ANTARA KOMNAS HAM VS KEMENTERIAN HAM

Oleh Hasbullah Fudail

(Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat)

Menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari bahwa pemahaman tugas dan fungsi antara Komnas HAM dan Kementerian HAM masih menjadi perbincangan di level masyarakat, baik di tingkat umum maupun di birokrasi. Apalagi setelah dilantiknya Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai oleh Presiden Prabowo, yang mana sebelumnya beliau adalah salah seorang Komisioner Komnas HAM Periode 2012-2017.

Antara Komnas HAM dan Kementerian HAM terdapat tugas dan fungsi yang berbeda. Kementerian HAM sesuai dengan Perpres 156 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hak Asasi Manusia. Kementerian ini  bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAk Asasi Manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6 berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, dan pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia; b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; f. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; g. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Dalam UUD 1945 HAM diatur dalam Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28I yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;. Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM  memperjelas tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM; meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Sementara itu payung hukum yang mendasari Komnas HAM yaitu Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kewenangan Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tantang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26/2000 Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.  Dengan demikian Komnas HAM lebih banyak pada tindakan pengawasan dan penegakan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, khususnya potensi pelanggaran HAM yang dilakukan  oleh aparat negara maka itu menjadi kewenangan untuk pengawasan dan pemberian rekomendasinya berada di Komnas HAM.

Menyangkut keengganan para korban pelanggaran hukum dan HAM untuk melapor ke aparat negara, lebih banyak didasarkan karena pertimbangan ekonomi dan waktu. Pomeo di masyarakat  saat ini  jika melapor sesuatu berhubungan dengan penegakan hukum bahwa jika melapor kehilangan kambing maka bisa kerbau yang hilang. Artinya pelaporan sesuatu pelanggaran hukum akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit, sehingga timbul keengganan untuk melapor ke penegak hukum.

Adanya kriminalisasi dalam dunia pendidikan yang bisa dikatergorikan sebagai pelanggaran pidana maupun pelanggaran HAm oleh penegak hukum, sehingga ada semacam ketakutan guru  untuk menegakkan aturan di sekolah karena diliputi rasa takut dan cemas sebab bisa dianggap  melakukan pidana ataupun pelanggaran HAM. Munculnya viral pelanggaran hukum oleh orang tua siswa di Surabaya dan kriminalisasi guru SMP di Sulawesi Tenggara, menjadikan banyak kaum pendidik merasa ketakutan dalam menegakkan aturan kedisiplinan di sekolah karena bisa dikriminalisasi dan dianggap melanggar HAM siswa.

Bahwa pertanyaan seorang peserta ‘’bahwa pelanggaran HAM lebih banyak dilakukan oleh aparatur negara ketimbang masyarakat atau individu”. Menurut Hasbullah hal itu menjadi kenyataan bahwa berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Komnas HAM, aparatur negara  khususnya penegak hukum paling banyak melakukan pelanggaran HAM dalam beberapa tahun terakhir ini. Silakan para peserta membuka berbagai laporan atas dugaan pelanggaran HAM yang sudah banyak dipublikasi di media sosial.

Demikian beberapa poin penting disampaikan Kepala Bidang HAM (Hasbullah Fudail) ketika memberi  jawaban atas pertanyaan peserta Desiminasi Hak Asasi Manusia di Lingkup  Pemerintah Kota Bandung. Acara ini dibuka Asep Saeful Gufron Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung dengan menghadirkan narasumber M. Dimas (Kementerian HAM), Adrian (Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat) dan Hasbullah Fudail (Kabid HAM).

Penyelenggara kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung dengan topik Peningkatan Kapasitas dan Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia di Lingkup Pemerintah Daerah Dengan Terbentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia Pada Kabinet Merah Putih,  di Hotel Sukajadi, Bandung Senin, (18/11/2024)