AMANAT UUD 45 PASAL 31 UUD 1945 TENTANG PENDIDIKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Oleh Paser Dalem

Disadari betul sebelum pelayanan pendidikan belum sepenuhnya terealisasi sesuai Amanat UUD 45 Pasal 31 oleh pemerintah, peran partisipasi masyarakat pihak swasta penyelenggara pendidikan tetap diperlukan sebagai mitra pemerintah.

Pelayanan pendidikan melalui SPMB setiap tahun selalu menjadi polemik. Hal ini didasari oleh sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya bisa ditanggung oleh pemerintah. Sehingga solusi melibatkan penyelenggara pendidikan swasta tetap diperlukan.

Masalah muncul ketika peran pemerintah mulai mampu secara bertahap memenuhi pelayanan pendidikan. Berdampak pada peran swasta berkurang. Hal inilah menjadi masalah.

Tapi pemerintah punya solusi terbaik sehingga penyelenggara pendidikan swasta tetap memiliki peran dalam pendidikan.

Pasal 31 UUD 1945 (Amandemen keempat): Ayat (1):  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayat (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Ayat (5): Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban.

Penulis berharap polemik pendidikan setiap tahun dapat terselesaikan dan solusi terbaik. Masyarakat lebih bijak dan jangan mudah terprovokasi dengan isu yang tidak baik pada pendidikan.