APAKAH ITU PKKS? (SEBUAH DISKUSI DI SEKOLAH SWASTA)

Oleh Asih Minanti Rahayu

Kepala Sekolah SKh.Terpadu Al Banun, Cilacap,

Pengurus Pusat Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia,

KACI (Komunitas Cinta Indonesia)

Komunitas Penulis Puisi Jingga

Sebuah pertanyaan bersama sebelum kita mengerjakan tugas besar ini adalah: "Apakah itu PKKS?" Dalam definisi ini terdapat referensi dari pemerintah atau acuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari definisi itu terdapat definisi personal oleh para rekan kerja guru dan staf sekolah beserta perenungannya yang menjadikan program ini hidup tidak semerta-merta rutinitas program. Mengapa kita perlu tahu? Supaya sikap mental dari PKKS ini menjadi penggerak ruhani bagi seluruh pegiat sekolah yang ada di negeri ini. Kita menghindari program yang kejar tayang, cepat saji dan asal siap dokumentasi penilaian. Melainkan penjiwaan yang hakiki dari kesejatian kepemimpinan sekolah yang akan kita raih bersama.

Berikut adalah definisi PKKS dari acuan dinas yaitu bahwa PKKS (Penilaian Kerja Kepala SMA, SMK, dan SLB) berdasarkan Surat Keputusan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/10592/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja 4 (empat) tahunan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jawa Tengah adalah secara umum merupakan penilaian kerja Kepala Sekolah rutin tahunan dilakukan oleh pengawas sekolah, pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya. Penilaian ini dilakukan empat tahunan dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah. Jadi, dari definisi ini bisa diinterpretasikan bahwa penilaian kepemimpinan sekolah ini hampir mirip dengan penilaian akreditasi sekolah. Dalam jangka waktu yang stabil kurang lebih empat tahunan, sekolah dinilai dan dikoreksi. Hanya bedanya, akreditasi secara umum menilai sekolah. Sedangkan PKKS menilai kepemimpinannya.

Menurut teori Kepemimpinan dalam buku Perilaku Organisasi oleh Susetyo Herlambang, ia mengutip definisi Stoner (1982) bahwa kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Dari hal ini, ia menyimpulkan bahwa kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut, dan menyangkut  wewenang untuk mengarahkan kegiatan kelompok serta yang terakhir menyangkut pengaruh agar mengikuti perintah (Herlambang, 95). Maka dari itu sebuah kewajaran jika pemimpin bersifat dominan dalam pengertian positif. Bahkan posesif terhadap pengikut atau bawahannya. Sifat ini diperlukan untuk menjaga koordinasi supaya tidak terpecah belah timnya.

Berbicara tentang kepemimpinan di sekolah, perlu diketahui bahwa kepemimpinan di sekolah hanyalah satu. Ibarat sebuah komando, komando hanyalah satu dari pucuk pimpinan. Tidak diperbolehkan terdapat dua komando dari sekolah. Karena itu akan membingungkan langkah gerak sekolah bila terdapat dua versi perintah. Tentunya, bisa dibayangkan, bila sekolah memiliki dua komando akan mendapati kebingungan dalam melakukan program kerja. Karena sejatinya, yang melakukan koordinasi, memiliki tema besar, konsep beserta visi misi hanyalah dari satu pemimpin. Adapun bila terdapat pengatur atau pengontrol dari elemen lain maka sifatnya hanyalah sebagai wakil atau sub dari kepala sekolah. Hal sederhana ini perlu dimaknai dulu oleh para pegiat pendidikan. Sehingga, Wakil Kepala Sekolah atau Waka Kurikulum, Koordinator-koordinator dari para guru sifatnya di bawah Kepala Sekolah.

Sebuah diskusi menarik, ketika sekolah berdiri dalam pengaruh yayasan, bagaimana menjaga independensi sekolah dari otoritas yayasan? Sudah seharusnya, yayasan harus menjaga jarak dengan sekolah. Pimpinan yayasan yang membawahi sekolah swasta tidak diperkenankan menginstruksi langsung dalam tataran teknis atau program sekolah. Jangan sampai, dalam prakteknya, Kepala Sekolah diintervensi perintah-perintah teknisnya oleh Yayasan. Namun, pimpinan yayasan bisa masuk pada program sekolah melalui agenda silaturahim sekolah dan yayasan. Pimpinan Yayasan bila ingin berkoordinasi ke sekolah secara langsung bisa melalui Kepala Sekolah. Tidak boleh pemimpin yayasan langsung menginstruksi para guru.  Dalam agenda silaturahim sekolah dan yayasan terdapat alokasi waktu Kepala Sekolah dengan Pimpinan Yayasan untuk melakukan "bargaining" agenda-agenda sekolah.

Keharmonisan yang demikian antara yayasan dan sekolah untuk menjaga fokus kerja sekolah dan yayasan yang berbeda. Fokus kerja sekolah adalah mendidik anak supaya mandiri dan fokus kerja yayasan adalah mengayomi sekolah. Kolaborasi yang baik seperti ini akan mensukseskan dua buah entitas lembaga, baik itu lembaga sekolah maupun yayasan yang mengampu.

Independensi sekolah diperlukan supaya sekolah mampu menyelenggarakan kepemimpinan secara mandiri.

Bermula dari kemandirian yang demikian, maka kepemimpinan sekolah akan memiliki independensi dalam berpikir, dan melakukan inovasi-inovasi baru sampai pada tataran ekonomi. Kepala Sekolah dapat memimpin dengan totalitas, memberikan arahan tanpa dibayang-bayangi komando yang lain. Guru-guru dapat solid dan sukses di bawah naungan kepemimpinan Kepala Sekolah. Sekolah pun mengelola keuangan dengan maksimal. Tidak ada "pengkhianatan" koordinasi perintah. Semua dilakukan dengan jalur yang benar. Walaupun demikian, kepemimpinan yayasan tetap menjadi pengarah dan pembimbing dari jauh. Kepemimpinan yayasan fungsinya hanya mengayomi dan memfasilitasi saja.

Sebuah inspirasi dari ayat Al Qur'an tentang bagaimana kita berkepemimpinan adalah pada QS As Shaf ayat 4 "Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka  seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." Dalam konteks modern ini, ayat ini mengilhami agar kita berorganisasi serta berkepemimpinan dengan teratur. Dalam hal sekolah, Kepala Sekolah adalah komando tertinggi bagi sekolah masing-masing. Tidak ada komando yang lain selain Kepala Sekolah.

Pada akhirnya, kepemimpinan sekolah bersandar utama pada Kepala Sekolah. Dan kepala sekolah yang baik memiliki gambaran langkah dalam empat tahun kedepan. Sesuai jangka penilaiannya yang setiap empat tahun sekali, secara tersirat dalam waktu empat tahun, seorang Kepala Sekolah harus mampu menciptakan pengganti atau penerus kepemimpinannya. Penerus kepemimpinan yang diharapkan mampu mengimbangi bahkan lebih baik kinerjanya dari dirinya. Itulah kemenangan hakiki dari sebuah regenerasi kepemimpinan. Maka, jangan sampai ada pemimpin yang bercita-cita melanggengkan kekuasaannya menjadi Kepala Sekolah tanpa memikirkan regenerasi ke bawahannya atau juniornya sebagai pelanjut kepemimpinannya.

Sebagai penutup, saya ucapkan "Selamat menyemarakkan agenda PKKS terutama untuk sekolah swasta!" Mari, kita jaga kepemimpinan sekolah swasta dengan independensi yang baik serta mandiri pengelolaannya. Kepala Sekolah yang baik, memimpin anggotanya tanpa intervensi dan mampu menciptakan kesolidan tim guru di sekolah.

Referensi:

Herlambang, Susetyo. "Perilaku Organisasi: Cara Mudah Mempelajari Perilaku Manusia dalam Sebuah Organisasi". Yogyakarta: Goysen Publishing, 2014.

_. "Nota Dinas: Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Tengah". Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.