ANTISIPASI BAHAYA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI ONLINE SCAM

Oleh Rahman Mulyawan

(Praktisi Pendidikan)

Istilah online scam mungkin belum familiar bagi sebagian anggota masyarakat. Istilah ini menjadi fenomenal saat terjadi kasus penyekapan 20 warga negara Indonesia (WNI) di Myawaddy Myanmar. Musibah yang menimpa WNI karena kejahatan online scam pada umumnya diakibatkan oleh kelalaian dan kurang telitinya user pada informasi yang diterima. Sebagai informasi, 20 WNI yang yang diduga disekap di Myawaddy dilaporkan kerap mengalami kejadian menyiksa, seperti naik kapal dijaga orang bersenjata hingga disetrum kala bekerja. Hal ini sempat disampaikan oleh kerabat salah satu korban. WNI yang menjadi korban di Myanmar awalnya masuk ke Thailand tanpa visa kerja. Mereka hanya mengandalkan bebas visa kunjungan agar dapat mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Mereka kemudian direkrut pekerjaan palsu oleh para pelaku online scam.

Perlu diketahui bahwa online scam adalah sebuah istilah untuk menggambarkan skema penipuan dalam bentuk kejahatan digital atau cyber crime untuk mendapatkan uang atau barang atau data dari korban sasarannya. Pada era teknologi modern scam adalah upaya untuk mendapatkan sejumlah dana dan keuntungan sebesar -besarnya bagi pelaku tindakan ini dengan melakukan penipuan secara terorganisir.

Kasus perdagangan manusia sebetulnya disebabkan oleh banyak hal. Berdasarkan data pusat, penyebab terjadinya praktek perdagangan manusia secara menyeluruh yang terjadi di Indonesia ialah sebagai berikut:

1.         Kemiskinan

2.         Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah

3.         Buta aksara

4.         Terbatasnya lapangan pekerjaan

5.         Tingkat pengangguran yang tinggi

6.         Tidak memiliki keterampilan

7.         Konflik atau bencana alam

8.         Kurangnya informasi tentang kota atau negara tujuan

9.         Terlalu percaya kepada agen/perekrut/cab

10.       Ketimpangan relasi kuasa antara laki – laki dan perempuan.

Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan bentuk lain dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk tindakan buruk. Disadur dari buku Human Trafficking: In the Shadows of the Law (2018) oleh Foo Yen Ne, perdagangan manusia adalah perekrutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang melalui paksaan, penipuan dengan tujuan memanfaatkan mereka untuk mendapat keuntungan. Korban dalam kejahatan ini dapat berupa laki-laki maupun perempuan dari segala usia dan dari semua latar belakang. Para pelaku perdagangan manusia seringkali menggunakan kekerasan atau agen ketenagakerjaan yang curang serta memberikan janji palsu akan pendidikan dan kesempatan kerja untuk menipu korbannya. Maka dari itu perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap individu yang membahayakan martabat manusia.

Di Indonesia, perlindungan korban perdagangan manusia diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Artinya untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban. Selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku, korban tindak pidana perdagangan manusia juga diberikan hak-hak sebagai berikut: Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua. Hal untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, dan/atau hartanya. Hak untuk mendapatkan restitusi Hal untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara.

Upaya pemerintah untuk membebaskan para korban perdagangan manusia akan semakin mudah apabila negara tempat penyekapan mengakui eksistensi kedaulatan bangsa dan negara mengingat kedaulatan merupakan salah satu unsur yang dimiliki oleh setiap negara yang merdeka termasuk warga negara yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, dengan merdekanya suatu negara, maka negara tersebut berserta warga negaranya secara otomatis memperoleh kedaulatan baik ke dalam maupun keluar negara tersebut. Tanpa ada kedaulatan, tidak akan ada kemerdekaan.

Eksistensi kedaulatan negara ke luar yang perlu diakui oleh negara lain adalah kegiatan hubungan diplomatik guna mengadakan kerjasama di berbagai bidang seperti kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan juga pada bidang pemberantasan perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas negara.

Kembali ke permasalahan online scam yang banyak menjebak warga negara Indonesia, maka sudah sewajarnya pemerintah melakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada para calon tenaga kerja yang berminat berkerja di luar negeri untuk tidak terjebak oleh kejahatan online scam. Agar tidak kembali terjadinya perdagangan manusia melalui kejahatan online scam dibawah ini ada beberapa tips untuk menghindari kejahatan online scam:

1.         Tidak merespon email yang meminta data pribadi

2.         Cermati halaman yang diakses, pastikan halaman tersebut terverifikasi dan aman

3.         Tidak membagikan kode OTP

4.         Rahasia password dan username semua jenis akun

5.         Pastikan validitas pihak yang menghubungi Anda

6.         Senantiasa melindungi data pribadi Anda

7.         Hati-hati dalam mengklik tautan

8.         Waspadai penggunaan QR Code

9.         Waspada dalam memberikan persetujuan akses pada aplikasi, pihak lain, dan sejenisnya

10.       Gunakan layanan pengecekan fraud atau scam yang berlisensi dan legal

Seyogianya ucapan terima kasih disampaikan kepada pemerintah karena melalui kerja sama KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy sehingga para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand guna dilakukan proses pemulangan. Saat ini KBRI Bangkok telah berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk perizinan repatriasi ke Indonesia.

Selamat datang kembali ke pangkuan pertiwi para pejuang devisa.