Penulis: Paser Jiwa

Paser Jiwa
Oleh Paser Jiwa
Di tengah rakyat
yang menjerit karena himpitan ekonomi, para pemegang kekuasaan justru sibuk
berbagi jabatan dan mengatur kepentingan sendiri. Presiden Prabowo memberi
tambahan jabatan bagi para wakil menteri sebagai komisaris BUMN. Bukan untuk
efisiensi, tapi justru mempertebal kekuasaan dan menambah beban keuangan
negara.
Namun yang paling
melukai nurani rakyat adalah sikap DPR RI. Sejak Oktober 2024, para wakil
rakyat menikmati tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan. Jumlah
fantastis di saat jutaan rakyat harus berjuang untuk sekadar makan tiga kali
sehari.
Gelombang
Kekecewaan
Pada 25 Agustus
2025, ribuan mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online turun ke jalan. Di
depan Gedung DPR RI mereka menyuarakan kemarahan. Aksi serupa terjadi di Medan,
Pontianak, hingga Bandung. Di beberapa tempat bahkan berujung pembakaran
fasilitas milik MPR sebagai simbol kekecewaan mendalam.
Kesejahteraan
Siapa?
Kebijakan ini
mencederai rasa keadilan sosial. Bagaimana bisa, di tengah rakyat kesulitan
bayar kontrakan dan sekolah anak, wakil rakyat justru menikmati fasilitas mewah
dari uang rakyat itu sendiri?
Dalih bahwa
tunjangan tersebut adalah pengganti rumah dinas tidak cukup untuk menenangkan
amarah publik. Saat guru honorer, petani, dan buruh berjuang untuk sekadar
bertahan hidup, anggota dewan hidup nyaman dalam privilese negara.
Wakil Rakyat Tanpa
Empati?
DPR seharusnya
memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi jika yang mereka perjuangkan justru
tunjangan pribadi, apakah mereka masih layak disebut wakil rakyat?
Rakyat tidak anti
pada kesejahteraan pejabat. Tapi semua harus adil dan berempati. Kesejahteraan
tidak boleh hanya untuk segelintir elit.
Saatnya
Introspeksi
Sudah waktunya DPR
RI mendengarkan suara hati nurani rakyat. Batalkan tunjangan berlebihan.
Kembalikan kepercayaan publik dengan kebijakan adil dan manusiawi.
Rakyat tidak butuh
janji. Rakyat butuh keadilan.
Indonesia butuh
pemimpin dan wakil rakyat yang berpihak, bukan berpesta di tengah krisis.
