Penulis: Dedy Kustawan

Ilustrasi
Oleh Dedy Kustawan
Setiap pagi, jalanan Indonesia dipenuhi
warna.
Seragam putih-biru, putih-merah, dan
putih-abu-abu berjejal di trotoar, melintas di atas sepeda motor, menumpang
mobil keluarga, atau berjalan kaki dengan tawa riang. Namun di balik keramaian
itu, ada keheningan yang tak terdengar, keheningan dari rumah-rumah tempat
anak- anak penyandang disabilitas menatap jendela, bukan gerbang sekolah.
Dalam diamnya, tersimpan tanya yang lembut
tapi perih: “Mengapa pintu sekolah masih tertutup untukku?”
Pendidikan seharusnya menjadi hak semua
anak, tanpa kecuali. Namun, bagi sebagian anak-anak penyandang disabilitas, hak
itu kerap berhenti di atas kertas tertulis indah dalam peraturan
perundang-undangan, tapi belum mampu diwujudkan sepenuhnya di lapangan.
Fakta yang Menggugah: Semakin Dewasa,
Semakin Banyak yang Tertinggal
Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan realitas yang
mengiris nurani.
• Pada
usia 7–12 tahun, 19,48% anak penyandang disabilitas tidak bersekolah.
• Memasuki
usia 13–15 tahun, angkanya melonjak hampir dua kali lipat menjadi 41,9%.
• Dan
di rentang 16–18 tahun, 69,24% anak disabilitas sudah berhenti sekolah.
Bandingkan dengan anak- anak tanpa
disabilitas: hanya 0,57%, 6,11%, dan 18,87% di kelompok usia yang sama yang
tidak bersekolah.
Angka ini menunjukkan satu hal yang
menyedihkan: semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak disabilitas
yang tertinggal di gerbang sekolah.
Bukan karena mereka tidak ingin belajar,
melainkan karena terlalu banyak pintu yang belum benar-benar terbuka untuk
mereka.
Bukan Soal Kemampuan, Tapi Akses dan
Dukungan
Kegagalan sistemik ini bukan karena
anak-anak penyandang disabilitas kurang mampu, melainkan karena lingkungan
belajar dan kebijakan belum sepenuhnya siap menerima keragaman.
1. Sekolah yang Belum Ramah Disabilitas
Masih banyak sekolah di Indonesia yang
belum memiliki fasilitas dasar untuk peserta didik disabilitas. Jalur kursi
roda yang terputus, toilet yang tidak bisa diakses, hingga ketiadaan alat bantu
belajar seperti huruf braille, screen reader, atau papan komunikasi alternatif
menjadikan proses belajar seperti mendaki gunung tanpa peta.
2. Guru
yang Belum Dibekali Pemahaman Pendidikan Inklusif
Guru adalah ujung tombak penyelenggaraan
pendidikan inklusif. Namun, banyak guru belum mendapatkan pelatihan tentang
pendidikan inklusif. Tanpa pemahaman itu, kelas yang mengakomodasi semua anak
tanpa kecuali, sering kali hanya menjadi “label”, bukan ruang pembelajaran yang
benar-benar setara.
3. Stigma Sosial yang Masih Mengakar
Masih banyak keluarga yang harus mendengar
kalimat menyesakkan ini: “Buat apa sekolah? Kan anaknya berbeda.” Kalimat yang
terdengar seolah biasa, namun perlahan menghancurkan kepercayaan diri anak dan
memadamkan semangat orang tua. Stigma bahwa anak penyandang disabilitas tidak
perlu sekolah masih menjadi tembok tinggi yang sulit ditembus. Lebih dari itu,
masih banyak orang tua yang bingung dan tak tahu ke mana harus membawa anaknya
untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
4. Keterbatasan Ekonomi dan Logistik
Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas,
kebutuhan tambahan seperti alat bantu, terapi rutin, atau biaya transportasi ke
sekolah luar biasa atau sekolah umum/kejuruan menjadi beban berat. Tidak
sedikit anak penyandang disabilitas yang akhirnya berhenti belajar karena
sekolah terlalu jauh, atau karena orang tua harus memilih antara ongkos,
terapi, dan kebutuhan makan sehari-hari.
5. Dukungan Kebijakan yang Belum Merata
Meski pemerintah telah menetapkan
pendidikan inklusif sebagai kebijakan nasional, pelaksanaannya masih jauh dari
merata dan belum sepenuhnya optimal. Koordinasi antarinstansi kerap lemah,
pendataan murid penyandang disabilitas belum akurat, dan berbagai keterbatasan
membuat layanan pendidikan sulit menjangkau daerah-daerah khusus.
Mereka Tidak Butuh Kasihan, Mereka Butuh
Kesempatan
Anak- anak penyandang disabilitas bukan
beban sosial yang harus dikasihani. Mereka adalah bagian dari potensi bangsa
yang luar biasa, pemimpi, pemikir, dan calon pemimpin yang hanya membutuhkan
ruang untuk tumbuh.
Yang mereka perlukan bukan belas kasihan,
melainkan kesempatan yang sama: ruang kelas yang menerima, guru yang memahami,
dan masyarakat yang menghargai keragaman.
Pendidikan inklusif sejati bukan sekadar
menempatkan anak penyandang disabilitas di kelas reguler. Ia adalah sistem yang
memastikan setiap anak benar-benar belajar, berkembang, dan diterima apa
adanya.
Membangun Harapan: Sekolah untuk Semua
Meski jalan masih panjang, harapan itu
mulai tumbuh. Kini, semakin banyak sekolah bertransformasi menjadi lebih ramah
disabilitas. Guru-guru muda mulai mengikuti pelatihan pendidikan inklusif.
Komunitas orang tua dan lembaga sosial terus bergerak menciptakan jejaring
dukungan. Sejumlah pemerintah daerah telah mulai menyelenggarakan program
peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam
penyelenggaraan pendidikan inklusif. Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang
Pendidikan juga telah dibentuk hampir di seluruh daerah, dan di beberapa daerah
sudah mulai menjalankan tugas, fungsi, serta layanannya.. Namun perubahan
sejati memerlukan kolaborasi yang konsisten: antara pemerintah, pemerintah
daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tanpa sinergi itu, cita-cita
“pendidikan untuk semua” hanya akan tinggal slogan.
Penutup: Ukuran Kemajuan yang Sebenarnya
Kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari
banyaknya gedung sekolah atau jumlah murid berprestasi. Kemajuan sejati hadir
ketika setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas mendapat kesempatan
yang sama untuk bermimpi dan belajar.
Di hari ketika semua anak berangkat ke
sekolah dengan senyum yang sama, maka pada hari itu, kita bisa berkata:
pendidikan Indonesia akhirnya berpihak kepada semua.
Bandung, 14 Oktober 2025
“Gerbang sejati pendidikan bukan terbuat
dari besi atau tembok, melainkan dari hati yang terbuka untuk menerima setiap
anak apa adanya."
Dedy Kustawan
Lintang Samudra Edukasi (LSE)
087825957359
@Dedy K Ardhita (DK)
Lintang Samudra Edukasi (LSE)
DK Ardhita