagi.

3. Pasal 15 ayat (4) kewajiban untuk menentukan katagori besaran sumbangan dan ortu siswa wajib memilih katagori besaran sumbangan tersebut dihilangkan.

4. Pasal 15 ayat (6) yang membebaskan orang tua dari masyarakat tidak mampu untuk mengikuti musyawarah dihilangkan.

Karena orang tua dari keluarga tidak mampu pun berhak mengikuti musyawarah khususnya mengetahui tentang program sekolah ke depan sehingga Pergub ini tidak diskriminatif.

5. Pasal 12 ditambahkan bahwa komite sekolah dilarang memberikan anggaran berupa honorarium/insentif dan sejenisnya kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS/ASN.

6. Adapun perdebatan yang belum tuntas rezim sekolah atau rezim Komite Sekolah yang mengelola uang sumbangan tersebut karena masing-masing memiliki dasar hukum yang berlaku,  kami serahkan sepenuhnya kepada Disdik dan Biro Hukum.

Aliansi Pemerhati Pendidikan Jabar

1. FMPP

2. FAGI

3. GEMPPUR

...