APA DAN BAGAIMANA UKURAN KEBERHASILAN KOLABORATIF? Inilah Jawabannya

Oleh Ahmad Rusdiana

(Guru Besar Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Indikator keberhasilan suatu program dapat ditunjukkan pada peningkatan efektivitas, produktivitas yang semakin tinggi, semangat kerja yang makin besar, penentuan sasaran yang makin tepat, perencanaan yang makin handal, pemilihan dan penggunaan tipe dan struktur organisasi yang sesuai, tujuan yang makin jelas, rasa tanggung jawab yang makin besar dan pemanfaatan sumber dana, daya dan tenaga yang semakin tinggi. DeSeve (dalam Moore, 2009), menyebutkan ada delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan sebuah Network atau kolaborasi dalam governance, delapan item tersebut antara lain:

Pertama Struktur jaringan; merupakan deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Kemudian, dalam pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif, jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

Kedua Komitmen terhadap tujuan; merupakan alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk  mencapai tujuan-tujuan positif yang  dilakukan secara  bersama- sama. Tujuan-tujuan  ini  biasanya  terdapat pada  misi  umum  suatu organisasi pemerintah.  Selain  itu,  komitmen  yang  terjalin tidak  boleh memihak salah satu stakeholders atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini mengartikan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan  salah  satu  pihak. Sehingga komitmen  yang terjalin dalam pemerintah kolaboratif harus unuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.

Ketiga Kepercayaan; merupakan hubungan professional atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholders atau pemangku kepentingan   lainnya   dalam  suatu   jaringan  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Sehingga  dalam  hal  ini,  setiap  stakeholders  harus  saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan professional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif.

Keempat Governance; merupakan hubungan saling percaya diantara para aktor governance atau pemerintahan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama   dari   setiap   pemangku   kepentingan,   serta ada kebebasan menentukan begaimana kolaborasi dijalankan. Dalam hal ini,tata kelola pemerintahan dapat dikatakan governance apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.

Kelima Akses terhadap kekuasaan; merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholders untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

Keenam Pembagian Akuntabilitas; merupakan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholders dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan, Jadi dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing stakeholders (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan.

Ketujuh Berbagi Informasi; merupakan kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga dalam pemereintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi bisa di dapat bagi masing-masing stakeholders.

Kedelapan Akses terhadap Sumber Daya; merupakan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang dieperlukan untuk mencapai tujuan network. Jadi, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing-masing stakeholders yang terlibat. Wallahu A’lam Bishowab.

Penulis:

Ahmad Rusdiana, Guru Besar bidang Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti PerguruanTinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung yang mengem-bangkan pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984, serta garapan khusus Bina Desa, melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pendiri/Ketua Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TK-TPA-Paket A-B-C. Rumah Baca Masyarakat Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan. Panawangan Kabupaten. Ciamis. Karya Lengkap sd. Tahun 2022 dapat di akses melalui: (1) http://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators. (2) https://www.google.com/search?q=buku+a.rusdiana+ shopee& source (3) https://play.google.com/store/books/author?id.