ANTARA IKUT PERINTAH ATASAN ATAU PERINTAH NURANI (KASUS BRIGADIR YOSUA)

Oleh Hasbullah Fudail

Jagat media elektronik, massa dan sosial di republik ini tidak pernah sunyi dari pemberitaan dan pembahasan pembunuhan Brigadir Yosua selama hampir sebulan. Insiden penembakan baru diungkap ke publik oleh Mabes Polri pada 11 Juli 2022, tiga hari setelah kejadian. Setidaknya dua kali Polri berbicara kepada pers, yaitu pada siang dan malam hari. Mabes Polri dalam rilisnya mengungkapkan kejadian itu bermula dari Brigadir Yosua yang masuk ke kamar pribadi Irjen Fredy Sambo. Di sana ia melecehkan istri Sambo, Putri Candrawathi, dengan menodongkan senjata.

Atas berbagai kejanggalan kamatian Yosua, maka keluarga merasa keberatan karena mayat yang diantarkan ke Jambi, oleh petinggi Polri yang membawa mayat dalam peti jenazahnya tidak diperkenankan untuk dibuka oleh siapapun.

Akal sehat manapun tidak akan bisa membenarkan seorang anak yang telah dibesarkan kedua orang tuanya dan sukses sampai menjadi anggota polisi. Tiba tiba datang dengan keranda jenazah dan tidak diperkenankan untuk dibuka, sementara kelaziman penguburan kaum Nasrani saat meninggal biasanya dengan pakaian jas atau kebesaran saat akan dikebumikan.

Kasus ini menarik banyak publik dan bahkan presiden Jokowi sampai tiga kali memberi arahan/perintah kepada Kapolri agar kasus ini dibuka seterang-terangnya agar tidak merusak citra institusi kepolisian. Menkopolhukhan selaku Ketua Kompolnas bahkan menyampaikan  kendala lambannya penuntasan kasus ini karena adanya faktor psikopolitik dan psiko hirarki yang terjadi di institusi Kepolisian.

Dengan bercermin atas kasus kematian Yosua yang fenomenal ini memberi pelajaran yang sangat berarti dalam berbagai dimensi kehidupan antara lain:

1.         Ikut Perintah Atasan atau Nurani

Sebagaimana birokrasi secara umum, bahwa setiap staf atau bawahan harus tunduk dan patuh pada pimpinannya terlebih birokrasi yang bersipat komando seperti TNI dan Polri. Setiap perintah pimpinan harus diterjemahkan dengan kata yes tidak ada kata no, bagi mereka yang ingin mendapat kelanggengan status quo maupun mereka yang memburu jabatan untuk promosi. Jika menolak perintah atasan apalagi melawan tidak jarang seorang staf mengalami tindakan yang berimplikasi pada jabatan dan kariernya. Pengakuan Deolipa sebagai pengacara Barada Eleizer, bahwa apa yang dilakukan kliennya karena perintah atasan yang harus dia laksanakan terlebih dalam intitusi kepolisian ada aturan bahwa bawahan harus patuh terhadap atasan tertuang dalam sebuah Peraturan Polri (Perpol).

Persoalannya kemudian adalah seberapa besar keberanian staf/bawahan menolak perintah atasannya yang dianggap bertentangan dengan nuraninya atau aturan hukum. Bekerja sebagai bawahan memang diharuskan untuk mematuhi atasan demi kelancaran kerja dan membangun kerja sama yang baik. Akan tetapi meskipun begitu kita juga perlu berhati-hati, jangan terlalu polos dan mematuhi semua perintah atasan tanpa kewaspadaan, apalagi jika perintahnya menyangkut hal-hal berbahaya dan penuh risiko serta melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi memisahkan antara kepentingan organisasi dan urusan pribadi menjadi pilihan dilematis yang dihadapi sataf/bawahan.

Seberapa kuat staf bisa menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan hukum akan sangat ditentukan keteguhan hati dan integritas staf yang bersangkutan. Hati nurani sesungguhnya ibarat cermin yang tidak bisa dipalsukan keberadaannya, hanya pikiran dan akal manusialah yang bisa memutarbalikkan antara kebenaran dan kebohongan.

Pengunkapan kejahatan karena korupsi misalnya tidak dapat dilepaskan dari adanya perintah atasan untuk melanggar hukum. Apakah akan mengikuti perintah atasan yang bertentangan  dengan hukum sebagaimana 31 orang yang mengikuti skenerio penghalangan dan penghilangan barang bukti dalam pembunuhan Yosua.

Dalam sisitem birokrasi yang bersifat komando seperti di TNI dan Polri beberapa kasus menunjukkan bahwa staf/bawahan kehilangan kemampuan untuk menuruti perintah hati nuraninya. Akibat hubungan hierarki atasan-bawahan maka lebih memilih tunduk pada perintah atasan walaupun hal itu sebenarnya bertentangan dengan hukum dan akal sehatnya seperti pembuangan korban kecelakaan lalu lintas ke dalam sungai padahal korban masih hidup saat kecelakaan di Bandung dilakukan oleh staf TNI atas perintah pimpinannya.

2.         Pembunuhan sengaja pasti saatnya akan terbuka

Setiap kematian yang dilakukan dengan cara melanggar hak asasi manusia (HAM) secara kodrati manusia berupa pembunuhan dengan cara segaja, pada akhirnya Allah melalui tangan tangan manusia akan membuka kebenaran yang sesungguhnya.

Secanggih apapun yang dilakukan untuk menutupi kebohongan apalagi menyangkut pembunuhan, cepat atau lambat pasti akan diperlihatkan kebenaran itu. Satu demi satu fakta tentang kematian Yosua mulai terungkap. Jika di dunia ini kebohongan itu bisa ditutupi karena kekuasaan dan uang, maka di ahirat kelak setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia.

3.         Ujian jajaran Bhayangkara

Agar kasus ini bisa dituntaskan secepatnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit membentuk Tim Investigasi yang terdiri orang-orang kredibel yang dipimpin oleh Komjen Gatot Eddy dengan melibatkan Komnas HAM dan Kompolans. Listyo Sigit Prabowo langsung turun tangan dan membentuk tim khusus untuk mengungkap fakta dari kasus yang membuat Brigadir Yosua tewas. Jenderal Listyo menjamin kasus ini dikawal ketat dan penanganannya mengedepankan investigasi ilmiah.

Komnas HAM sebagai lembaga independen juga membentuk Tim investigasi sendiri untuk mengunkap tabir kematian Yosua. Berbagai langkah yang dilakukan senantiasa dipublikasi di media massa/elektronik, membuat Tim yang dibentuk Kapolri seakan tenggelam dalam pemberitaan yang diburu para pencari berita.

Setelah hampir lebih sebulan atas kejadian kasus ini, tepat Selasa (8/08/2022) Kapolri akhirnya mengumumkan tersangka baru yang selama ini dianggap menghambat dan menghalang-halangi pengunkapan kasus ini dengan menetapkan Fredy Sambo sebagai tersangka dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara.

4.         Mengajari bangsa ini belajar lebih cerdas

Atas nama keluarga besar Hutabarat di Jakarta mengadakan penyalaan 1000 lilin, untuk mendorong penyelesaian kasus ini. Menurut koordinator acara Irma Hutabarat “bahwa kasus ini sangat berarti dalam memberi pencerahan terhadap bangsa ini”. Ketika kasus ini muncul Ketua Harian Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) Benny Mamoto membuat pernyataan yang hari ini banyak digugat karena sekan memberi atau menjadi juru bicara kepolisian. Benny Mamoto mengaku telah mendatangi langsung tempat kejadian perkara (TKP) dan menyatakan tidak ada kejanggalan sama sekali dalam kasus tewasnya Brigadir J. “Saya turun langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada termasuk foto-foto yang ada,” kata Benny dalam video wawacara dengan Kompas TV pada 13 Juli 2022.

Beberapa hari kemudian Ketua Kompolnas Mahpud MD bilang, kasus ini memang tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan, maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. "Kredibilitas Polri dan Pemerintah menjadi taruhan dalam kasus ini," tegas Mahfud.

Berbabgai skenario untuk menyembuyikan dan menghalangi kasus ini, satu demi satu mulai  terungkap dengan desakan dari berbagai pihak baik dari pemerhati sosial, pengacara, media, tokoh publik. Sehingga pada akhirnya pemerintah melalui presiden harus beberapa kali  menyuarakan agar kasus ini dibuka secara transparan.

Bahkan untuk mengungkap kasus ini, Kapolri mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation agar penanganannya betul-betul dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara ilmiah.

5.         Umumnya Pejabat bermasalah karena perselingkuhan

Kasus kasus yang banyak menimpa pejabat pemerintahan maupun publik umumnya  dilatarbelakangi oleh perselingkuhan dengan perempuan lain. Entah ini menjadi naluri manusia  bahwa jabatan menjadi simbol status sosial sehingga memudahkan berbagai kepentingan untuk  bisa menjadi bagian dari kewenangan yang dimiliki sang pejabat walau hanya menjadi istri siri.

Para pejabat baik laki laki maupun perempuan akan sangat rentan untuk melakukan perselinkuhan. Oleh karena itu agama dan etika menjadi benteng terakhir untuk meredam perselingkuhan tersebut sebagai salah satu sumber masalah dengan berbagai implikasinya.

Semakin tinggi hierarki jabatan seseorang maka kemampuan untuk membuat perintah yang bertentangan dengan kehendak nurani ke stafnya juga semakin besar. Untuk menghindari atau  menolak perintah yang bertentangan dengan hati nurani, maka diperlukan nyali dan integritas  untuk mengatakan kebenaran walaupun memang terasa berat. Dalam panduan Islam umat Islam selalu diajarkan katankanlah yang benar sekalipun itu pahit (Kulilhhaku Walau Kana Murra).