Penulis: Irvan Dedy

Irvan Dedy
Oleh Irvan Dedy
Setiap awal tahun, ketegangan menyelimuti
lorong-lorong SMA di seluruh Indonesia. Bukan karena ujian akhir, melainkan
karena pengumuman "kuota eligible". Bagi banyak siswa, masuk PTN
melalui jalur rapor adalah impian besar jalur "undangan" yang
dianggap sebagai karpet merah menuju masa depan. Namun, di balik kemudahan
tanpa tes tertulis, tersimpan dinamika yang sering kali menguras emosi, memicu
kecemburuan sosial, hingga mempertanyakan hakikat keadilan dalam sistem
pendidikan kita.
Dalam sistem seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) saat ini, kita mengenal SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi).
Jalur ini menilai siswa berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik maupun
non-akademik selama lima semester di sekolah menengah.
Namun, tidak semua siswa bisa mendaftar. Di sinilah
muncul istilah Siswa Eligible, yaitu siswa yang dinyatakan memenuhi syarat
secara peringkat di sekolahnya untuk berkompetisi di SNBP. Kuota siswa eligible
ditentukan oleh akreditasi sekolah: sekolah akreditasi A mendapat kuota 40%
terbaik, B sebesar 25%, dan C hanya 5% dari total siswa di angkatannya.
Meski tujuannya mulia mengapresiasi konsistensi
belajar selama tiga tahun, jalur ini menyimpan beberapa lubang hitam:
1.
Fenomena "Katrol" nilai. Adanya
tekanan bagi guru atau sekolah untuk memberikan nilai tinggi agar siswanya
masuk dalam kuota eligible dan diterima di PTN favorit demi menjaga nama baik
sekolah.
2.
Ketidakadilan antar sekolah. Standar nilai
90 di sekolah unggulan tentu berbeda tingkat kesulitannya dengan nilai 90 di
sekolah yang kurang kompetitif. Namun, dalam sistem eligible, mereka sering
kali "diadu" dalam parameter yang terlihat sama.
3.
Beban psikologis. Siswa yang tidak masuk
kuota eligible sering kali merasa "dicap" sebagai siswa kelas dua,
padahal selisih nilai mereka mungkin hanya nol koma sekian dari rekan di
atasnya.
Sebagai praktisi pendidikan, saya melihat SNBP tidak
boleh hanya menjadi ajang "balap angka" di atas kertas. Perlu ada
pembenahan fundamental:
1.
Transparansi indeks sekolah.
Kemendikbudristek dan PTN perlu lebih terbuka mengenai "Indeks
Sekolah". Prestasi alumni di kampus tujuan harus menjadi bobot yang kuat,
sehingga sekolah tidak berani memanipulasi nilai rapor jika tidak ingin
di-blacklist.
2.
Validasi prestasi non akademik. SNBP harus
lebih serius melihat portofolio dan bakat khusus, bukan sekadar angka kognitif.
Hal ini untuk menghargai keberagaman kecerdasan siswa.
3.
Literasi memilih jurusan. Masalah terbesar
bukan hanya pada sistem, tapi pada "ego". Banyak siswa memaksa
memilih jurusan prestisius hanya karena mereka eligible, bukan karena minat.
Sekolah harus memperkuat peran Guru BK untuk memetakan minat sejak kelas 10,
bukan mendadak saat pengumuman kuota.
Menjadi siswa eligible adalah sebuah kesempatan, namun
bukan jaminan kesuksesan. Sebaliknya, tidak menjadi siswa eligible bukanlah
kiamat. Pendidikan kita harus bergeser dari sekadar mengejar angka menuju
pengembangan karakter dan kompetensi. Pada akhirnya, SNBP hanyalah satu pintu.
Kualitas diri seorang siswa tidak ditentukan oleh lewat pintu mana ia masuk, melainkan oleh apa yang ia lakukan setelah berada di dalam ruangan tersebut.
Penulis
Irvan Dedy, S.Pd.,M.Pd merupakan Guru SMA BAKTI MULYA 400 Jakarta, Anggota Matematika Nusantara, dan Anggota Ikatan Guru Indonesia (IGI). Meraih prestasi sebagai pemenang I Mata Pelajaran Matematika dalam Olimpiade Guru Nasional Jenjang Pendidikan Menengah tahun 2018, Pemenang Best Presentation Mata Pelajaran Matematika pada Olimpiade Guru Nasional (OGN) tahun 2017 tingkat Nasional, peserta Applied Teaching Methods dan Strategies in the 21st Century Program (The University of Queensland Australia), Penerima SATYALANCANA PENDIDIKAN 2019, Peraih Guru Award 2022, Peraih Gold Medal LOPI 2022, Penulis buku Antologi pendidikan, buku matematika dan Lembar kerja Matematika (SD,SMP, &SMA), buku panduan AKM (numerasi), meraih juara 2 lomba FILTRASI pada HGN 2023, dan meraih juara cerita inspirastif KGAA pada HGN 2024. Penulis merupakan anggota dari Korean e-Learning Improvement Cooperation (KLIC) kerjasama pemerintah Indonesia-Korea Selatan dan terpilih menjadi KLIC LEADER Indonesia 2024, dan juara lomba menulis cerita hidupku 2025.