Amanat Konstitusi, MBG, Rocky Gerung dan Hardinsyah: Catatan Kritis

Oleh Ade Munajat

1. Janji konstitusi, bukan janji makan siang

UUD 1945 tidak pernah menjanjikan program makan siang. Yang dijanjikan lebih berat dari itu,: keadilan sosial, hak anak untuk tumbuh, dan kewajiban negara merawat yang lemah. MBG lahir dari janji itu. Tapi janji di kertas tidak otomatis jadi gizi di piring. Dan gizi di piring belum tentu jadi keadilan.

Di tengah perdebatan itu ada dua suara. Rocky Gerung bicara dari atap konstitusi. Hardinsyah bicara dari dunia gizi. Keduanya berguna jika dibaca sebagai cara negara menafsirkan kewajibannya, bukan sebagai bahan perang opini.

2. Rocky Gerung dan pembelaan pada prinsip

Sila kelima, Pasal 27, Pasal 28B, dan Pasal 34 UUD 1945 menempatkan penghidupan layak dan perlindungan anak sebagai tugas negara. Bukan belas kasihan dari para pejabat. Dalam kerangka itu, MBG masuk akal. Anak miskin tidak boleh lapar di sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu.

Rocky Gerung merumuskannya dengan jelas: ia mendukung konsep MBG karena itu perintah konstitusi, bukan karena membela pemerintah. Prinsip dibedakan dari pelaksanaan. Membela prinsip tidak berarti menutup mata pada korupsi, keracunan, dan tata kelola yang kacau.

Logikanya sah. Negara memang wajib hadir di urusan gizi anak. Yang tidak sah adalah menyamakan “program sudah jalan” dengan “hak anak sudah terpenuhi”.

3. Ujian di lapangan

Ujian MBG lebih kasar daripada pidato Presiden. Standar BGN mengharuskan porsi makan siang dapat memenuhi 30-35 persen kebutuhan gizi harian. Di lapangan, dapur SPPG lebih padat rapat di Jawa daripada di tempat-tempat kantong-kantong stunting berada. Padahal stunting terbentuk pada 1.000 hari pertama kehidupan. Ibu hamil dan balita, lama sekali menunggu giliran AKG. Mereka jadi sasaran yang terpinggirkan. Lalu datang keracunan massal. Puluhan ribu anak sakit. Sebagian menanggung dampak lebih lama. Di situ keadilan sosial berubah wajah: anak yang paling butuh program justru paling rawan kena risikonya.

4. Analisis data gizi

Di juknis, MBG bukan program “asal kenyang”. Merujuk Permenkes No. 28 Tahun 2019, satu porsi siang untuk SD kelas 4-6, SMP, dan SMA harus menutup 30-35 persen AKG. Angkanya konkret. SD kelas 4-6: 585-683 kkal dan 15,8-18,4 gram protein. SMP: 668-779 kkal dan 20,3–23,6 gram protein. SMA: 713-831 kkal dan 21-24,5 gram protein. Ada aturan lemak, karbohidrat, dan susu UHT plain, bukan minuman rasa susu.

Kalau angka itu yang sampai di ompreng, pembelaan “amanat konstitusi” punya isi. Masalahnya, data lapangan sering tidak ketemu dan tepat cocok dengan table yang diprersyratkan AKG.

Analisis CISDI atas 29 menu di awal program: 76 persen tidak memenuhi AKG energi; 34 persen tidak memenuhi AKG protein. Di Gorontalo, menu SD rata-rata 377 kkal-sekitar 71 persen dari target 531 kkal. Protein dan lemak kurang; hanya karbohidrat yang lolos. Di SMA Bekasi, penimbangan sepuluh hari: 452 kkal, protein 19,7 gram, lemak 18,2 gram, karbohidrat 53,9 gram. Energi defisit 178-343 kkal. Protein hampir cukup untuk perempuan, masih kurang untuk laki-laki. Contoh porsi SMP di Semarang: 380 kkal dari target sekitar 719 kkal. Label SPPG sendiri kadang menulis 383-482 kkal untuk “porsi besar”. Itu angka PAUD, bukan angka remaja.

Polanya berulang. Biaya ditekan. Lauk hewani dikecilkan. Tempe dan tahu mengganti daging tanpa menambah gram. Sayur dan buah ada, tapi zat besi, kalsium, folat, dan vitamin A tidak terjamin jika susu hilang atau diganti produk berperisa. Ada dapur yang mengklaim 600-800 kkal. Itu justru menunjukkan mutunya bergantung pada dapur, bukan pada standar nasional.

Bagi pembela konsep ala Rocky, ide konstitusinya tidak runtuh. Tapi negara yang rutin mengirim kalori di bawah standar belum bisa disebut menunaikan “makan bergizi”. Bagi perdebatan Hardinsyah, angka ini lebih penting daripada siapa yang “mengecek” makanan di gerbang sekolah. Guru tidak bisa menutup defisit 200-300 kkal dengan mencium aroma ompreng.

5. Pertanyaan yang tidak boleh dihindari

Kritik baru berguna jika menagih bukti.

Berapa persen porsi yang lolos AKG setelah ditimbang, bukan setelah dihitung di resep? Di mana data perubahan berat, tinggi, IMT, dan hemoglobin anak penerima dibanding yang tidak menerima? Mikronutrien apa yang diukur setiap hari? Jika stunting terbentuk di 1.000 hari pertama, mengapa porsi terbesar lama diserap siswa dan guru?

Siapa yang bertanggung jawab secara hukum saat anak keracunan: Kepala SPPG, yayasan, atau BGN? Mengapa sampel dapur sering bersih, tetapi anak sakit di sekolah? Berapa dapur yang punya SLHS, rantai dingin, dan sampel tertahan sebelum makanan berangkat?

Apakah titik dapur mengikuti peta stunting dan kemiskinan, atau mengikuti kepadatan dan jaringan mitra? Berapa bagian anggaran pendidikan 20 persen yang masih dipakai untuk kelas, guru, dan buku? Kapan pemisahan anggaran MBG berlaku penuh sesuai putusan MK?

Bagaimana mitra dipilih? Apakah CCTV dan label empat jam menurunkan keracunan, atau hanya menambah laporan? Atas dasar SOP mana guru wajib jadi pengawas katering? Bolehkah sekolah menolak menu di bawah standar tanpa kehilangan kuota?

Pertanyaan paling ringkas: negara sudah membagi makanan. Sudahkah negara memenuhi gizi dan keamanan yang dijanjikan konstitusi?

6. Hardinsyah dan beban yang digeser ke sekolah

Hardinsyah masuk bukan sebagai filsuf, melainkan sebagai guru besar gizi IPB yang bicara di televisi soal siapa yang salah ketika anak keracunan. Ucapannya yang beredar dinilai banyak pihak menggeser beban ke sekolah dan guru. Seolah guru harus jadi pengawas mutu katering. Padahal guru tidak merancang menu, tidak memasak, dan tidak menguji laboratorium.

Kritik Muhammad Said Didu mewakili kegelisahan yang wajar. Ahli yang dekat dengan BGN seharusnya melindungi anak, bukan melindungi SPPG. Keamanan pangan urusan rantai produksi dan distribusi, bukan urusan meja kelas. Meminta guru “mengecek layak tidaknya makanan” terdengar masuk akal. Padahal itu cara halus menormalisasi sistem yang baru bergerak setelah ada korban.

7. Dua alibi, satu piring yang kurang

Rocky dan Hardinsyah berdiri di lantai berbeda. Yang satu menolak meruntuhkan ide karena pelaksanaannya buruk. Yang lain, dalam tafsir publik, tampak merawat sistem dengan membagi tanggung jawab ke ujung rantai yang paling lemah.

Keduanya mudah jadi alibi. Rocky dipakai untuk berkata: jangan hentikan program, ini konstitusi. Hardinsyah dipakai untuk berkata: jangan salahkan dapur, sekolah juga harus cek. Sementara anak tetap makan porsi di bawah standar, atau tidak makan sama sekali karena orang tua takut makanan yang terhidang  untuk anaknya beracun.

8. Catatan penutup

Amanat konstitusi diukur dari hasil, bukan dari nama program. Negara menunaikan keadilan sosial jika anak makan aman, gizinya cukup, dan hak belajarnya tidak tersedot urusan ompreng.

Membedakan konsep dan pelaksanaan itu benar. Tapi pelaksanaan yang berulang kali gagal menuntut evaluasi desain, bukan hanya ganti kepala dapur. Ahli gizi yang setia pada ilmunya akan menuntut penimbangan porsi, rantai dingin, sampel sebelum konsumsi, dan sanksi jika menu di bawah AKG. Bukan memindahkan pengawasan ke guru.

MBG masih bisa jadi wujud sila kelima. Syaratnya sederhana dan keras: porsi sesuai tabel yang dipersyaratkan, sasaran mengutamakan 1.000 hari pertama dan wilayah stunting, pengawasan yang mencegah sakit sebelum anak masuk rumah sakit.

Rocky Gerung benar: konstitusi memerintahkan negara hadir. Itu belum cukup jika kehadiran diukur dari jumlah porsi yang terkirim. Hardinsyah hanya relevan jika angka gizi dan tubuh anak diletakkan di atas reputasi SPPG. Tanpa itu, amanat konstitusi tinggal kalimat di pembukaan undang-undang. Yang sampai ke sekolah: nasi, lauk tipis, dan rasa cemas.

Daftar Pustaka

Alfathi, B. R. (2025, 1 Maret). Makan Bergizi Gratis belum mencukupi kebutuhan energi & protein harian. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/makan-bergizi-gratis-belum-cukupi-kebutuhan-energi-protein-harian-paOdz

ANTARA. (2026, 30 Juli). MK kabulkan sebagian permohonan gugatan MBG dalam anggaran pendidikan. ANTARA News. https://jogja.antaranews.com/berita/845195/mk-kabulkan-sebagian-permohonan-gugatan-mbg-dalam-anggaran-pendidikan

Badan Gizi Nasional. (2025). Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2026.

Badan Gizi Nasional. BBC News Indonesia. (2026, 9 September). Korban dugaan keracunan MBG di Karo alami gangguan ingatan. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c783mn0npmxo

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Pedoman standar gizi Makan Bergizi Gratis. Kementerian Kesehatan RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Mahkamah Konstitusi RI.Media Indonesia. (2025, 2 Juni). CISDI: Program Makan Bergizi Gratis belum penuhi kebutuhan gizi harian.

Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/humaniora/741380/cisdi-program-makan-bergizi-gratis-belum-penuhi-kebutuhan-gizi-harian

Moridu, N. D. F., Kasim, V. N. A., Paramata, N. R., Karim, C. R., & Daud, S. (2025). Quality and nutritional adequacy review of the Free School Meal Program (MBG) for elementary school children in Gorontalo City. Health Information: Jurnal Penelitian, 17(3). https://doi.org/10.36990/hijp.v17i3.1773

Rafifah, Z. M. (2026). Analisis kandungan energi dan zat gizi makro menu Program Makan Bergizi Gratis di SMA Kabupaten Bekasi [Skripsi, Universitas Negeri Jakarta]. http://repository.unj.ac.id/71443/

Tirto.id. (2026, 3 Agustus). Menanti solusi tuntas BGN akhiri rantai keracunan MBG berulang. Tirto.id. https://tirto.id/menanti-solusi-tuntas-bgn-akhiri-rantai-keracunan-mbg-berulang-hAEc

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.