Apakah Budaya Korupsi di Indonesia Merupakan Warisan Kolonial?

Oleh Putri Sekar Ayu, S.Pd.

(Pegiat literasi SMKN 1 Bojongpicung)

Korupsi di Indonesia sering digambarkan sebagai penyakit sosial yang sulit diberantas. Namun, untuk memahami mengapa praktik ini begitu mengakar dan bertahan hingga sekarang, kita perlu menelusuri sejarahnya. Jejak korupsi di Indonesia tidak muncul tiba-tiba setelah kemerdekaan; ia merupakan warisan panjang dari sistem pemerintahan kolonial yang selama ratusan tahun membentuk pola kekuasaan, birokrasi, dan relasi sosial di Nusantara.

1. VOC dan Lahirnya Budaya Penyalahgunaan Jabatan

Korupsi sudah menjadi ciri menonjol sejak masa VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Sebagai perusahaan dagang yang juga bertindak layaknya negara, VOC memberi kewenangan besar kepada pegawainya untuk mengatur perdagangan dan perpajakan. Dalam praktiknya, banyak pejabat VOC melakukan:

•           penyelundupan,

•           memanipulasi laporan dagang,

•           menerima suap,

•           menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Karena pengawasan lemah dan luasnya wilayah kekuasaan, korupsi menjadi praktik biasa. Dalam konteks ini, sebagian pejabat lokal yang bekerja sama dengan VOC ikut terlibat dalam praktik serupa. Dengan demikian, kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menormalisasi budaya korupsi dalam birokrasi tingkat lokal dan regional.

2. Sistem Tanam Paksa dan Penyimpangan oleh Elite Lokal

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda (1800–1942), struktur birokrasi didesain untuk menjaga stabilitas kekuasaan kolonial. Pemerintah kolonial memberi wewenang besar kepada elite pribumi seperti bupati atau priyayi untuk mengatur rakyat di tingkat lokal. Sebagai imbalannya, mereka mendapat keleluasaan melakukan berbagai bentuk rente, pungutan berlebih, dan penyelewengan administrasi.

Pada masa Cultuurstelsel abad ke-19, korupsi semakin terinstitusionalisasi. Pemerintah kolonial memaksa rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu, sementara pejabat lokal seperti bupati, patih, dan kepala desa menjadi perantara pelaksana kebijakan.

Kekuasaan besar yang diberikan kepada elite lokal tanpa pengawasan melahirkan:

•           pungutan liar terhadap petani,

•           manipulasi produksi,

•           penggelapan hasil panen,

•           serta penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan keluarga atau kelompok tertentu. Struktur kolonial menempatkan elite lokal sebagai pemegang kendali ekonomi rakyat, sehingga relasi patronase terbentuk kuat dan berlangsung hingga kini.

3.         Sistem Pajak Kolonial dan Ekonomi Rente

Sistem perpajakan kolonial, terutama melalui pachtstelsel (pajak yang dilelang kepada pemungut swasta), membuka peluang besar bagi pemerasan. Pemungut pajak menaikkan tarif untuk keuntungan pribadi, sementara pemerintah kolonial mendapatkan pemasukan tanpa perlu mengawasi secara ketat.

Model ini menciptakan pola ekonomi rente: kekuasaan digunakan untuk memanen keuntungan pribadi, bukan untuk pelayanan publik. Praktik ini menjadi pola korupsi yang terus hidup dalam birokrasi Indonesia modern.

4. Birokrasi Kolonial: Struktur yang Tidak Pernah Dirombak Total

Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi struktur birokrasi kolonial—baik dari segi aturan, pola kerja, maupun mentalitas administratif. Birokrasi kolonial dibangun bukan untuk melayani rakyat, melainkan untuk mengontrol mereka demi kepentingan penjajah. Akibatnya, setelah kemerdekaan:

•           jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan,

•           perizinan dibuat berbelit sehingga membuka ruang suap,

•           nepotisme dan patronase digunakan untuk mempertahankan kekuasaan.

Tanpa reformasi menyeluruh, pola kolonial ini bertransformasi menjadi bagian dari politik dan birokrasi negara modern.

5. Warisan yang Bertahan dalam Korupsi Kontemporer

Jika kita melihat praktik korupsi hari ini—dari tingkat desa hingga pusat—banyak pola yang merupakan kelanjutan sejarah kolonial:

•           Politik patronase seperti jual beli jabatan,

•           Korupsi administratif melalui manipulasi dokumen dan anggaran,

•           Ekonomi rente dalam proyek infrastruktur dan perizinan,

•           Elite capture, yaitu kekuasaan yang didominasi segelintir kelompok seperti pada masa priyayi kolonial.

Kesimpulan

Korupsi di Indonesia merupakan fenomena historis yang berakar dari masa kolonial. Dengan kata lain, korupsi hari ini tidak hanya masalah moral individu, tetapi juga warisan institusional dan struktural yang sudah tertanam selama ratusan tahun. VOC, sistem tanam paksa, pemungutan pajak kolonial, dan birokrasi yang represif telah membentuk pola penyalahgunaan wewenang yang bertahan hingga masa kini. Memahami akar kolonial ini tidak berarti menyalahkan masa lalu semata, tetapi menjadi dasar untuk menyadari bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan perubahan struktural, budaya, dan sistemik—bukan hanya tindakan hukum.