Oleh Sopi Alfi Sahriatun

Menurut Syafaruddin kebijakan berasal dari Bahasa Yunani polis yang artinya negara kota. Kata ini berkembang dalam Bahasa latin ”politic” yang memiliki arti negara. Sedangkan dalam Bahasa inggris pertengahan terdapat kata “policie” yang merujuk kepada Tindakan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan yang administrasi pemerintahan. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai suatu yang berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan pola formal yang sama – sama diterima oleh pemerintahan atau lembaga yang oleh karenanya berusaha untuk mengejar tujuannya.

Hal ini selaras dengan lasswell bahwa tujuan dari ilmu kebijakan (policy Science) tidak hanya membantu membuat Keputusan yang efesien, tteapi juga ikut serta dalam perbaikan praktik demokrasi, yang nantinya membantu merealisasikan apa yang menjadi tujuan manusian.

Dengan demikian dapat di Tarik kesimpulan bahwa definisi dari kebijakan Pendidikan merupakan Kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem Pendidikan, yang mencangkup tujuan Pendidikan dengan cara mencapai tujuan tersebut. Dalam pengertian sederhana, kebijakan Pendidikan adalah rumusan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional yang di jabarkan melalui berbagai kebijakan Pendidikan. Kebijakan Pendidikan di tunjukan menjadi pedoman dalam melakukan Tindakan, pengarahan kegiatan Pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat serta pemerintahan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan. Sehingga kebijakan Pendidikan merupakan garis umum bagi pengambilan Keputusan di setiap jenjang Pendidikan maupun organisasi.

Pendidikan sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah negara atau bangsa. Untuk memperoleh sumber daya manusia umggul dibutuhkan proses Pendidikan yang baik. Proses Pendidikan yang baik bukan hanya menjaditanggungjawab lembaga penyelenggara pendiidkan semata, tapi dukungan perannya oleh masyarakat, swasta dan pemerintah.

Kebijakan pemerintah daerah merupakan landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran. Kebijakan yang responsive merupakan produk hukum demokratis yang menganut asas keterbukaan antara rakyat dan pemerintah daerah harus sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Pemerintahan daerah dalam membuat perencanaan harus sistematis dan terarah sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan sosialisasi standar Nasional Pendidikan pemerintah daerah, sehingga penerapan standar Pendidikan sesuai dengan ketentuan pada PP N0. 19 tahun 2005

Tahapan Kebijakan Pendidikan Provinsi Kabupaten/Kota

1.   Kebijakan Pendidikan Provinsi

Kebijakan Pendidikan dalam bentuk desentralisasi Pendidikan dalam arti ini pelimpahan dan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan provinsi karena pemerintahan provinsi sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Menurut pendapat H. Engkoswara dan Aan Komariah, menyatakan desentralisasi Pendidikan adalah pelimpahan wewenang dar pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk merancang, mengimplementasikan dan menilai manajemen berdasarkan potensi karakteristik khas daerah sendiri dengan tetap merujuk kepada sistem Pendidikan nasional, sedangkan pendapat Sufyan, desentralisasi Pendidikan yaitu sistem manajemen untuk mewujudkan Pembangunan Pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan.

Desentralisasi Pendidikan, daerah berfungsi untuk Menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengambil Keputusan dan menentukan Langkah – Langkah pelaksanaan Pendidikan di daerah, substansi Pendidikan menjadi orientasi lokal, sasaran Pendidikan tercapai dan Pendidikan sesuai kebutuhan masing – masing daerah.

2.   Model perencanaan Pendidikan kabupaten/kota

Berikut gambaran mengenai tahap – tahap perencanaan Pendidikan kabupaten / kota secara singkat. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a.     Melakukan analisis lingkungan strategis. Lingkungan strategis adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan Pendidikan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan, lapangan kerja, harapan masyarakat terhadap Pendidikan, pengalaman – pengalaman praktek yang baik, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan lingkungan strategis harus diinternalisasikan ke dalam perencanaan Pendidikan. Kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis.

b.     Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi Pendidikan saat ini (dalam kenyataan) yang meliputi profil Pendidikan kabupaten/kota, pemetaan sekolah/guru/siswa kapasitas manajemen dan sumber daya pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah.

c.     Memformulasian Pendidikan yang diharapkan dimasa mendatang yang dituangkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan tujuan Pendidikan yang mencangkup pemerataan kesempatan, mutu, efesiensi, relevansi dan peningkatan kapasitas Pendidikan kabupaten/kota.

3.   Tahapan kebijakan Pendidikan

Penyelenggara pendidikan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, haik di lingkungan pendidikan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan sekolah, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen Kepala Sekolah dan aparat penyelenggara pendidikan sekolah untuk menyelenggarakan kependidikan/sekolah yang baik.

Good governance and education yang diartikan sebagai ke pemerintahan dan pendidikan yang baik, adalah pemerintah dan pendidikan yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada tiga faktor rendahnya mutu pendidikan yaitu: 1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production atau input-input analisis yang tidak konsisten, 2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; 3) peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam.

Ikutsertaan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mereka dalam komite sekolah atau dewan pendidikan daerah. Komite sekolah berhak ikut serta dalam merumuskan perencanaan pendidikan, kebijakan rektruktutrsas? kurikulum dalam batas-batas garis besar. Berhak juga mengevaluasi terhadap program dan kebijakan pengembangan sekolah.

Karakteristik Good governance and education sebagai berikut:

a.   Tingkat pendidikan atau sekolah yang berwawasan ke depan (Vinonary)

b.   Tata pendidikan atau sekolah yang bersifat terbuka (opennes und transparency)

c.   Tata pendidikan atau sekolah yang mendorong partisipasi masyarakat (participation)

d.    Tata pendidikan atau sekolah yang bertanggung jawab (accountability)

e.   Tata pendidikan atau sekolah yang mengunjung sopremasi hukum (rule of law)

Prinsip kebijakan pendidikan Meso

Prinsip dalam kebijakan meso pendidikan dibutuhkan untuk merealisasikan keberhasilan standar nasional pendidikan:

a.     Hasil dan kinerja sekolah harus mengacu pada kualitas yang berkelanjutan

b.     Kualitas berkelanjutan, yang dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas pribadi tendik yang dapat dirangsang oleh pola manajemen yang berasaskan desentralisasi (otonomi)

c.     Otonomi sekolah harus senafas dengan akuntabilitas petanggungjawaban menegnai penyelenggaraan, kinerja dan hasil pendidikan , diaktualisasi melalui proses akreditas oleh badan akreditas sekolah

d.     Tindakan maanjerial utama yang melandasi pengambilan keputusan dan perencanaan disekolah adalah proses evaluasi.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pendidikan meso merupakan inisiatif yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan secara lebih aktif. Kesimpulan utamanya adalah bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merancang program pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, implementasi kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti perluasan kesenjangan antara daerah yang memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup dengan daerah yang masih memerlukan dukungan ekstra. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta pemantauan yang efektif terhadap pelaksanaannya sangatlah penting. Dalam kesimpulan ini, ditekankan bahwa kebijakan pendidikan meso memiliki potensi besar untuk memperkuat otonomi daerah sambil meningkatkan mutu pendidikan secara merata di seluruh Indonesia, asalkan diimplementasikan dengan baik dan didukung oleh berbagai pihak terkait.

Penulis: Sopi Alfi Sahriatun, Mahasiswa Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.